Informasi!

7/PMK.02/2023

  • Kementerian Keuangan
  • 30 Jan 2023
  • Berlaku
Unduh (135 KB)Abstrak (98 KB) Tersedia peraturan yang lebih baru
Kode
7/PMK.02/2023
Judul/Tentang
Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri
Nomor
7
Tahun
2023
Jenis
Peraturan Menteri
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Hukum Keuangan Negara
Subyek
KEIMIGRASIANPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Penetapan
30 Jan 2023
Pengundangan
31 Jan 2023
Tgl. Berlaku
31 Jan 2023 - s.d. Dicabut
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
BN 2023 (124);6 Halaman
Lokasi
Biro Umum

  • 05 Jul 2024

    Diubah dengan PMK 46 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri

  • 31 Jan 2023

    Mencabut 157/PMK.02/2022 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Luar Negeri atas Pelayanan Keimigrasian berupa Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

7/PMK.02/2023 - Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri | JDIH Kementerian Keuangan