JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami
  • Situs Lama
    JDIHN LogoKemenkeu Logo
      • Peraturan
      • Monografi
      • Artikel Hukum
      • Putusan Pengadilan
      • Web Lama
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Statistik Regulasi
      • Kamus Hukum
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Tentang Kami
      • Struktur Organisasi
      • Anggota JDIHN
      • Prasyarat
      • Kebijakan Privasi
      • FAQ
      • Website Lama
      • Hubungi Kami

      FAQ
      Prasyarat
      Hubungi Kami
      Corporate Logo

      Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

      • Gedung Djuanda I Lantai G Jl. Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
      • Email:jdih@kemenkeu.go.id
      • Situs JDIH Build No. 12096
      JDIH Kemenkeu
      • Profil
      • Struktur Organisasi
      • Berita JDIH
      • Statistik
      • Situs Lama
      Tautan JDIH
      • JDIH Nasional
      • Sekretariat Negara
      • Sekretariat Kabinet
      • Kemenko Perekonomian
      • Anggota Lainnya
      Temukan Kami
      • Beranda
      • Dokumen
      • 55/PMK.03/2016

      55/PMK.03/2016

      • Kementerian Keuangan
      • 08 Apr 2016
      • Berlaku
      Unduh Abstrak Baca Tersedia peraturan yang lebih baru
      • shape
      • shape
      • shape
      Kode
      55/PMK.03/2016
      Judul/Tentang
      Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
      Nomor
      55
      Tahun
      2016
      Jenis
      Peraturan Menteri
      Tajuk Entri Utama
      Kementerian Keuangan
      Bidang
      Belum Didefinisikan
      Subyek
      PIDANAPERPAJAKANPENYIDIKAN
      Penetapan
      08 Apr 2016
      Pengundangan
      08 Apr 2016
      Tgl. Berlaku
      08 Apr 2016
      Tempat Terbit
      Jakarta
      Sumber
      BN 2016 (538), LL 2016
      Lokasi
      Biro Hukum

      Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

      Abstrak PDF (Indonesia)
      0 Bytes
      Fulltext PDF (Indonesia)
      0 Bytes
      Abstrak PDF (Indonesia)
      0 Bytes
      Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
      Reload Captcha

      Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

      ✨ Contoh Pertanyaan ✨
      Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
      Apa latar belakang adanya peraturan ini?
      Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
      Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!
      0/200

      Disclaimer:
      Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

      23 Aug 1996

      PP 55 TAHUN 1996

      Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

      29 Dec 2023

      PMK 165 TAHUN 2023

      Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dalam rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

      22 Nov 2023

      PP 54 TAHUN 2023

      Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

      16 Apr 2024

      PMK 17 TAHUN 2024

      Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara

      17 Jul 2007

      UU 28 TAHUN 2007

      Perubahan Ketiga atas Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

      29 Dec 2011

      PP 74 TAHUN 2011

      Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

      • 17 Feb 2021

        Diubah dengan 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

      • 08 Apr 2016

        Mencabut 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

      Nilai Pengalaman Anda
      Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.
      Bagikan