KEP-97/BC/2025

Pendahuluan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025 menetapkan Penerapan E-Seal dalam rangka pengangkutan barang impor dan/atau barang ekspor. Keputusan ini bukan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya, melainkan penetapan tata laksana baru berdasarkan pertimbangan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta pengawasan pengangkutan barang dan untuk mendukung program Green Customs dan green logistics. Menimbang pula bahwa penerapan E-Seal diharapkan mendorong praktik kerja yang ramah lingkungan dan memperkuat pengamanan rantai logistik kepabeanan. Ketentuan pelaksanaan meliputi integrasi perangkat E-Seal dengan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dan tahapan mandatory yang diatur dalam lampiran.

Pokok Pengaturan

Definisi

• Menetapkan pengertian utama yang digunakan dalam keputusan ini antara lain Segel Elektronik (E-Seal) sebagai segel/tanda pengaman yang dilengkapi piranti elektronik dan/atau terhubung dengan sistem elektronik yang disetujui Pejabat Bea dan Cukai, Penerapan E-Seal sebagai rangkaian/tahapan kewajiban penggunaan E-Seal dan integrasinya dengan SKP, SKP sebagai sistem komputer Kantor Pabean untuk pengawasan dan pelayanan kepabeanan, Provider E-Seal sebagai orang/badan hukum penyedia perangkat E-Seal, Rencana Rute (Route Plan) yang memuat rute, geofence, estimasi jarak dan waktu, Jeda Notifikasi Lokasi (Location Sharing Interval) sebagai waktu pengiriman sinyal lokasi oleh perangkat E-Seal, dan Kantor Pabean yang meliputi Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ruang Lingkup Penerapan E-Seal

• Menetapkan bahwa Penerapan E-Seal diberlakukan untuk pengangkutan barang impor dan/atau barang ekspor sesuai tahapan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
• Menegaskan bahwa E-Seal digunakan dalam proses bisnis kepabeanan seperti angkut lanjut barang impor/ekspor melalui jalan raya, pindah lokasi penimbunan di luar kawasan pabean, izin timbun di luar kawasan pabean dengan kontainer melalui jalan raya, pemasukan barang impor dari kawasan pabean ke Pusat Logistik Berikat, gudang berikat, dan kawasan berikat mandiri sebagaimana diuraikan dalam lampiran.

Penyedia E-Seal dan Penyedia Jasa

• Menentukan bahwa E-Seal dapat disediakan oleh pengguna jasa kepabeanan (importir, eksportir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengguna jasa terkait) dan/atau oleh Provider E-Seal yang ditunjuk oleh pengguna jasa berdasarkan kesepakatan usaha (business to business).
• Menetapkan kewajiban Provider E-Seal untuk memiliki izin usaha di bidang yang relevan, menyediakan E-Seal yang tersertifikasi atau memenuhi persyaratan untuk proses bisnis kepabeanan dan cukai, serta melakukan integrasi sistem E-Seal ke SKP melalui permohonan kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Kewajiban Pengguna Jasa

• Pengguna jasa yang menyediakan E-Seal wajib menyediakan perangkat yang sudah tersertifikasi dan/atau memenuhi persyaratan untuk proses bisnis kepabeanan dan cukai, serta melakukan integrasi sistem E-Seal ke SKP dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.
• Pengguna jasa yang mengajukan penyediaan E-Seal bertanggung jawab atas kesesuaian perangkat dengan prosedur kepabeanan dan kewajiban integrasi teknis sebagaimana ditentukan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Proses Integrasi E-Seal ke SKP

• Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai memproses permohonan integrasi dengan meneliti kemampuan teknis pemohon untuk integrasi, melakukan uji coba integrasi dengan SKP, dan menerbitkan persetujuan integrasi setelah syarat teknis terpenuhi.
• Persetujuan integrasi diberikan setelah melewati tahapan penelitian kemampuan dan uji coba teknis; persetujuan tersebut dapat dimonitor, dibekukan, atau dicabut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Direktur Informasi Kepabeanan.

Pembekuan Dan Pencabutan Persetujuan Integrasi

• Menyatakan bahwa persetujuan integrasi yang telah diterbitkan dapat dibekukan atau dicabut oleh Direktur Informasi Kepabeanan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
• Menegaskan bahwa alasan pembekuan atau pencabutan adalah temuan dari monitoring dan evaluasi yang menunjukkan ketidaksesuaian teknis atau operasional dalam integrasi E-Seal dengan SKP.

Rencana Rute (Route Plan)

• Menetapkan bahwa Rencana Rute ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat pembongkaran barang untuk proses bisnis Lampiran Huruf A dan oleh Kantor Pabean pengawas kawasan berfasilitas untuk proses bisnis Lampiran Huruf B, serta Rencana Rute paling sedikit memuat alternatif rute perjalanan, geofence, estimasi jarak tempuh, dan estimasi waktu perjalanan.
• Rencana Rute harus dikoordinasikan dengan Kantor Pabean tempat asal atau tujuan pengangkutan jika diawasi oleh Kantor Pabean lain, dan disampaikan oleh Kepala Kantor Pabean kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan tembusan kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, dan Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Batas Waktu Penetapan Rencana Rute

• Menetapkan batas waktu penetapan Rencana Rute paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dimulainya tahap awal untuk proses bisnis yang saat ini telah berjalan.
• Untuk proses bisnis yang baru dan/atau belum ada Rencana Rute, Rencana Rute ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses bisnis selesai dilaksanakan.

Jeda Notifikasi Lokasi (Location Sharing Interval)

• Menentukan interval pengiriman sinyal lokasi perangkat E-Seal berdasarkan jarak tempuh: 10 detik untuk jarak sampai dengan 5 kilometer; 1 menit untuk jarak >5 s.d. 25 kilometer; 3 menit untuk jarak >25 s.d. 50 kilometer; 5 menit untuk jarak >50 s.d. 250 kilometer; dan 10 menit untuk jarak di atas 250 kilometer.
• Interval ini digunakan untuk memastikan posisi barang impor/ekspor sesuai geofence yang ditetapkan dalam Rencana Rute.

Pemasangan Dan Pelepasan E-Seal

• Mengatur bahwa E-Seal harus dipasang sebelum barang diangkut keluar dari tempat asal di Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat lain sesuai prosedur kepabeanan yang berlaku, dan dilepas setelah barang sampai di tempat tujuan di Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat lain sesuai prosedur kepabeanan yang berlaku.
• Pemasangan dan pelepasan dapat dilakukan oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengangkut, atau pihak lain yang terkait langsung sesuai prosedur kepabeanan; serta apabila pengangkutan sudah diamankan dengan E-Seal, Pejabat Bea dan Cukai tidak melakukan penyegelan dan/atau pengamanan dengan metode lain.

Monitoring Dan Evaluasi Implementasi

• Menetapkan bahwa Kepala Kantor Pabean yang menetapkan Rencana Rute wajib melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas implementasi E-Seal secara sewaktu-waktu atau berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 3 (tiga) bulan.
• Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kantor Pabean tempat asal/tujuan, dan/atau unit terkait lainnya; jika perlu penanganan lebih lanjut, hasil dan rekomendasi disampaikan kepada unit eselon II atau Kantor Pabean terkait.

Pengecualian Penggunaan E-Seal

• Memberi kewenangan kepada Kepala Kantor Pabean yang menetapkan Rencana Rute dan/atau Kepala Kantor Pabean pengawas atas nama Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan persetujuan penggunaan segel selain E-Seal apabila terjadi gangguan jaringan elektronik sehingga E-Seal tidak dapat digunakan.
• Persetujuan penggunaan segel selain E-Seal juga dapat diberikan jika ada keterbatasan kapasitas E-Seal berdasarkan pernyataan tertulis dari pengguna jasa dan/atau Provider E-Seal, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Keabsahan Persetujuan Integrasi Sebelumnya

• Menegaskan bahwa persetujuan integrasi sistem E-Seal ke SKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
• Dengan demikian, pemegang persetujuan integrasi terdahulu tidak perlu mengajukan ulang selama tidak ada pembekuan atau pencabutan oleh Direktur Informasi Kepabeanan berdasarkan monitoring.

Tahapan Implementasi Mandatory E-Seal

• Lampiran menetapkan tahapan mandatory implementasi E-Seal untuk proses bisnis yang dibagi dalam Huruf A (misalnya angkut lanjut via jalan raya, pindah lokasi penimbunan luar kawasan, izin timbun luar kawasan dengan kontainer) dan Huruf B (pemasukan dari kawasan pabean ke PLB, gudang berikat, dan kawasan berikat mandiri) dengan pembagian Tahap I s.d. Tahap VI/IV serta daftar Kantor Pabean per tahap.
• Contoh jadwal konkret: untuk Huruf A Tahap I KPUBC Tipe A Tanjung Priok dan KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta Tahap Awal Juni 2025 dan Mandatory September 2025; Tahap II sejumlah KPPBC TMP termasuk Tanjung Perak, Juanda, dan lainnya Tahap Awal Agustus 2025 Mandatory November 2025; Tahap III mencakup KPUBC Tipe B Batam, KPPBC TMP B Balikpapan, Pulau Jawa selain Tahap I/II Tahap Awal Desember 2025 Mandatory Maret 2026; Tahap IV Tahap Awal Februari 2026 Mandatory Mei 2026; Tahap V Tahap Awal April 2026 Mandatory Juli 2026; Tahap VI Kantor Pabean lainnya Tahap Awal Juni 2026 Mandatory Januari 2027.
• Contoh jadwal Huruf B konkret antara lain: pemasukan dari Kawasan Pabean ke Pusat Logistik Berikat Tahap I (KPPBC TMP Tanjung Perak, KPPBC TMP B Gresik, KPPBC TMP Cikarang) Mandatory Juni 2025; pemasukan ke Gudang Berikat Tahap I (KPPBC TMP A Jakarta, Bogor, KPPBC TMP C Cirebon) Tahap Awal November 2025 Mandatory Desember 2025; serta serangkaian Tahap II-IV dengan Tahap Awal dan Mandatory yang dijadwalkan hingga Maret 2027 sesuai rincian lampiran.
• Menegaskan bahwa jadwal tahapan dalam lampiran mengatur kapan penerapan E-Seal menjadi mandatory bagi masing?masing Kantor Pabean dan proses bisnis terkait, sehingga pelaksanaan bertahap harus mengacu pada Tahap Awal dan tanggal Mandatory yang tercantum.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya