Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

234/PMK.05/2011 - Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
234/PMK.05/2011

234/PMK.05/2011

Kementerian Keuangan
23 Des 2011
Dicabut

Fulltext (204 MB)Abstrak (96 KB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

234/PMK.05/2011

Judul

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

Nomor

234

Tahun

2011

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

TRANSAKSI KHUSUS SISTEM AKUNTANSI

Tanggal Penetapan

23 Des 2011

Tanggal Pengundangan

23 Des 2011

Tanggal Berlaku

23 Des 2011 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN;895.2011, LL

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

28 Des 2012
Dicabut dengan 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 101 TAHUN 2023

Tata Cara Perencanaan, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara

PMK 120 TAHUN 2024

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga

207/PMK.05/2022

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

220/PMK.08/2022

Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara