62/PMK.03/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.03/2021 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Tujuannya adalah mengatur tata cara pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam pembebanan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak di bidang usaha pertambangan mineral.

Pokok Pengaturan

1. Penghasilan Kena Pajak dan Biaya yang Dikurangkan
   Penghasilan kena pajak wajib pajak pertambangan mineral dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang sah, termasuk sumbangan dan/atau biaya yang dikeluarkan melalui badan/lembaga tertentu.

2. Jenis Sumbangan dan Biaya yang Dikurangkan
   Meliputi:

   • Sumbangan penanggulangan bencana nasional melalui badan/lembaga berizin.
   • Sumbangan untuk penelitian dan pengembangan di Indonesia melalui lembaga penelitian.
   • Sumbangan fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan.
   • Sumbangan pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga.
   • Biaya pembangunan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum, termasuk bidang kesehatan, melalui lembaga pembinaan masyarakat.

3. Pelibatan Pemerintah dalam Penyaluran Sumbangan
   Lembaga pengumpul sumbangan harus melibatkan pemerintah pusat dan/atau daerah dalam program penyaluran sumbangan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pelibatan dibuktikan dengan dokumen persetujuan yang memuat rincian program, jumlah sumbangan, dasar hukum, dan persetujuan pejabat berwenang.

4. Ketentuan Pengurangan Penghasilan Bruto
   Sumbangan dan/atau biaya dapat mengurangi penghasilan bruto jika:

   • Wajib Pajak tidak mengalami rugi fiskal tahun sebelumnya dan tidak rugi pada tahun pemberian sumbangan.
   • Disertai bukti sah dan disalurkan melalui badan/lembaga berizin yang melibatkan pemerintah.
   • Tidak melalui lembaga dengan hubungan istimewa dengan wajib pajak.

5. Pelaporan dan Dokumentasi
   Wajib Pajak wajib melaporkan tanda bukti penerimaan sumbangan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik, melampirkan dokumen persetujuan pelibatan pemerintah jika sumbangan melalui lembaga pengumpul. Lembaga pengumpul sumbangan juga wajib melaporkan pengumpulan sumbangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Ketentuan Peralihan
   Pelaporan sumbangan yang dilakukan sejak berlakunya PP No. 37 Tahun 2018 sampai 31 Desember 2021 mengikuti ketentuan sebelumnya dan pelibatan pemerintah dianggap terpenuhi.

7. Berlakunya Peraturan
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 14 Juni 2021.

8. Lampiran
   Memuat contoh dokumen persetujuan pelibatan pemerintah dan formulir tanda bukti penerimaan sumbangan yang harus digunakan dalam pelaporan.