Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Informasi!

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 13339

PERPRES 140 TAHUN 2024 - Organisasi Kementerian Negara | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PERPRES 140 TAHUN 2024

PERPRES 140 TAHUN 2024

Indonesia
21 Okt 2024
Berlaku

Unduh (3 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

21 Okt 2024
Mencabut PERPRES 68 TAHUN 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga
21 Okt 2024
Mengubah PERPRES 32 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
28 Apr 2021
Diubah dengan PERPRES 32 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Nilai Pengalaman Anda

Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.

Bagikan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturanPERPRES 140 TAHUN 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.