Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

40/PMK.03/2005 - Tata Cara Pemberian Imbalan Bumga Kepada Wajib Pajak | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
40/PMK.03/2005

40/PMK.03/2005

Kementerian Keuangan
06 Jun 2005
Dicabut

Fulltext (138 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

40/PMK.03/2005

Judul

Tata Cara Pemberian Imbalan Bumga Kepada Wajib Pajak

Nomor

40

Tahun

2005

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

WAJIB PAJAK IMBALAN BUNGA TATACARA PEMBERIAN

Tanggal Penetapan

06 Jun 2005

Tanggal Pengundangan

06 Jun 2005

Tanggal Berlaku

06 Jun 2005 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL. 2005, BNW 2005 (7233)

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

31 Des 2013
Dicabut dengan 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PP 9 TAHUN 2021

Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan