49/PMK.02/2008

  • Kementerian Keuangan
  • 10 Apr 2008
  • Dicabut
Unduh
Kode
49/PMK.02/2008
Judul/Tentang
Nomor
49
Tahun
2008
Jenis
Peraturan Menteri
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT KELAS EKONOMI PERTANGGUNGJAWABANDANA PENYELENGGARAAN
Penetapan
10 Apr 2008
Pengundangan
10 Apr 2008
Tgl. Berlaku
10 Apr 2008
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
LL
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 49/PMK.02/2008 tentang melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

26 Sep 1952

UU 15 TAHUN 1952

Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1951) Sebagai Undang- Undang

24 Jan 1953

PP 8 TAHUN 1953

Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

13 Nov 1954

UU 34 TAHUN 1954

Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant").

04 Des 1954

UUDrt 3 TAHUN 1954

Mengubah Indonesische Comtabiliteitswet (Stbl.1925 No.488) dan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl.1927 No.419)

01 Mar 1957

PP 8 TAHUN 1957

Pembebasan Dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional.

08 Okt 1957

UU 29 TAHUN 1957

Pejabat yang Menjalankan Jabatan Pekerjaan Presiden Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Berhalangan

  • 22 Jul 2009

    Dicabut dengan 123/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

  • 10 Apr 2008

    Mencabut 29/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos.

49/PMK.02/2008 - | JDIH Kementerian Keuangan