PMK 108 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 beserta perubahan berikutnya (termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024) sebagaimana dicantumkan dalam relasi pencabutan. Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti penandatanganan addendum CRS MCAA dan CARF MCAA pada 19 November 2024 serta Amended CRS dan CARF (OECD) yang mewajibkan pertukaran otomatis informasi rekening keuangan dan aset kripto relevan yang dimulai untuk tahun data 2026. Di antara alasan lain dalam konsideran adalah belum sesuainya pengaturan lama terhadap ketentuan pelaporan rekening keuangan dan aset kripto relevan sehingga diperlukan penggantian aturan teknis untuk pelaksanaan ketentuan undang-undang di bidang perpajakan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Akses Informasi Keuangan

• Direktur Jenderal Pajak berwenang memperoleh akses informasi keuangan dari Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF untuk kepentingan perpajakan, meliputi AEOI (otomatis) dan pemberian informasi atau bukti atas permintaan, dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF wajib menyampaikan laporan otomatis berisi informasi Rekening Keuangan (sesuai CRS) dan/atau informasi Aset Kripto Relevan (sesuai CARF) serta memberikan informasi/bukti atas permintaan secara benar, lengkap, dan jelas.

Definisi Utama

• Peraturan merinci istilah teknis seperti AEOI, CRS, Amended CRS (8 Juni 2023), CARF, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Keuangan Pelapor CRS, PJAK Pelapor CARF, Rekening Keuangan Lama/Baru, Aset Kripto/Relevan, Transfer, Transaksi Pertukaran, dan Transaksi Pembayaran Retail yang Wajib Dilaporkan (threshold USD50.000,00).
• Pengertian kelas lembaga (Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Entitas Investasi, Perusahaan Asuransi Tertentu, Produk Uang Elektronik Tertentu, Mata Uang Digital Bank Sentral) dan kriteria material (mis. ambang 20% atau 50% penghasilan bruto untuk klasifikasi) dijabarkan dalam lampiran agar penerapan klasifikasi konsisten dengan CRS/CARF dan FATF.

Kewajiban Pelaporan AEOI-CRS

• Lembaga Keuangan Pelapor CRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan Rekening Keuangan sesuai ketentuan CRS; LJK menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 Agustus setiap tahun dan OJK meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Agustus; LJK Lainnya dan Entitas Lain menyampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 30 April setiap tahun.
• Rekening yang wajib dilaporkan adalah yang diidentifikasi berdasarkan prosedur CRS dan termasuk Rekening Keuangan Lama atau Baru; terdapat pengecualian untuk Rekening Keuangan Lama dengan agregat saldo maksimal USD250.000,00 pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember tiap tahun berikutnya serta ketentuan klasifikasi bernilai rendah/tinggi (ambang USD1.000.000,00 untuk klasifikasi rekening bernilai rendah/tinggi terkait tahun 2017).

Kewajiban Pelaporan AEOI-CARF

• PJAK Pelapor CARF yang memenuhi kriteria keterkaitan hukum (nexus) wajib menyampaikan laporan Aset Kripto Relevan secara otomatis; kewajiban pelaporan pertama kali dilaksanakan untuk tahun data 2026 (penyampaian mulai 2027) atau sejak tahun data PJAK memenuhi kriteria sebagaimana Pasal 18.
• Laporan CARF memuat informasi Transaksi Relevan (Transaksi Pertukaran antara Aset Kripto dan Mata Uang Fiat, pertukaran antar Aset Kripto, Transaksi Pembayaran Retail > USD50.000,00, dan Transfer Aset Kripto Relevan) serta identitas Pengguna Aset Kripto (nama, alamat, TIN, tempat/tanggal lahir bila orang pribadi) seperti dirinci dalam Lampiran VI.

Pendaftaran dan Penetapan Status Pelapor

• Lembaga Keuangan Pelapor CRS, Lembaga Keuangan Nonpelapor CRS, dan PJAK Pelapor CARF wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme permohonan penambahan status elektronik via Portal Wajib Pajak; bila tidak dapat elektronik, dapat melalui kantor/pengiriman pos.
• Batas waktu pendaftaran adalah paling lambat akhir bulan kedua tahun kalender berikutnya setelah tahun saat kriteria dipenuhi; apabila tidak mendaftar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menetapkan status secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi.

Prosedur Identifikasi dan Self-Certification (CRS)

• Lembaga Keuangan Pelapor CRS wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sesuai ketentuan CRS mulai 1 Juli 2017 untuk Rekening Keuangan Lama dan Baru, dan mulai 1 Januari 2026 untuk Rekening berupa Mata Uang Digital Bank Sentral dan Produk Uang Elektronik Tertentu berdasarkan Amended CRS.
• Pada pembukaan Rekening Keuangan Baru Lembaga wajib meminta pernyataan diri yang valid (valid self?certification), melakukan klarifikasi kewajaran berdasar informasi yang dimiliki (termasuk AML/KYC), menentukan Negara Domisili, serta menyimpan dokumentasi pembuktian; pernyataan perubahan harus diberitahukan kepada Lembaga Keuangan paling lama 90 hari sejak perubahan.

Prosedur Identifikasi dan Self-Certification (CARF)

• PJAK Pelapor CARF wajib melaksanakan prosedur identifikasi akun Aset Kripto sesuai ketentuan CARF mulai 1 Januari 2026 terhadap Pengguna Aset Kripto dan menyelesaikan identifikasi Pengguna Aset Kripto Lama/Pengguna Entitas Lama paling lambat 31 Desember 2026.
• Pada pembukaan akun PJAK Pelapor CARF harus meminta pernyataan diri yang valid, melakukan klarifikasi kewajaran (termasuk dokumentasi AML/KYC), menentukan Negara Domisili, dan menyimpan dokumentasi minimal 5 tahun setelah akhir periode pelaporan; pernyataan perubahan harus dilaporkan paling lama 90 hari sejak perubahan.

Isi Laporan, Format, dan Mekanisme Penyampaian

• Laporan CRS dan CARF disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan format XML atau Excel Workbook (XLS/XLSX) melalui Portal Wajib Pajak; rincian field minimal tercantum di Lampiran IV (CRS) dan Lampiran VII (CARF).
• Laporan Rekening Keuangan untuk pelaksanaan peraturan perpajakan (domestik) memuat identitas pemegang (nama, alamat di Indonesia, TIN/nomor identitas perpajakan-NIK atau nomor 16 digit dari sistem administrasi DGT), nomor rekening, identitas lembaga pelapor (nama, alamat, NPWP), saldo/nilai, mutasi debit/kredit tahunan, dan penghasilan terkait; PJAK CARF juga wajib menyertakan nilai Aset Kripto Relevan dan saldo mata uang fiat akhir periode sebagaimana Lampiran VI.

Batas Waktu, Pembetulan, dan Ketentuan Teknis

• Penyampaian laporan AEOI-CRS oleh LJK ke OJK paling lambat 1 Agustus tiap tahun dan OJK meneruskan ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Agustus; penyampaian ke DGT oleh LJK Lainnya/Entitas dan penyampaian CARF dilakukan paling lambat 30 April tiap tahun melalui Portal Wajib Pajak; jika bertepatan dengan hari libur, jatuh tempo pada hari kerja berikutnya.
• Pembetulan laporan dapat diajukan apabila pelapor menemukan kekeliruan atau Direktorat Jenderal Pajak menemukan ketidaklengkapan; pembetulan disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak dan diberikan bukti penerimaan.

Kewajiban Administratif, Dokumentasi, dan Penyimpanan

• Lembaga Keuangan Pelapor CRS dan PJAK Pelapor CARF wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara dokumentasi (self?certification, dokumen pembuktian, catatan/rekaman, tahapan prosedur) paling singkat selama 5 (lima) tahun terhitung setelah akhir periode pelaporan yang bersangkutan.
• Self?certification harus ditandatangani atau berupa afirmasi sungguh?sungguh, memuat nama, alamat, Negara Domisili, TIN jika tersedia atau alasan tidak tersedia, tempat/tanggal lahir bila orang pribadi, serta pernyataan kebenaran; salinan fisik dapat diminta oleh DGT atau pelapor bila pernyataan disampaikan elektronik.

Pembatasan Pelayanan Jika Tidak Memenuhi Self?Certification

• Lembaga Keuangan Pelapor CRS dan PJAK Pelapor CARF dilarang membuka Rekening Keuangan Baru/akun baru atau melakukan transaksi baru bagi calon atau pemegang yang menolak memberikan pernyataan diri yang valid atau menolak mematuhi prosedur identifikasi; larangan berlaku sejak penolakan.
• Pengecualian terhadap larangan transaksi baru mencakup pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya, penutupan rekening/akun, dan pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang?undangan.

Penggunaan Penyedia Jasa dan Pihak Ketiga

• Lembaga Keuangan Pelapor CRS dan PJAK Pelapor CARF diperkenankan menggunakan penyedia jasa atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan prosedur identifikasi, tetapi kewajiban dan tanggung jawab tetap berada pada Lembaga Keuangan atau PJAK Pelapor CARF yang bersangkutan.
• Dalam hal menggunakan agen penjual atau pihak ketiga, kewajiban tetap pada pelapor; agen penjual harus menyediakan dokumentasi pelaksanaan identifikasi dan data pemegang rekening kepada Lembaga Keuangan Pelapor CRS sebagaimana diatur.

Penunjukan Petugas Pelaksana dan Tanggung Jawab Pimpinan

• Pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor CRS dan PJAK Pelapor CARF bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban penyampaian laporan dan dapat menunjuk petugas pelaksana; identitas petugas pelaksana harus disampaikan bersamaan dengan pendaftaran.
• Penggantian petugas pelaksana harus dilaporkan melalui permohonan perubahan data dan petugas pelaksana turut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pelaporan.

Pengumuman Publik oleh Direktorat Jenderal Pajak

• Direktur Jenderal Pajak wajib mengumumkan daftar Yurisdiksi Partisipan AEOI?CRS/AEOI?CARF, daftar Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, daftar jenis lembaga nonpelapor, daftar jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan, serta informasi prosedur identifikasi dan penyampaian laporan melalui situs web resmi DGT/Kementerian Keuangan.
• Pengumuman ini memfasilitasi kepastian bagi pelapor mengenai yurisdiksi tujuan pelaporan, jenis lembaga nonpelapor, dan jenis rekening yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Permintaan Informasi dan Batas Waktu Pemberian

• Direktur Jenderal Pajak berwenang meminta informasi dan/atau bukti/keterangan dari Lembaga Keuangan dan/atau PJAK Pelapor CARF untuk kepentingan Perjanjian Internasional dan/atau pelaksanaan ketentuan perpajakan (pengawasan, penilaian, intelijen, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, penyelesaian upaya administratif/hukum).
• Permintaan harus memuat informasi yang diminta, format dan bentuk pemberian, serta alasan; penerima wajib menyerahkan informasi/bukti/keterangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan (dengan perpanjangan jika tanggal jatuh pada hari libur).

Ketentuan Anti?Penghindaran dan Kerahasiaan

• Peraturan melarang pembuatan pernyataan palsu, penyembunyian atau pengurangan informasi yang sebenarnya, dan praktik kesepakatan untuk menghindari kewajiban AEOI; setiap kesepakatan/ praktik semacam itu dianggap tidak terjadi dan kewajiban tetap harus dipenuhi.
• Informasi keuangan laporan menjadi basis data perpajakan DGT dan wajib dijaga kerahasiaannya sesuai peraturan perundang?undangan dan Perjanjian Internasional; pejabat yang melanggar kewajiban kerahasiaan dipidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP sebagaimana diubah.

Pengawasan, Penelitian, dan Penindakan

• Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan (penelitian, permintaan klarifikasi, permintaan pemenuhan kewajiban) terhadap penyampaian laporan, pelaksanaan prosedur identifikasi, pemberian informasi, dan pelanggaran larangan; penelitian meliputi analisis risiko, analisis laporan, notifikasi/umpan balik, dan kepatuhan.
• Bila perlu, pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan dan analisis, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan perpajakan; permintaan pemenuhan kewajiban dapat disampaikan setelah 14 hari tidak/tidak memadai menjawab klarifikasi.

Pelimpahan Kewenangan

• Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan delegasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan pejabat lain untuk menerbitkan surat penetapan/penolakan penetapan pendaftaran, surat perubahan data, surat pencabutan status, serta melaksanakan permintaan/penerimaan informasi untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional dan ketentuan perpajakan.
• Pelimpahan juga mencakup wewenang pengawasan, penelitian, permintaan klarifikasi, dan penyampaian permintaan pemenuhan kewajiban kepada Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF sesuai uraian Pasal 58.

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan Peraturan Lama

• Ketentuan peralihan mengatur bahwa prosedur identifikasi untuk laporan sampai 31 Desember 2025 mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 (terakhir diubah PMK 47/2024), sedangkan prosedur sejak 1 Januari 2026 mengikuti Peraturan Menteri ini.
• Laporan dan/atau pembetulan yang disampaikan sampai 30 September 2026 dilakukan berdasarkan ketentuan PMK 70/2017; laporan atas tahun data 2025 dan sebelumnya serta pembetulan sejak 1 Oktober 2026 dan laporan tahun data 2026 dan setelahnya yang disampaikan sejak 1 Januari 2027 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; PMK 70/PMK.03/2017 beserta perubahan terakhir dicabut pada saat berlakunya peraturan ini.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya