PMK 100 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 merupakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 beserta Perubahan PMK Nomor 57 Tahun 2023. Peraturan ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan evaluasi atas penerapan kebijakan akuntansi pada penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga terdapat transaksi dan praktik yang belum atau kurang diatur. Selain itu peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian pengaturan akuntansi dan sinkronisasi dengan proses bisnis keuangan negara serta mendasarkan kebijakan akuntansi pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Ketentuan dalam Peraturan ini ditetapkan untuk diberlakukan mulai penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Penerapan SAP Berbasis Akrual

• Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual dan mencakup pendahuluan; kebijakan pelaporan keuangan; akuntansi kas dan setara kas; investasi; piutang; persediaan; aset tetap; perjanjian konsesi jasa; properti investasi; aset lainnya; kewajiban/utang; ekuitas; pendapatan; beban, belanja, dan transfer ke daerah; pembiayaan; SiLPA/SiKPA dan SAL; transitoris; serta pelaporan penanganan dampak keadaan darurat bencana nasional (Pasal 4 ayat (1)).
• Kementerian/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi berpedoman pada Peraturan ini dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; lampiran kebijakan akuntansi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Komponen, Tujuan, Bahasa, Dan Mata Uang Laporan Keuangan

• Komponen laporan keuangan yang diatur meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); tujuan pelaporan adalah menyajikan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
• Laporan disusun dalam bahasa Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah; penyajian pos dalam mata uang asing dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral, sedangkan perlakuan kurs transaksi diatur untuk transaksi pembelian mata uang asing atau penggunaan rekening valas.
• Laporan tahunan wajib disajikan secara komparatif; laporan interim dapat disusun bulanan, triwulanan, atau semesteran; penyusunan laporan konsolidasian harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dan melakukan eliminasi transaksi resiprokal pada tingkat konsolidasian, namun eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun LRA.

Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas

• Kas mencakup uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan; Setara Kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang siap dicairkan, bebas dari risiko perubahan nilai signifikan, dan mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.
• Kas dan Setara Kas yang dikelola BUN meliputi RKUN, Sub RKUN, rekening penerimaan dan pengeluaran di Bank Sentral/Bank Umum; pengelolaan di K/L mencakup kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BLU, dan rekening lainnya sesuai ketentuan; pengakuan penerimaan/pengeluaran kas melalui BUN diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari rekening BUN, sedangkan melalui rekening K/L diakui saat kas diterima/ditarik dari rekening atau bendahara.
• Penjabaran mata uang asing pada kas menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan dan selisih penjabaran diakui pada LO; pengungkapan di CaLK harus memuat kebijakan akuntansi, daftar rekening signifikan, kas/dana yang dibatasi penggunaannya, selisih kas, dan rincian setara kas termasuk jenis dan jatuh tempo.
• Perlakuan khusus mencakup Kas Dalam Transito untuk pemindahbukuan antar rekening yang diterima setelah tanggal pelaporan, rekening dana kelolaan BLU yang bukan kas atau setara kas melainkan Aset Lainnya, serta kemungkinan reklasifikasi kerugian kas Bendahara menjadi Piutang TP/TGR apabila memenuhi persyaratan seperti SKTJM, SKP2K/SK pejabat berwenang, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Investasi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang

• Investasi jangka pendek didefinisikan mempunyai masa lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dimaksudkan untuk manajemen kas; contoh termasuk deposito >3 bulan sampai 12 bulan, SBN jangka pendek, SRBI, saham/reksa dana/obligasi yang dimaksudkan dijual dalam tempo ?12 bulan.
• Investasi jangka panjang adalah investasi dimaksudkan dimiliki >12 (dua belas) bulan dan diklasifikasikan menjadi permanen (mis. Penyertaan Modal Negara/PMN) dan nonpermanen; pengakuan investasi mensyaratkan kemungkinan manfaat masa depan dan pengukuran nilai perolehan atau nilai wajar yang andal.
• Metode pengukuran mencakup Metode Biaya (untuk investasi permanen <20% atau nonpermanen tertentu), Metode Ekuitas (diterapkan bila kepemilikan ?20% atau memiliki pengaruh signifikan), dan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan untuk investasi nonpermanen tertentu; bagian laba/dividen tunai dicatat sebagai pendapatan dan pengaruhnya pada nilai investasi diatur secara spesifik.
• Perlakuan khusus investasi mencakup: pencatatan investasi BLU, konversi piutang menjadi investasi/PMN, divestasi PMN diakui sebagai penerimaan pembiayaan saat kas diterima di RKUN, promissory notes untuk penyertaan modal lembaga internasional dicatat sebagai kewajiban, dan dana bergulir yang belum digulirkan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Piutang Jangka Pendek Dan Jangka Panjang

• Piutang jangka pendek adalah hak tagih yang diharapkan diterima dalam ?12 (dua belas) bulan; jenis meliputi Piutang Pajak (DJP/DJBC), Piutang Bukan Pajak (PNBP), Bagian Lancar TPA, Bagian Lancar TP/TGR, Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban/Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka, Piutang BLU, Piutang TKD, dan piutang akibat putusan pengadilan.
• Pengakuan piutang perpajakan dan PNBP mensyaratkan dokumen sumber seperti surat ketetapan, surat tagihan, atau pelaksanaan putusan hukum; piutang yang timbul dari putusan pengadilan diakui saat memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan/atau diterbitkannya surat ketetapan/penagihan.
• Pengukuran mencantumkan pencatatan sebesar nilai nominal dokumen sumber, penggunaan kurs tengah Bank Sentral untuk piutang valuta asing, pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan metode allowance berdasarkan kualitas/umur piutang, serta pengecualian penyisihan untuk Uang Muka Belanja dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima.
• Penyajian: piutang disajikan di Aset Lancar atau Aset Tidak Lancar sesuai jatuh tempo; pengungkapan CaLK harus memuat kebijakan akuntansi, rincian jenis dan kualitas piutang, perhitungan penyisihan, jaminan/sitaan, status penagihan termasuk penyerahan penagihan kepada PUPN/DJKN, dan informasi terkait piutang yang berada dalam upaya hukum.

Persediaan

• Persediaan didefinisikan sebagai aset lancar dalam bentuk barang/perlengkapan untuk mendukung operasi atau untuk dijual/ diserahkan; persediaan pengelolaan operasional dicatat berdasarkan niat perencanaan (kontinuitas) dan mempertimbangkan materialitas, tugas/fungsi, serta pengendalian internal.
• Pencatatan menggunakan metode perpetual dengan penilaian persediaan berdasarkan metode First In First Out (FIFO) secara prospektif sejak 2021; pengukuran persediaan adalah biaya perolehan untuk pembelian, harga pokok produksi untuk produksi sendiri, dan nilai wajar untuk perolehan lainnya (mis. donasi).
• Inventarisasi fisik dilakukan minimal setiap akhir semester untuk tujuan penyajian Neraca; beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan kecuali bila digunakan untuk pemeliharaan, penyerahan untuk dijual/ diserahkan, atau bantuan sosial yang dicatat pada jenis beban terkait.
• Pengungkapan CaLK wajib memuat kebijakan akuntansi persediaan, rincian jenis dan fungsi persediaan, selisih antara catatan dan hasil inventarisasi fisik, serta jenis/jumlah/nilai persediaan rusak atau usang; terdapat ketentuan khusus untuk persediaan spesifik (vaksin, obat, HTT, eks kepabeanan) dan persediaan yang tidak lagi dikuasai dilaporkan dalam daftar terpisah.

Aset Tetap: Pengakuan, Pengukuran, Dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

• Aset Tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat >12 (dua belas) bulan dan diklasifikasikan ke dalam tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); tanah serta jalan/irigasi/jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi.
• Pengakuan Aset Tetap mensyaratkan manfaat ekonomi masa depan dan pengukuran biaya perolehan yang andal; biaya perolehan mencakup harga pembelian dan biaya langsung yang dapat diatribusikan (mis. pengiriman, pemasangan, biaya profesional), sedangkan jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan nilai wajar pada saat perolehan.
• Pengeluaran setelah perolehan dikapitalisasi hanya bila menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, atau volume dan memenuhi batasan nilai minimal kapitalisasi; KDP dipindahkan ke Aset Tetap setelah dinyatakan selesai dan siap digunakan (mis. adanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan), sedangkan KDP yang dihentikan sementara dipindahkan ke Aset Lainnya dan yang dihentikan permanen dieliminasi sesuai ketentuan BMN.
• Perlakuan tanah tanpa bukti kepemilikan tetap dicatat sebagai Aset Tetap Tanah dan diungkapkan dalam CaLK; pengukuran selanjutnya, penyusutan/amortisasi, pelepasan, dan pengungkapan diatur untuk mencerminkan kondisi aset serta ketentuan pengelolaan BMN.

Perubahan Kebijakan, Estimasi, Konsistensi, Materialitas, Dan Kesalahan

• Perubahan kebijakan akuntansi hanya diperkenankan apabila disyaratkan oleh PSAP atau menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan; perubahan estimasi diungkapkan beserta pengaruh material pada periode berjalan dan berikutnya, sedangkan koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif tanpa restatement.
• Prinsip konsistensi diberlakukan antarperiode kecuali terjadi perubahan signifikan pada sifat operasi entitas atau diperkenankan PSAP; penyajian komparatif dan klasifikasi antarperiode harus konsisten dan bila diubah wajib diungkapkan.
• Konsep materialitas dan agregasi mensyaratkan penyajian pos material secara terpisah dan pengungkapan informasi material dalam jumlah nominal atau persentase, bukan deskripsi kualitatif seperti "sebagian besar".

Penerapan PSAP Nomor 18 Dan Pelaporan Dalam Keadaan Darurat

• PSAP Nomor 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran digunakan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026; entitas yang menerapkan PSAP Nomor 18 sebelum 2026 diwajibkan mengungkapkan penerapan tersebut dalam laporan keuangan periode terkait.
• Untuk situasi keadaan darurat bencana nasional atau ancaman yang membahayakan perekonomian atau stabilitas sistem keuangan, penyajian dan pengungkapan minimal meliputi: CaLK kebijakan ekonomi makro dan fiskal, CaLK kebijakan akuntansi, penjelasan per pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan Catatan Penting Lainnya; ketentuan ini dapat diterapkan juga pada situasi yang memberikan dampak serupa terhadap laporan keuangan.

Ketentuan Penarikan, Pencabutan, Dan Penerapan Peraturan Sebelumnya

• Peraturan ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 (Pasal 6).
• Saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat beserta perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 7).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya