94/PMK.07/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 yang mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan penyaluran dana transfer guna percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Istilah
   Penambahan definisi terkait pemerintah daerah, dana transfer, dana desa, dana keistimewaan, rekening kas daerah dan desa, serta Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

2. Pelaporan dan Penyaluran Dana

   • Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi setiap bulan kepada Menteri Keuangan.
   • Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dapat ditunda jika laporan tidak disampaikan tepat waktu.
   • Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam beberapa tahap dengan persyaratan dokumen yang ketat, termasuk laporan realisasi dan capaian keluaran.

3. Dukungan Pendanaan Penanganan COVID-19

   • Pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 8% dari DAU atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk belanja kesehatan penanganan pandemi dan belanja prioritas lainnya.
   • Dana ini dapat digunakan untuk vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dukungan kelurahan, dan belanja kesehatan lainnya sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan dan Dalam Negeri.
   • Pemerintah daerah harus melaporkan realisasi dukungan pendanaan setiap bulan.

4. Penggunaan Dana Keistimewaan
   Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, termasuk fasilitas medis, relawan, sarana prasarana, jaminan hidup isolasi mandiri, dan penyediaan plasma konvalesen.

5. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

   • Cadangan DAK Fisik dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak terkait penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan kegiatan prioritas lain.
   • Penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan baku lokal diutamakan dalam pelaksanaan DAK Fisik.

6. Pengelolaan Dana Desa dan BLT Desa

   • Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Kas Desa (RKD) dengan mekanisme pemotongan dan penyaluran bertahap.
   • BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin terdampak pandemi dengan mekanisme penyaluran dan pelaporan yang diatur secara rinci.
   • Desa Mandiri memiliki ketentuan penyaluran Dana Desa yang berbeda dengan desa lainnya.

7. Pemotongan dan Penggantian Dana

   • Pemotongan DAU atau DBH dilakukan untuk mengganti dana APBN yang digunakan untuk operasional vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan TNI/Polri serta vaksinator lain.
   • Mekanisme pemotongan diatur secara administratif dengan batas waktu dan prosedur yang jelas.

8. Ketentuan Lain

   • Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tetap mengacu pada peraturan menteri keuangan terkait yang berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
   • Contoh format laporan realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya disertakan sebagai lampiran.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 Juli 2021.