KEP-66/BC/2025

Pendahuluan

Keputusan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-66/BC/2025 menetapkan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kesembilanbelas dan ditetapkan pada 19 April 2025. Keputusan ini diterbitkan untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0 pada berbagai layanan kepabeanan serta untuk memberikan kepastian hukum atas penerapan tersebut, sebagaimana dimotivasi oleh pertimbangan perlunya validasi ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) ekspor pada dokumen BC 3.3 dan implementasi layanan perbendaharaan. Penerbitan didasari pula oleh hasil uji coba (piloting) CEISA 4.0 pada layanan ekspor (validasi lartas BC 3.3) dan layanan perbendaharaan (billing, jaminan, piutang, penagihan) serta evaluasi yang merujuk pada keputusan-keputusan piloting sebelumnya (KEP-88/BC/2021; KEP-124/BC/2022; KEP-218/BC/2022; KEP-87/BC/2023) dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pokok Pengaturan

Definisi Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0

• Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, proses bisnis, infrastruktur, dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan.
• Kantor Bea dan Cukai yang dimaksud meliputi Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Lingkup Layanan CEISA 4.0 yang Diterapkan

• Penerapan wajib meliputi Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), Layanan Voluntary Declaration, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, dan Layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
• Secara khusus, untuk Layanan Ekspor diatur penerapan validasi ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) ekspor pada dokumen BC 3.3, sedangkan untuk Layanan Perbendaharaan penerapan mencakup fungsi billing, jaminan, piutang, dan penagihan sesuai jenis layanan yang tercantum pada lampiran.

Daftar Kantor Yang Ditunjuk

• Lampiran keputusan memuat daftar 128 Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan untuk melaksanakan penerapan mandatory CEISA 4.0 Tahap Kesembilanbelas, terdiri atas kombinasi KPU (Tipe A/B/C), KPPBC TMP (A/B/C/TMC), Kantor Wilayah DJBC, Direktorat Audit, dan kantor-kantor pemroses khusus.
• Jenis layanan yang ditetapkan per kantor bervariasi: beberapa kantor ditunjuk untuk Validasi Lartas BC 3.3 dan Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan), sementara banyak kantor lain hanya ditetapkan untuk Perbendaharaan pada fungsi Penagihan saja; daftar lengkap dan penetapan jenis layanan merujuk pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

Keterlibatan Pengguna Jasa dan Pelaksanaan di Tingkat Kantor

• Penerapan mandatory dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait serta Kantor Bea dan Cukai sebagaimana ditetapkan dalam daftar lampiran, sehingga implementasi teknis harus melibatkan para pengguna layanan dalam proses operasionalisasi CEISA 4.0.
• Kantor yang ditetapkan wajib menyesuaikan sumber daya manusia dan proses bisnis untuk mengoperasikan CEISA 4.0 secara penuh sesuai definisi dan lingkup layanan yang berlaku pada masing-masing kantor.

Monitoring dan Evaluasi

• Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan diperintahkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan secara penuh CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, sehingga terdapat mekanisme pengawasan pelaksanaan di tingkat operasional.
• Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar tindak lanjut perbaikan teknis dan proses operasional sesuai temuan selama penerapan mandatory.

Penugasan Pejabat Untuk Koordinasi dan Penyelesaian Masalah

• Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan wajib menugaskan pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan serta evaluasi layanan selama penerapan mandatory bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
• Penugasan dimaksud mencakup tanggung jawab koordinasi teknis dan bisnis untuk menyelesaikan hambatan implementasi CEISA 4.0 di masing-masing kantor.

Ketentuan Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

• Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan CEISA, aplikasi pendukung atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Ketentuan kontinjensi ini merujuk pada peraturan pelaksanaan mengenai kelangsungan layanan TIK yang relevan dan menjadi dasar sementara pelaksanaan layanan apabila terjadi gangguan operasional sistem.

Lampiran Sebagai Bagian Tidak Terpisahkan

• Lampiran keputusan memuat Daftar Kantor Bea dan Cukai beserta jenis layanan yang ditetapkan untuk pelaksanaan mandatory CEISA 4.0 dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
• Setiap penetapan kantor dan jenis layanan yang tercantum dalam Lampiran menjadi acuan operasional bagi Kantor dalam melaksanakan CEISA 4.0 Tahap Kesembilanbelas.

Pemberitahuan dan Diseminasi Keputusan

• Keputusan ini disampaikan kepada para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, para Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.
• Pemberitahuan ditujukan agar seluruh unit terkait mengetahui penetapan kantor dan lingkup layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Landasan Hukum dan Riwayat Piloting

• Keputusan ini mengacu pada berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan teknis termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal terkait tata laksana kepabeanan, jaminan kepabeanan, dan tata kelola TIK yang dicantumkan dalam bagian 'Mengingat'.
• Sebelum penetapan mandatory ini telah dilakukan uji coba (piloting) CEISA 4.0 pada beberapa kantor dan layanan yang dirangkum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2021, KEP-124/BC/2022, KEP-218/BC/2022, dan KEP-87/BC/2023 sebagai dasar evaluasi untuk perluasan implementasi.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya