PERPRES 86 TAHUN 2015

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan meningkatkan peran serta Pemerintah Republik Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian sebagai bagian dari politik luar negeri. Diperlukan kesiapan personel, materiil, peralatan, dan dana guna memenuhi permintaan partisipasi dalam misi tersebut secara cepat dan tepat, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup
   Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian adalah penugasan warga negara Indonesia ke misi di luar wilayah RI, meliputi personel TNI, Polri, dan sipil.

2. Pelaksanaan Pengiriman
   Dilaksanakan oleh Pemerintah RI atas permintaan PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan, organisasi internasional, atau organisasi regional, sesuai kualifikasi dan standar PBB atau organisasi terkait.

3. Persetujuan dan Penetapan

   • Pengiriman personel pasukan berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian dan pendapat DPR, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
   • Pengiriman personel perorangan berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi dan ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.

4. Pertimbangan Pelaksanaan
   Memperhatikan kepentingan nasional, pertimbangan politis, prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB (persetujuan pihak bertikai, ketidakberpihakan, penggunaan kekuatan terbatas), keamanan personel, dan ketersediaan dukungan personel, materiil, peralatan, dan pendanaan.

5. Penarikan Personel
   Pemerintah dapat menarik personel jika terjadi perubahan mandat, situasi politik dan keamanan, atau kebutuhan dalam negeri. Penarikan personel pasukan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sedangkan personel perorangan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.

6. Pendanaan

   • Pendanaan misi dari APBN dan PBB, organisasi internasional, atau regional.
   • APBN membiayai penyiapan personel, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas, dan penarikan personel.
   • Jika dana PBB belum tersedia, APBN dapat digunakan terlebih dahulu dengan mekanisme pengembalian dana sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Lain
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur mekanisme pelaksanaan pengiriman, pendanaan, serta penarikan personel dalam misi pemeliharaan perdamaian.