221/PMK.05/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2020 mengatur Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020). Peraturan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan bertujuan untuk menetapkan kriteria pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi serta perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan, kesalahan, estimasi, dan operasi yang dihentikan. Tujuannya adalah meningkatkan relevansi, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup dan Definisi
   Mengatur pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan, koreksi kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan. Definisi penting seperti kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan, kesalahan periode sebelumnya, estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan dijelaskan secara rinci.

2. Kebijakan Akuntansi

   • Kebijakan akuntansi harus dipilih dan diterapkan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berlaku.
   • Jika tidak ada PSAP yang mengatur, entitas menggunakan pertimbangan dengan mengacu pada hierarki sumber yang meliputi PSAP terkait, Kerangka Konseptual, standar internasional (IPSASB), dan praktik akuntansi yang sehat.
   • Kebijakan harus diterapkan secara konsisten kecuali diizinkan berbeda untuk kelompok pos tertentu.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

   • Hanya boleh dilakukan jika disyaratkan PSAP atau menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan.
   • Perubahan harus diterapkan secara retrospektif kecuali tidak praktis, dalam hal ini dapat diterapkan prospektif.
   • Dampak kumulatif perubahan disajikan dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
   • Tidak dilakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

4. Pengungkapan Perubahan Kebijakan
   Entitas wajib mengungkapkan sifat perubahan, alasan perubahan, nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak, dan standar baru serta tanggal efektif jika perubahan akibat penerapan PSAP baru.

5. Kesalahan

   • Kesalahan adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai yang harus dikoreksi segera setelah diketahui.
   • Kesalahan meliputi kesalahan perhitungan, penerapan kebijakan, interpretasi fakta, dan kecurangan.
   • Koreksi dilakukan dengan menyesuaikan akun terkait dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
   • Kesalahan yang ditemukan setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit juga harus diungkapkan.

6. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan

   • Diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan tahun berjalan, bukan sebagai koreksi kesalahan.
   • Jika pengembalian terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi, dicatat sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan.

7. Perubahan Estimasi Akuntansi

   • Estimasi akuntansi adalah perkiraan yang dibuat karena ketidakpastian pengukuran.
   • Perubahan estimasi dilakukan berdasarkan informasi baru atau pengalaman tambahan dan diakui secara prospektif.
   • Perubahan estimasi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

8. Operasi yang Dihentikan

   • Meliputi penghentian sebagian atau seluruh tugas, fungsi, kegiatan, program, atau entitas pelaporan.
   • Informasi terkait operasi yang dihentikan harus diungkapkan secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan.
   • Penghentian operasi yang bersifat evolusioner atau sebagian tidak dianggap sebagai operasi yang dihentikan.

9. Tanggal Efektif
   Pernyataan standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021, dengan penerapan lebih dini dianjurkan sesuai kesiapan entitas.

10. Panduan Implementasi dan Contoh Ilustrasi
    Disediakan panduan dan contoh penerapan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif dan prospektif, koreksi kesalahan atas pencatatan aset, pendapatan, belanja, kewajiban, serta pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan.

Peraturan ini menggantikan PSAP Nomor 10 sebelumnya dan menyelaraskan dengan standar internasional IPSAS, serta mengatur secara rinci tata cara pemilihan, perubahan, koreksi, dan pengungkapan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual.