Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
59/PMK.04/2017

59/PMK.04/2017

Kementerian Keuangan
02 Mei 2017
Berlaku

Fulltext (364 MB)Abstrak Tersedia peraturan yang lebih baru

Preview Image

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

✨ Contoh Pertanyaan ✨

Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?

Apa latar belakang adanya peraturan ini?

Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?

Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait.

59/PMK.04/2017 - Tidak Dipungut Cukai. | JDIH Kementerian Keuangan

18 Okt 2024
Dicabut sebagianTerbaru
Dokumen ini dicabut sebagian oleh
PMK 82 TAHUN 2024
tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
02 Mei 2017
Mencabut
Dokumen ini mencabut
40/PMK.04/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Mencabut

Dokumen ini mencabut

109/PMK.04/2010

tentang Tata Cara Pembebasan Cukai.

Mencabut

Dokumen ini mencabut

237/PMK.04/2009

tentang Tidak Dipungut Cukai.

Mencabut

Dokumen ini mencabut

163/PMK.04/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.

PMK 26 TAHUN 2026

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

KEPPRES 4 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2O25

PMK 99 TAHUN 2025

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam