62/PMK.03/2022

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.03/2022 ini diterbitkan untuk memperluas basis pajak atas pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan liquefied petroleum gas (LPG) tertentu. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 yang dianggap belum memadai dalam mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG tertentu. Peraturan ini juga bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 16G huruf a dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pokok Pengaturan

1. Definisi:

   • LPG tertentu adalah LPG yang mendapat subsidi berdasarkan ketentuan di bidang energi dan sumber daya mineral, dengan kekhususan pada pengguna, kemasan, volume, dan/atau harga.
   • Badan Usaha adalah perusahaan yang mendapat penugasan pemerintah untuk penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.
   • Agen dan Pangkalan adalah penyalur dan sub-penyalur LPG tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha.

2. Pengenaan PPN:

   • Penyerahan LPG tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai PPN.
   • PPN atas bagian harga LPG yang disubsidi dibayar oleh pemerintah.
   • PPN atas bagian harga yang tidak disubsidi dibayar oleh pembeli.

3. Perhitungan PPN:

   • Pada titik serah Badan Usaha, PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain yang dihitung menggunakan formula tertentu dari harga jual eceran.
   • Pada titik serah Agen dan Pangkalan, PPN dipungut dan disetor dengan besaran tertentu yang merupakan persentase dari selisih harga jual antara Agen dan eceran, serta antara Pangkalan dan Agen.

4. Tarif PPN:

   • Tarif PPN yang berlaku adalah 11% mulai 1 April 2022 dan akan menjadi 12% sesuai ketentuan Undang-Undang PPN yang berlaku kemudian.

5. Faktur Pajak:

   • Faktur Pajak dibuat saat Badan Usaha mengajukan permintaan subsidi atau saat penyerahan LPG oleh Badan Usaha, Agen, atau Pangkalan.
   • Pengisian keterangan dalam Faktur Pajak diatur secara rinci, termasuk kode transaksi, data pengusaha kena pajak, pembeli, dan rincian penyerahan LPG tertentu.

6. Kredit Pajak Masukan:

   • Pajak Masukan atas perolehan barang dan jasa terkait penyerahan LPG tertentu oleh Badan Usaha dapat dikreditkan sesuai ketentuan perpajakan.
   • Pajak Masukan atas perolehan barang dan jasa terkait penyerahan oleh Agen atau Pangkalan tidak dapat dikreditkan.

7. Pencabutan Peraturan Lama:

   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya peraturan ini.

8. Berlaku:

   • Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

9. Lampiran:

   • Contoh penghitungan PPN terutang atas penyerahan LPG tertentu yang tidak disubsidi pada berbagai titik serah.
   • Petunjuk pengisian keterangan dalam Faktur Pajak atas penyerahan LPG tertentu oleh Agen atau Pangkalan.