Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
380/KMK.05/1999

380/KMK.05/1999

Kementerian Keuangan
09 Jul 1999
Dicabut

Fulltext (24 MB)

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

380/KMK.05/1999 - Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai | JDIH Kementerian Keuangan

15 Agu 2008
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
114/PMK.04/2008
tentang Keberatan di Bidang Cukai
22 Nov 2007
Dicabut
Dokumen ini dicabut oleh
146/PMK.04/2007
tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan
09 Jul 1999
Mencabut

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Dokumen ini mencabut

458/KMK.05/1997

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan380/KMK.05/1999 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.

PMK 96 TAHUN 2023

Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

PMK 58 TAHUN 2026

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai