72/PMK.04/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.04/2021 ini dibuat sebagai pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dari wilayah Palestina dengan tarif preferensi khusus, guna memfasilitasi perdagangan produk tertentu dari Palestina.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ketentuan Umum
   Menjelaskan istilah-istilah penting seperti Daerah Pabean, Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Pusat Logistik Berikat (PLB), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, PLB, Badan Usaha KEK, Tarif Preferensi, Surat Keterangan Asal (SKA) Form P, dan lain-lain.

2. Tarif Preferensi dan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)

   • Barang impor dari Palestina dapat dikenakan tarif bea masuk preferensi yang berbeda dari tarif umum (MFN).
   • Ketentuan asal barang meliputi kriteria asal barang (wholly obtained atau not wholly obtained), kriteria pengiriman, dan ketentuan prosedural.
   • Barang yang tidak seluruhnya diperoleh di Palestina harus memenuhi batas nilai bahan non-originating maksimal 65% dari nilai ex-works, perubahan klasifikasi tarif (CTH), atau aturan khusus produk (PSR).

3. Ketentuan Prosedural SKA Form P

   • SKA Form P harus diterbitkan sesuai format dan ketentuan, berlaku selama 12 bulan sejak penerbitan.
   • Penyerahan lembar asli SKA Form P wajib dilakukan oleh importir, penyelenggara/pengusaha TPB, PLB, pengusaha Kawasan Bebas, dan Badan Usaha KEK sesuai waktu dan prosedur yang diatur.
   • SKA Form P dapat disampaikan secara elektronik sesuai mekanisme e-Form D atau kesepakatan negara anggota.

4. Penelitian dan Pengawasan

   • Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas SKA Form P untuk memastikan pemenuhan kriteria asal barang, pengiriman, dan ketentuan prosedural.
   • Jika ditemukan ketidaksesuaian, tarif preferensi dapat ditolak dan dikenakan tarif umum MFN.
   • Penelitian ulang, audit kepabeanan, permintaan retroactive check, dan verification visit dapat dilakukan untuk memastikan keabsahan SKA Form P.
   • Jika SKA Form P palsu atau dipalsukan, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan hukum.

5. Pengaturan Khusus untuk TPB, PLB, Kawasan Bebas, dan KEK

   • Tata cara pengenaan tarif preferensi diatur secara rinci untuk barang yang masuk dan keluar dari TPB, PLB, Kawasan Bebas, dan KEK, termasuk pengisian dokumen pabean dan penyerahan SKA Form P.
   • Penyelenggara/pengusaha wajib menyerahkan dokumen asli SKA Form P dan dokumen pelengkap sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.
   • Ketentuan pengeluaran barang dari kawasan tersebut ke Daerah Pabean (TLDDP) juga diatur dengan ketentuan khusus.

6. Pengecualian dan Ketentuan Lain

   • Barang impor dari Palestina dengan nilai ex-works tidak melebihi USD 200 dapat dikenakan tarif preferensi tanpa SKA Form P, dengan syarat bukan bagian dari penghindaran kewajiban dan dibuktikan dengan pernyataan eksportir.
   • Ketentuan pengisian dokumen pabean dan tata cara pengenaan tarif preferensi diatur secara rinci dalam lampiran peraturan.
   • Dalam keadaan kahar (force majeure), Menteri Keuangan dapat menetapkan prosedur khusus pemberian tarif preferensi.

7. Ketentuan Penutup

   • Peraturan ini berlaku untuk barang impor yang dokumen pabeannya telah terdaftar setelah tanggal berlakunya peraturan.
   • Peraturan ini mencabut dan menggantikan ketentuan sebelumnya terkait pengenaan tarif bea masuk berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Indonesia dan Palestina.
   • Peraturan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.

Lampiran

• Rincian kriteria asal barang, ketentuan prosedural, pengisian dokumen pabean, dan tata cara pengenaan tarif preferensi untuk TPB, PLB, Kawasan Bebas, dan KEK.
• Bentuk dan format SKA Form P serta petunjuk pengisiannya.
• Ketentuan khusus mengenai proses dan pengerjaan minimal, de minimis, perlakuan kemasan, aksesoris, dan bahan baku tidak langsung.