Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14299

335/KMK.01/2000 - Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
335/KMK.01/2000

335/KMK.01/2000

Kementerian Keuangan
18 Agu 2000
Berlaku

Fulltext (25 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

335/KMK.01/2000

Judul

Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan

Nomor

335

Tahun

2000

Jenis Peraturan

Keputusan Menteri

Singkatan Jenis

KEPMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PIUTANG NEGARA PENGURUSAN PERBANKAN

Tanggal Penetapan

18 Agu 2000

Tanggal Pengundangan

18 Agu 2000

Tanggal Berlaku

18 Agu 2000 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

FC 2000, BNW 6512

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

30 Nov 2000
Diubah dengan 505/KMK.01/2000 tentang Perubahan atas Kepmenkeu No. 335/KMK.01/2000 tentang Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan Ii

505/KMK.01/2000

Perubahan atas Kepmenkeu No. 335/KMK.01/2000 tentang Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan

Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang Kredit Program Macet

194/PMK.05/2020

Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu