PMK 11 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dan besaran tertentu PPN. Hal ini juga menyesuaikan ketentuan dalam peraturan sebelumnya, khususnya terkait pengecualian penghitungan PPN dengan dasar pengenaan nilai lain dan besaran tertentu yang telah diatur secara khusus.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ketentuan Umum

   • Definisi istilah penting seperti Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN, Dasar Pengenaan Pajak, Barang Kena Pajak, dan Jasa Kena Pajak.
   • Ruang lingkup meliputi ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu PPN.

2. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

   • Penyesuaian dan pengaturan baru atas nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yang mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya.
   • Penetapan nilai lain untuk berbagai jenis penyerahan, seperti pemberian cuma-cuma, penyerahan film cerita impor, penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja, dan jasa periklanan tertentu, dengan dasar pengenaan sebesar 11/12 dari nilai tertentu.
   • Pengaturan khusus untuk penyerahan film cerita impor, pulsa, kartu perdana, token, voucer, dan kerja sama operasi (KSO).
   • Contoh penghitungan PPN dengan dasar nilai lain disertakan dalam lampiran.

3. Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

   • Penyesuaian ketentuan besaran tertentu PPN yang mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru dalam beberapa peraturan menteri terkait, seperti penyerahan LPG tertentu, hasil pertanian, kendaraan bermotor bekas, jasa kena pajak tertentu, penyerahan agunan, emas perhiasan, dan aset kripto.
   • Besaran tertentu PPN dihitung dengan persentase tertentu dikalikan 11/12 dari tarif PPN dan dasar pengenaan pajak sesuai jenis barang/jasa.
   • Contoh penghitungan PPN dengan besaran tertentu juga disertakan dalam lampiran.

4. Ketentuan Peralihan

   • Pemungutan PPN atas penyerahan barang dan jasa dengan dasar nilai lain atau besaran tertentu yang dilakukan sejak 1 Januari 2025 sampai sebelum berlakunya peraturan ini mengikuti ketentuan baru.
   • Pemungutan sebelum tanggal 1 Januari 2025 tetap mengikuti ketentuan peraturan sebelumnya.

5. Ketentuan Penutup

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

6. Lampiran

   • Contoh penghitungan PPN dengan menggunakan dasar pengenaan nilai lain dan besaran tertentu untuk berbagai kasus, seperti pemberian cuma-cuma barang, penyerahan hasil tembakau, penyaluran LPG, dan penyerahan emas perhiasan.