92/PMK.03/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.03/2020 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tujuannya adalah menetapkan kriteria dan rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi: Menjelaskan istilah penting seperti Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Kena Pajak, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Khusus, Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN:
   • Jasa pelayanan rumah ibadah.
   • Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
   • Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
   • Jasa lainnya di bidang keagamaan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan biro perjalanan wisata.
3. Rincian Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Keagamaan:
   • Oleh pemerintah: Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Perjalanan Ibadah Umrah ke Kota Makkah dan Madinah.
   • Oleh biro perjalanan wisata: Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Perjalanan Ibadah Umrah, dan perjalanan ibadah ke tempat-tempat suci sesuai agama peserta (Yerusalem, Vatikan, Uttar Pradesh, Bodh Gaya, Qufu, dll).
4. Ketentuan Penyerahan Jasa: Penyerahan jasa berupa paket perjalanan, pemesanan sarana angkutan dan akomodasi, serta bimbingan perjalanan ibadah tanpa dasar pemberian komisi atau imbalan atas jasa perantara penjualan.
5. Izin Penyelenggaraan: Biro perjalanan wisata harus memiliki izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dan perjalanan ibadah umrah.
6. Pengenaan PPN atas Perjalanan ke Tempat Lain:
   • Jika jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain (bukan ibadah), maka perjalanan ke tempat lain dikenai PPN.
   • Perjalanan ke tempat lain yang bukan transit, baik tercantum atau tidak dalam penawaran, dikenai PPN.
7. Perhitungan PPN:
   • Tarif PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
   • Dasar Pengenaan Pajak adalah 10% dari jumlah tagihan untuk perjalanan ke tempat lain jika tagihan dirinci.
   • Jika tagihan tidak dirinci, dasar pengenaan adalah 5% dari keseluruhan jumlah tagihan.
8. Pajak Masukan: Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain tidak dapat dikreditkan.
9. Ketentuan Berlaku: Peraturan ini mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.