KEP-208/BC/2025

Pendahuluan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-208/BC/2025 menetapkan penerapan secara penuh (mandatory) potong kuota secara elektronik atas impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Keputusan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum atas implementasi fitur potong kuota elektronik yang dikembangkan pada Sistem CEISA 4.0 oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Penerbitan didasarkan pada hasil uji coba (piloting) yang telah dilaksanakan secara bertahap dan evaluasi pelaksanaannya, serta dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan proses permohonan dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. Keputusan ini merupakan ketetapan baru Direktur Jenderal untuk mengimplementasikan penerapan mandatory sesuai pertimbangan dalam konsideran.

Pokok Pengaturan

Kewajiban Pelaksanaan Potong Kuota Elektronik

• Seluruh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan secara penuh (mandatory) Potong Kuota Elektronik atas impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.
• Pelaksanaan Potong Kuota Elektronik diwajibkan menggunakan fasilitas yang tersedia pada Portal CEISA 4.0 sesuai pengembangan yang dilakukan oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Keterlibatan Pengguna Jasa

• Penerapan secara penuh (mandatory) Potong Kuota Elektronik dilaksanakan dengan mengikutsertakan pengguna jasa terkait, sehingga pelaksanaannya tidak eksklusif pada internal kantor bea dan cukai tetapi melibatkan pihak pemohon fasilitas pembebasan bea masuk.

Cakupan Dokumen Dan Skema Fasilitas

• Ketentuan mandatory Potong Kuota Elektronik diberlakukan untuk jenis dokumen Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) yang diajukan melalui Portal CEISA 4.0.
• Pelaksanaan wajib ini mencakup impor yang memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan skema Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 (sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2022.

Monitoring, Evaluasi, Dan Koordinasi Penyelesaian Masalah

• Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diperintahkan untuk menugaskan pejabat dan/atau pegawai untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Potong Kuota Elektronik selama penerapan mandatory.
• Penugasan tersebut harus mencakup koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan selama penerapan dengan Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan/atau Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Ketentuan Jika Terjadi Kendala Teknis

• Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan pelaksanaan Potong Kuota Elektronik tidak dapat dilakukan, potong kuota dapat dilakukan secara manual terintegrasi sebagai langkah sementara sesuai ketentuan Keputusan ini.

Pemberitahuan Kepada Pihak Terkait

• Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Lembaga National Single Window, para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Para Kepala Kantor Wilayah, Para Kepala Kantor Pelayanan Utama, Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, serta pengguna jasa terkait sebagai pihak yang menerima salinan dan kewajiban pelaksanaan.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya