PMK 110 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2025 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2026 menetapkan ketentuan pengelolaan dana operasional BPJS Kesehatan untuk tahun anggaran 2026. Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional BPJS Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam konsideran Menimbang. Penerbitan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur definisi, sumber dan besaran dana, mekanisme penetapan dan perubahan, serta pemantauan dan pelaporan penggunaan Dana Operasional BPJS Kesehatan untuk tahun 2026.

Pokok Pengaturan

Definisi

• Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; BPJS Kesehatan adalah badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan; Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan, sesuai ketentuan Pasal 1.

Sumber Dana Operasional

• Dana Operasional BPJS Kesehatan diambil dari dana jaminan sosial kesehatan berupa persentase tertentu dari iuran program jaminan kesehatan yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur pada Pasal 2.

Besaran Dana Operasional Tahun 2026

• Untuk tahun 2026, besaran Dana Operasional yang diambil dari dana jaminan sosial kesehatan ditetapkan paling banyak 3,41% (tiga koma empat satu persen) dari total iuran program jaminan kesehatan yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan.
• Besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tersebut untuk tahun 2026 ditetapkan paling banyak sebesar Rp6.159.366.000.000,00 (enam triliun seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

Penetapan Besaran dan Dasar Penetapan

• Penetapan besaran Dana Operasional dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKA) BPJS Kesehatan.
• Dalam penelaahan tersebut, penetapan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan sebagai dasar pertimbangan sebelum menetapkan persentase dan/atau nominal Dana Operasional untuk tahun berjalan.

Perubahan Dana Operasional

• BPJS Kesehatan dapat mengajukan usulan perubahan Dana Operasional apabila Dana Operasional yang ditetapkan tidak cukup membiayai operasional karena adanya kebutuhan operasional baru atau inisiatif kegiatan baru, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1).
• Jika penerimaan iuran program jaminan kesehatan diperkirakan tidak tercapai sehingga nominal Dana Operasional tidak memenuhi ketentuan maksimal sebagaimana Pasal 3 ayat (2), BPJS Kesehatan dapat mengajukan usulan perubahan persentase yang diambil dari dana jaminan sosial kesehatan dengan ketentuan nilai persentase yang diajukan tidak menyebabkan pencapaian melebihi batas nominal Rp6.159.366.000.000,00.
• Pengajuan usulan perubahan (baik perubahan nominal maupun perubahan persentase) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat minggu pertama bulan Juli 2026 dan paling lambat minggu pertama bulan September 2026.

Monitoring Dan Pelaporan Penggunaan Dana Operasional

• Menteri melakukan monitoring penggunaan Dana Operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
• BPJS Kesehatan wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Operasional dan pencapaian target kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Anggaran serta menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan monitoring.
• Hasil monitoring digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan besaran Dana Operasional pada tahun berikutnya.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya