231/PMK.07/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020 disusun untuk mengatur tata cara penyampaian informasi keuangan daerah, laporan data bulanan, dan laporan pemerintah daerah lainnya. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi keuangan daerah dan mempercepat evaluasi pengelolaan keuangan daerah, menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam beberapa peraturan menteri keuangan terdahulu.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup
   Meliputi penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD), laporan data bulanan, dan laporan pemerintah daerah lainnya. IKD mencakup APBD, perubahan APBD, laporan realisasi APBD semester I, laporan keuangan pemerintah daerah, data fiskal, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan laporan keuangan perusahaan daerah.

2. Jenis Laporan

   • Laporan data bulanan meliputi perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil, laporan posisi kas bulanan, ringkasan realisasi APBD bulanan, serta daftar dan rekapitulasi transaksi harian belanja daerah.
   • Laporan pemerintah daerah lainnya meliputi laporan operasional, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas, capaian output APBD triwulanan, dan laporan lain sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3. Penanda Tangan
   IKD ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan data bulanan dan laporan pemerintah daerah lainnya ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau pejabat yang lebih tinggi, serta Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk laporan tertentu.

4. Penyampaian Laporan

   • IKD disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Menteri Dalam Negeri.
   • Laporan data bulanan dan laporan pemerintah daerah lainnya disampaikan melalui SIKD atau dalam bentuk file PDF melalui email resmi jika aplikasi SIKD belum tersedia.

5. Bentuk dan Format Penyampaian
   Laporan disampaikan dalam bentuk pindai PDF dan arsip data komputer sesuai format yang diatur, termasuk format khusus untuk APBD, laporan keuangan, dan laporan capaian output APBD triwulanan.

6. Batas Waktu Penyampaian

   • APBD paling lambat 31 Januari.
   • Perubahan APBD paling lama 30 hari sejak ditetapkan.
   • Laporan realisasi APBD semester I paling lambat 30 Juli.
   • Laporan keuangan dan laporan lainnya paling lambat 31 Agustus.
   • Laporan data bulanan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
   • Laporan capaian output triwulanan paling lambat tanggal 14 bulan pertama triwulan berikutnya.

7. Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah
   Pemerintah daerah yang telah melakukan interkoneksi dapat menyampaikan laporan data bulanan melalui mekanisme ini dengan status koneksi aktif yang dipantau secara berkala.

8. Sanksi

   • Peringatan tertulis diberikan jika IKD tidak disampaikan tepat waktu.
   • Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilakukan jika laporan tidak disampaikan sesuai ketentuan.
   • Penyaluran DAU/DBH yang ditunda akan disalurkan kembali sekaligus setelah laporan disampaikan.
   • Penundaan dan penyaluran kembali DAU/DBH diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

9. Ketentuan Penutup
   Peraturan ini mencabut beberapa ketentuan dalam peraturan menteri keuangan terdahulu dan mulai berlaku 90 hari setelah diundangkan.

10. Lampiran
    Memuat format-format laporan data bulanan, laporan realisasi keluaran/output penggunaan APBD, dan mekanisme proses bisnis penyampaian laporan data bulanan melalui interkoneksi.