PER-6/BC/2026

Pendahuluan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2026 merupakan Peraturan Unit Eselon I yang mengubah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Perubahan ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan distribusi target penerimaan dengan menyusun distribusi secara objektif memperhatikan perkembangan kebijakan fiskal dan kondisi lainnya serta menetapkan trajectory penerimaan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atas pencapaian target yang telah didistribusikan. Perubahan juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyusunan dan penyesuaian trajectory sebagaimana tercantum dalam konsideran.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan

• Peraturan ini mengubah Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2023 dengan menyisipkan dua ayat baru (2a) dan (2b) antara ayat (2) dan ayat (3), sehingga ketentuan Pasal 6 disusun kembali sesuai naskah lampiran perubahan.

Penetapan Trajectory

• Direktur yang mengelola penerimaan diwajibkan menyusun Trajectory setelah keputusan Direktur Jenderal mengenai Distribusi Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan, dan Trajectory berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atas pencapaian target.

Unsur Yang Dipertimbangkan Dalam Penyusunan Trajectory

• Dalam menyusun Trajectory, Direktur yang mengelola penerimaan harus mempertimbangkan sekurang?kurangnya data historis tahun?tahun anggaran sebelumnya dan jumlah hari kerja.
• Faktor lain yang wajib diperhitungkan meliputi impor insidentil, rencana ekspor, harga dan volume komoditas, kuota ekspor, serta kebijakan ekspor.
• Aspek teknis dan keuangan yang harus diproyeksikan antara lain proyeksi jatuh tempo, proyeksi pembelian pita cukai secara tunai, kebijakan terkait penundaan pembayaran pita cukai, serta pertimbangan lain yang diperlukan.

Penyesuaian Trajectory

• Direktur yang mengelola penerimaan dapat melakukan penyesuaian atas Trajectory yang telah ditetapkan apabila terdapat perubahan kondisi yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Trajectory sebagaimana tercantum pada ayat (2).
• Ketentuan memberikan wewenang penyesuaian untuk menjaga relevansi Trajectory terhadap perkembangan kebijakan fiskal dan kondisi riil yang mempengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai.

Batasan Periode Penyesuaian

• Penyesuaian atas Trajectory hanya dilakukan terhadap periode bulan yang belum berakhir dalam tahun anggaran berjalan, sehingga tidak mencakup bulan?bulan yang sudah lewat dalam tahun anggaran yang sama.

Penyampaian Trajectory Dan Penyesuaian

• Trajectory yang telah disusun dan setiap penyesuaian Trajectory yang dilakukan wajib disampaikan kepada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan KPPBC sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan pemantauan pelaksanaan distribusi target penerimaan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 29 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya