41/PMK.07/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 ini dibuat untuk mengatur kembali tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa (ADD). Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemenuhan ADD oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diterima kabupaten/kota.
   • Kabupaten/kota wajib mengalokasikan ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
   • Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) dan Dana Transfer Khusus.

2. Penganggaran dan Pembagian ADD

   • Pemerintah daerah wajib menganggarkan ADD minimal 10% dari DTU dalam APBD.
   • Rincian pembagian ADD per desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota yang memuat jumlah ADD, rincian pembagian, penghasilan tetap perangkat desa, dan mekanisme penyaluran.
   • Pembagian ADD memperhatikan kebutuhan penghasilan perangkat desa, jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa.

3. Pelaporan dan Evaluasi

   • Pemerintah daerah wajib menyampaikan peraturan bupati/wali kota tentang pembagian ADD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa paling lambat minggu kedua April tahun berjalan.
   • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi pemenuhan ADD berdasarkan peraturan bupati/wali kota dan APBD atau Perpres APBN jika data tidak tersedia.

4. Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum (DTU)

   • Jika daerah tidak memenuhi ketentuan ADD atau tidak menyampaikan peraturan pembagian ADD tepat waktu, Menteri Keuangan dapat menerbitkan keputusan penundaan penyaluran DTU (DAU dan/atau DBH).
   • Penundaan dilakukan mulai penyaluran DAU bulan Juni dan DBH triwulan III dengan batas maksimal tertentu.
   • Penyaluran kembali DTU yang ditunda dilakukan setelah daerah memenuhi ketentuan ADD dan mendapat rekomendasi.

5. Pemotongan Dana Transfer Umum (DTU)

   • Jika setelah evaluasi ulang daerah masih belum memenuhi ketentuan ADD atau tidak menyampaikan peraturan pembagian ADD, dilakukan pemotongan DTU.
   • Dana hasil pemotongan disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD) secara proporsional sesuai ADD per desa.
   • Pemotongan dilakukan sekaligus pada periode berikutnya dengan mekanisme administrasi keuangan yang diatur.

6. Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan

   • KPA BUN Penyaluran TKDD bertanggung jawab atas penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan dana hasil pemotongan dan penyetoran ke RKD sesuai ketentuan perundang-undangan.

7. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang tata cara yang sama.

8. Lampiran

   • Format lembar konfirmasi penerimaan dana hasil pemotongan DTU yang disalurkan ke RKD sebagai bukti penerimaan oleh pemerintah desa.