KMK Nomor 14/MK/EF.2/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/MK/EF.2/2026 adalah Keputusan Menteri yang menetapkan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode 1 April 2026 sampai dengan 30 April 2026. Penetapan ini didasarkan pada Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 dan perubahannya (termasuk KMK Nomor 169 Tahun 2025) yang melimpahkan kewenangan penetapan tarif bunga per bulan untuk periode selanjutnya dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Keputusan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), (2a), (5); Pasal 9 ayat (2a), (2b); Pasal 11 ayat (3); Pasal 13 ayat (2), (2a), (3b); Pasal 14 ayat (3); Pasal 17B ayat (3), (4); Pasal 19 ayat (1), (2), (3); dan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Keputusan ini dikeluarkan dalam konteks pelaksanaan delegasi wewenang dan penyesuaian tarif bunga bulanan untuk periode waktu terbatas sesuai ketentuan yang dicantumkan.

Pokok Pengaturan

Dasar Hukum Dan Delegasi Wewenang

• Dasar hukum penetapan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 dan perubahannya yang disebutkan dalam konsideran.
• Keputusan ini menyatakan bahwa kewenangan penetapan tarif bunga per bulan untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal sebagaimana tercantum dalam Diktum KELIMA KMK Nomor 488/KMK.010/2021 dan perubahan terkait yang disebutkan (termasuk rujukan terhadap KMK perubahan).

Tarif Bunga Untuk Penghitungan Sanksi Administratif

• Tarif bunga per bulan untuk penghitungan sanksi administratif ditetapkan sebesar 0,56% (nol koma lima enam persen) untuk ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3).
• Tarif bunga per bulan sebesar 0,98% (nol koma sembilan delapan persen) berlaku untuk ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3).
• Tarif bunga per bulan sebesar 1,39% (satu koma tiga sembilan persen) berlaku untuk ketentuan Pasal 8 ayat (5).
• Tarif bunga per bulan sebesar 1,81% (satu koma delapan satu persen) berlaku untuk ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a).
• Tarif bunga per bulan sebesar 2,23% (dua koma dua tiga persen) berlaku untuk ketentuan Pasal 13 ayat (3b).

Tarif Bunga Untuk Pemberian Imbalan Bunga

• Tarif imbalan bunga per bulan ditetapkan sebesar 0,56% (nol koma lima enam persen) untuk ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4).

Periode Pemberlakuan Tarif

• Tarif bunga yang tercantum dalam keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026 sesuai ketentuan pada bagian KESATU.
• Keputusan ini juga menetapkan bahwa keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 sebagaimana dinyatakan pada bagian KEDUA.

Penyerahan Salinan Keputusan

• Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada sejumlah pejabat/instansi internal Kementerian Keuangan yaitu Wakil Menteri Keuangan; Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan; Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Kepala Biro Hukum di Sekretariat Jenderal; dan Para Pejabat Pimpinan Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
• Penyerahan salinan dimaksudkan untuk pelaksanaan dan pengawasan penerapan tarif bunga sesuai kewenangan masing?masing unit.

Penandatanganan Elektronik Dan Verifikasi

• Keputusan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Strategi Stabilisasai Ekonomi atas nama Menteri Keuangan dan dokumen memuat informasi bahwa tanda tangan elektronik diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
• Verifikasi keaslian tanda tangan elektronik dapat dilakukan melalui pemindaian QR Code pada laman internal Kementerian Keuangan atau unggah dokumen pada laman verifikasi tanda tangan elektronik yang dicantumkan dalam keputusan.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya