KMK 360 Tahun 2025

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360 Tahun 2025 merupakan keputusan perubahan yang menetapkan perubahan rincian Dana Alokasi Khusus nonfisik untuk Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025. Penerbitan keputusan ini didasarkan pada konsideran Menimbang yang menyatakan adanya perubahan atau pemutakhiran data alokasi sehingga diperlukan penyesuaian rincian DAK nonfisik; usulan perubahan dari Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Surat Nomor 1073/B.B1/GT.01.22/2025 tanggal 28 November 2025); serta ketentuan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 pasal 5 ayat (17) yang memberikan kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah. Keputusan ini dikeluarkan dalam konteks penyesuaian penyaluran transfer ke daerah dan mengacu pula pada ketentuan pengelolaan DAK nonfisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan Rincian DAK Nonfisik

• Menetapkan perubahan atas rincian Dana Alokasi Khusus nonfisik menurut provinsi/kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2025 yang khusus merupakan alokasi Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
• Perubahan mencakup tiga subjenis dana yaitu (a) Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, (b) Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dan (c) Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.

Lampiran Rincian Alokasi Per Daerah

• Rincian perubahan alokasi per provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan disusun dalam satuan rupiah untuk masing-masing subjenis dana.
• Lampiran memuat jumlah alokasi per daerah untuk ketiga subjenis dana dan menunjukkan total nasional: Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp67.300.287.432.000, Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp481.344.500.000, dan Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp2.282.670.590.000.

Sumber Perubahan dan Alasan Administratif

• Perubahan berasal dari pergeseran alokasi antar ketiga subjenis dana (tunjangan profesi, tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus) sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Lampiran dan terkait dengan pembaruan data serta usulan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Surat No. 1073/B.B1/GT.01.22/2025 tanggal 28 November 2025).
• Penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan pemutakhiran data dan koreksi yang memengaruhi perincian anggaran transfer ke daerah sesuai pertimbangan dalam konsideran Menimbang.

Ketentuan Pelaksanaan Revisi Anggaran

• Pelaksanaan revisi anggaran Dana Alokasi Khusus nonfisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 pasal 5 ayat (17) yang mengatur penetapan penyesuaian rincian anggaran oleh Menteri Keuangan.
• Pengelolaan dan penyaluran DAK nonfisik mengikuti ketentuan teknis pengelolaan DAK nonfisik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022.

Pencabutan Ketentuan Terdahulu

• Ketentuan mengenai rincian Dana Alokasi Khusus nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• Pencabutan ini berlaku terhadap ketentuan rincian yang bertentangan dengan perubahan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

Penanganan Revisi Yang Telah Dilaksanakan Sebelum Berlaku

• Pelaksanaan revisi anggaran dalam rangka penyaluran DAK nonfisik yang telah dilakukan sebelum Keputusan Menteri ini berlaku diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
• Dengan demikian perubahan administratif atau pembayaran yang sudah dijalankan sebelum tanggal berlakunya Keputusan ini harus disesuaikan kembali sesuai perincian dan ketentuan baru yang tercantum dalam Lampiran.

Pihak Yang Menerima Pemberitahuan Dan Penanggung Jawab

• Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk pemberitahuan dan penanggung jawab pelaksanaan, yaitu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Direktur Jenderal Perbendaharaan; Direktur Dana Transfer Khusus; serta Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
• Salinan Keputusan juga disampaikan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota bersangkutan sebagai penerima alokasi di daerah untuk pelaksanaan penyaluran DAK nonfisik.

Keterangan Teknis Lampiran

• Keterangan menyatakan bahwa perubahan rincian DAK nonfisik bersumber dari pergeseran alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025.
• Seluruh angka dalam Lampiran dinyatakan dalam rupiah dan menjadi acuan administratif bagi pelaksanaan penyaluran dan pelaporan anggaran DAK nonfisik Tahun Anggaran 2025.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 15 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya