JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami
  • Situs Lama
    JDIHN LogoKemenkeu Logo
      • Peraturan
      • Monografi
      • Artikel Hukum
      • Putusan Pengadilan
      • Web Lama
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Statistik Regulasi
      • Kamus Hukum
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Tentang Kami
      • Struktur Organisasi
      • Anggota JDIHN
      • Prasyarat
      • Kebijakan Privasi
      • FAQ
      • Website Lama
      • Hubungi Kami

      FAQ
      Prasyarat
      Hubungi Kami
      Corporate Logo

      Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

      • Gedung Djuanda I Lantai G Jl. Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
      • Email:jdih@kemenkeu.go.id
      • Situs JDIH Build No. 12096
      JDIH Kemenkeu
      • Profil
      • Struktur Organisasi
      • Berita JDIH
      • Statistik
      • Situs Lama
      Tautan JDIH
      • JDIH Nasional
      • Sekretariat Negara
      • Sekretariat Kabinet
      • Kemenko Perekonomian
      • Anggota Lainnya
      Temukan Kami
      • Beranda
      • Dokumen
      • PMK 165 TAHUN 2023

      PMK 165 TAHUN 2023

      • Kementerian Keuangan
      • 29 Dec 2023
      • Berlaku
      Unduh (3 MB)Abstrak (76 KB)Baca
      • shape
      • shape
      • shape
      Kode
      PMK 165 TAHUN 2023
      Judul/Tentang
      Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dalam rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara
      Nomor
      165
      Tahun
      2023
      Jenis
      Peraturan Menteri
      Tajuk Entri Utama
      Kementerian Keuangan
      Bidang
      Hukum Keuangan Negara
      Subyek
      SANKSI ADMINISTRATIFTINDAK PIDANAKEPABEANANCUKAI
      Penetapan
      29 Dec 2023
      Pengundangan
      29 Dec 2023
      Tgl. Berlaku
      13 Jan 2024
      Tempat Terbit
      Jakarta
      Sumber
      BN 2023 (1120); 41 Halaman.
      Lokasi

      Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

      Abstrak PDF (Indonesia)
      76 KB
      Fulltext PDF (Indonesia)
      3 MB
      Abstrak PDF (Indonesia)
      76 KB
      Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas PMK 165 TAHUN 2023 tentang Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dalam rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
      Reload Captcha

      Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

      ✨ Contoh Pertanyaan ✨
      Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
      Apa latar belakang adanya peraturan ini?
      Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
      Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!
      0/200

      Disclaimer:
      Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

      22 Nov 2023

      PP 54 TAHUN 2023

      Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

      16 Apr 2024

      PMK 17 TAHUN 2024

      Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara

      30 Dec 2022

      237/PMK.04/2022

      Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai

      08 Apr 2016

      55/PMK.03/2016

      Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

      29 Oct 2021

      UU 7 TAHUN 2021

      Harmonisasi Peraturan Perpajakan

      02 Feb 2021

      PP 9 TAHUN 2021

      Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

      Nilai Pengalaman Anda
      Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.
      Bagikan