PMK 109 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2025 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2026 mengatur penggunaan dan besaran dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun anggaran 2026. Peraturan ini merupakan peraturan baru yang disusun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang. Penerbitan peraturan ini juga didasari kebutuhan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015. Konteks pelaksanaan adalah penetapan ketentuan sumber, besaran, mekanisme perubahan, serta monitoring dan pelaporan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2026.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Definisi

• Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
• BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
• Dana Operasional didefinisikan sebagai bagian dari akumulasi iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian serta hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program-program tersebut.

Sumber Dana Operasional

• Dana Operasional diperoleh dari Dana Jaminan Sosial sebesar persentase tertentu yang diambil dari: iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima; iuran program Jaminan Kematian yang telah diterima; iuran program Jaminan Hari Tua yang telah diterima; iuran program Jaminan Pensiun yang telah diterima; dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua; dan dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun.
• Dana hasil pengembangan yang menjadi dasar pengenaan Dana Operasional untuk program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun adalah dana hasil pengembangan setelah dikurangi beban pengembangan.

Besaran Dana Operasional Tahun 2026

• Untuk tahun 2026, besaran Dana Operasional yang diambil dari dana jaminan sosial ditetapkan paling tinggi: 5% dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja sebelum dikurangi rekomposisi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan; 3,11% dari iuran program Jaminan Kematian; 3,11% dari iuran program Jaminan Hari Tua; 3,11% dari iuran program Jaminan Pensiun; 3% dari dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua setelah dikurangi beban pengembangan; dan 3% dari dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun setelah dikurangi beban pengembangan.
• Besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tersebut paling banyak sebesar Rp5.349.555.405.000,00 dan penetapan besaran dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

Perubahan Dana Operasional Dan Persentase

• BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan usulan perubahan Dana Operasional apabila Dana Operasional yang ditetapkan tidak cukup membiayai operasional karena adanya kebutuhan operasional baru atau inisiatif kegiatan baru, dengan usulan diajukan kepada Menteri.
• Apabila penerimaan iuran dan hasil pengembangan tidak tercapai sehingga nominal Dana Operasional tidak memenuhi ketentuan paling banyak sebagaimana ditetapkan, BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan usulan perubahan persentase yang diambil dari dana jaminan sosial kepada Menteri dengan tetap memperhatikan batas nominal Rp5.349.555.405.000,00.
• Pengajuan usulan perubahan (baik perubahan Dana Operasional maupun perubahan persentase) hanya dapat diajukan paling cepat pada minggu pertama bulan Juli 2026 dan paling lambat pada minggu pertama bulan September 2026.

Monitoring Dan Pelaporan Penggunaan Dana Operasional

• Menteri melakukan monitoring penggunaan Dana Operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
• BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Operasional dan pencapaian target kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Anggaran dan menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan untuk keperluan monitoring.
• Hasil monitoring tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran Dana Operasional pada tahun berikutnya.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya