87/PMK.05/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.05/2022 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Peraturan ini mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan, sebagai revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2013, berdasarkan usulan dan kajian dari Menteri Kesehatan dan tim penilai.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita kepada pengguna jasa, yang terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan medis operatif).
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas (rawat jalan, ICU, IGD, instalasi perinatal terpadu, ruang rawat sehari, penunjang medis, penggunaan alat, pemulasaran jenazah, sterilisasi, penggunaan lahan/ruangan/gedung, sarana transportasi, pendidikan dan pelatihan).
   • Tarif farmasi.

3. Klasifikasi Tarif Berdasarkan Kelas
   Tarif dibedakan dalam kelas III, II, I, VIP, dan VVIP dengan persentase tarif kelas II sebagai acuan:

   • Kelas III maksimal 90% dari kelas II
   • Kelas I minimal 120% dari kelas II
   • Kelas VIP minimal 150% dari kelas II
   • Kelas VVIP minimal 200% dari kelas II
     Penetapan tarif kelas selain kelas II dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit.

4. Penetapan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas
   Tarif untuk layanan rawat jalan, ICU, IGD, dan lain-lain tercantum dalam lampiran dan dikenakan kepada masyarakat umum.

5. Pertimbangan Penetapan Tarif
   Penetapan tarif mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan tarif kompetitor. Tata cara pengenaan tarif diatur oleh Direktur Utama Rumah Sakit.

6. Tarif Khusus

   • Tarif pemulasaran jenazah, sterilisasi, penggunaan lahan/ruangan/gedung, sarana transportasi, dan pendidikan/pelatihan ditetapkan oleh Direktur Utama.
   • Tarif farmasi ditetapkan maksimal sebesar harga eceran tertinggi dengan perhitungan harga neto apotek, pajak, biaya pelayanan, dan harga pasar.

7. Kerja Sama dan Kontrak
   Rumah Sakit dapat memberikan layanan kepada pihak penjamin atau pengguna jasa berdasarkan kontrak kerja sama, termasuk kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain. Tarif layanan dalam kerja sama ditetapkan berdasarkan kontrak.

8. Pemberian Tarif Khusus dan Diskon
   Pasien atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif sampai dengan nol rupiah, misalnya korban bencana, masyarakat miskin, penugasan pemerintah, dan kegiatan sosial. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Direktur Utama.

9. Tarif Kombinasi Layanan
   Tarif layanan dalam bentuk kombinasi dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif standar, dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Utama.

10. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
    Perjanjian sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2013 dicabut dan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

11. Lampiran Tarif

    • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan) untuk berbagai jenis layanan rawat inap dan tindakan medis operatif.
    • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas, termasuk rawat jalan, rawat jalan reguler, rawat jalan terpadu, ICU, IGD, instalasi perinatal terpadu, ruang rawat sehari, penunjang medis, penggunaan alat, dan lain-lain.

12. Tanggal Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan pada tanggal 24 Mei 2022.