Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
PERPRES 165 TAHUN 2014

PERPRES 165 TAHUN 2014

Indonesia
27 Okt 2014
Berlaku

Fulltext (325 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Preview Image

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

PERPRES 165 TAHUN 2014 - Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. | JDIH Kementerian Keuangan

03 Jun 2015
Dicabut sebagianTerbaru
Dokumen ini dicabut sebagian oleh
PERPRES 28 TAHUN 2015
tentang Kementerian Keuangan
21 Jan 2015
Dicabut sebagian
Dokumen ini dicabut sebagian oleh
PERPRES 12 TAHUN 2015
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Dicabut sebagian

Dokumen ini dicabut sebagian oleh

PERPRES 11 TAHUN 2015

tentang Kementerian Dalam Negeri

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PERPRES 165 TAHUN 2014

Judul

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

Nomor

165

Tahun

2014

Jenis Peraturan

Peraturan Presiden

Singkatan Jenis

PERPRES

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA

Tanggal Penetapan

27 Okt 2014

Tanggal Pengundangan

27 Okt 2014

Tanggal Berlaku

27 Okt 2014 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN 2014 (339), LL 2014

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

260/PMK.06/2015

Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

PMK 90 TAHUN 2024

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

KMK 185 TAHUN 2026

Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran Kementerian Keuangan

KMK 26/MK/PK/2026

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah