Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

99/KMK.07/2001 - Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
99/KMK.07/2001

99/KMK.07/2001

Kementerian Keuangan
28 Feb 2001
Berlaku

Fulltext (5 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

99/KMK.07/2001

Judul

Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah

Nomor

99

Tahun

2001

Jenis Peraturan

Keputusan Menteri

Singkatan Jenis

KEPMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PENUNDAAN PINJAMAN DAERAH

Tanggal Penetapan

28 Feb 2001

Tanggal Pengundangan

28 Feb 2001

Tanggal Berlaku

28 Feb 2001 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BNW 6712, FC 2001, Waperun 2037

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

12 Des 2001
Diubah dengan 625/KMK.07/2001 tentang Perubahan atas Kepmenkeu No. 99/KMK.010/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 53 TAHUN 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

PMK 14 TAHUN 2024

Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan