33/MK/BC/2026

MencabutTerbaru

Dokumen ini mencabut

48/KM.4/2024

tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/MK/BC/2026 merupakan keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan daftar barang yang dibatasi ekspornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit, yang disampaikan Kementerian Perdagangan melalui surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 29 Mei 2026. Penerbitan keputusan ini didasari kebutuhan pengawasan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020. Keputusan ini juga menggantikan dan/atau mencabut ketentuan sebelumnya yang relevan sesuai konsideran dan ketentuan dalam teks. Keputusan dimaksud menetapkan daftar barang dan mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan komoditas turunan kelapa sawit dalam konteks program Program Minyak Goreng Rakyat dan regulasi ekspor terkait.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Dasar Hukum

Menetapkan pengawasan terhadap pembatasan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor.

Dasar hukum pelaksanaan pengawasan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan beserta perubahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 (Pasal 3 ayat (4)), serta peraturan terkait organisasi dan klasifikasi barang yang tercantum dalam konsideran.

Penetapan Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor

Daftar barang yang dibatasi untuk diekspor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan memuat kode HS, uraian barang, spesifikasi teknis, serta tanggal mulai berlaku; seluruh entri Lampiran menunjukkan tanggal awal 1 Juni 2026.

Lampiran memuat secara eksplisit beberapa kode HS dan kelompok produk turunan kelapa sawit antara lain 1511.10.00; Ex 1511.90.20; Ex 1511.90.36; Ex 1511.90.37; Ex 1511.90.39; Ex 1518.00.14; Ex 1518.00.19; Ex 1518.00.32; Ex 1518.00.38; Ex 1518.00.60; Ex 1518.00.90; Ex 2306.60.90; dan Ex 2306.90.90 yang masing?masing tercantum sebagai barang turunan kelapa sawit yang dibatasi.

Untuk contoh spesifikasi teknis yang tercantum: untuk Ex 1511.90.36 ditetapkan pembatasan pada kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 25 kg (produk minyak goreng kemasan); untuk Ex 1511.90.37 tercantum pembatasan pada produk dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60; untuk beberapa entri tercantum jenis?jenis produk seperti Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, Palm Olein, Super Olein, serta keterangan mengenai Used Cooking Oil (Minyak Jelantah) dan residu pabrik (mis. Palm Oil Mill Effluent Oil/High Acid Palm Oil Residue/Empty Fruit Bunch Oil).

Persyaratan Izin Ekspor Dan Kode Izin

Setiap entri dalam Lampiran pada umumnya mensyaratkan Persetujuan Ekspor (PE) sebagai jenis izin ekspor yang harus dipenuhi untuk barang yang tercantum; kolom Kode Izin pada Lampiran tercantum sebagai '01' untuk entri yang ditunjukkan.

Uraian izin yang berulang pada Lampiran adalah Persetujuan Ekspor (PE) untuk CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan residu yang terkait dengan Program Minyak Goreng Rakyat atau persetujuan ekspor produk turunan kelapa sawit sebagaimana diatur oleh Permendag Nomor 16 Tahun 2026.

Cakupan Pengawasan Wilayah

Pengawasan terhadap pembatasan ekspor dan daftar barang yang dibatasi diberlakukan juga terhadap pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke luar daerah pabean, pengeluaran dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke luar daerah pabean, dan pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Pelaksanaan pengawasan wilayah tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang?undangan yang berlaku dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pembatasan ekspor sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

Pencabutan, Pembatalan, Dan Ketentuan Jika Regulasi Pokok Dicabut

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.4/2024 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Keputusan Menteri ini berlaku.

Apabila peraturan perundang?undangan yang mengatur barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran Dan Penyampaian Salinan

Lampiran yang memuat daftar barang, kode HS, uraian izin, spesifikasi, tanggal awal berlaku, dan flag komoditas adalah bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan menjadi dasar teknis pelaksanaan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Kepala Lembaga National Single Window, unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Sekretaris, Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta Kepala Balai Laboratorium dan Kepala Pangkalan Sarana Operasi) sebagaimana tercantum dalam diktum.

Ketentuan Berlaku

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya

Produk Hukum Terkait

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Dasar Hukum

Penetapan Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor

Persyaratan Izin Ekspor Dan Kode Izin

Cakupan Pengawasan Wilayah

Pencabutan, Pembatalan, Dan Ketentuan Jika Regulasi Pokok Dicabut

Lampiran Dan Penyampaian Salinan

Ketentuan Berlaku

Produk Hukum Terkait