Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Informasi!

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 13425

567/KMK.04/2000 - Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
567/KMK.04/2000

567/KMK.04/2000

Kementerian Keuangan
26 Des 2000
Dicabut

31 Mar 2010
Dicabut dengan 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
31 Mei 2002
Diubah dengan 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
26 Des 2000
Mencabut 292/KMK.04/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 642/KMK.04/1995 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
26 Des 2000
Mencabut 642/KMK.04/1994 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai Pengalaman Anda

Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.

Bagikan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.