PMK 112 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Kementerian Keuangan tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan ini menetapkan prosedur administratif dan tata cara bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, Wajib Pajak Luar Negeri, pemotong/pemungut pajak, serta Direktur Jenderal Pajak dalam rangka penerapan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan pencegahan penyalahgunaannya. Penerbitan PMK ini juga memuat delegasi kewenangan, format dokumen (Surat Keterangan Domisili, Formulir Khusus, Form DGT), serta mekanisme pemeriksaan dan penegakan sesuai konsideran Menimbang. Peraturan ini berlaku sebagai pedoman operasional pelaksanaan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan mitra yurisdiksi.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum dan Definisi

• Menetapkan definisi istilah kunci seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Dalam Negeri, Wajib Pajak Luar Negeri, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Mitra Persetujuan, Formulir DGT, Pejabat yang Berwenang, Surat Keterangan Domisili, Agen, Nomine, dan Perusahaan Conduit (conduit company) beserta pengertian ringkasnya yang digunakan sepanjang Peraturan.

Ruang Lingkup Penerapan Manfaat Persetujuan

• Menegaskan bahwa pengenaan PPh dilakukan menurut UU PPh kecuali terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Mitra, sehingga pengenaan PPh dapat dilaksanakan sesuai ketentuan persetujuan tersebut; manfaat treaty berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh penghasilan dari mitra dan Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan penduduk mitra yang dibuktikan dengan Formulir DGT yang disahkan.
• Menyebutkan bahwa manfaat Persetujuan dapat berupa tarif pemotongan/pemungutan yang lebih rendah, pemajakan eksklusif di negara domisili, pembebasan dari pengenaan PPh di Indonesia, atau jangka waktu penentuan bentuk usaha tetap yang berbeda, sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan persetujuan.

Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan Delegasi

• Memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri, meneliti permohonan pengesahan Formulir Khusus, mengesahkan atau menolak pengesahan Formulir Khusus, serta melimpahkan kewenangan penelitian, pengesahan, dan penolakan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Permohonan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri

• Mengatur bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berjalan atau sebelumnya, dengan syarat merupakan subjek pajak dalam negeri pada tahun yang dimohonkan, memiliki NPWP, dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai ketentuan; permohonan diajukan secara elektronik melalui portal wajib pajak atau contact center.
• Menetapkan bahwa satu permohonan harus spesifik untuk satu Mitra Persetujuan, satu Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, dan satu lawan transaksi, serta minimal memuat nama lawan transaksi, nomor identitas untuk perpajakan atau alamat lawan transaksi, alamat email, dan penjelasan mengenai penghasilan yang berasal dari lawan transaksi.

Penerbitan dan Masa Berlaku Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri

• Menetapkan bahwa jika pemohon memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Domisili secara elektronik dan otomatis melalui sistem inti administrasi perpajakan; jika tidak memenuhi persyaratan, permohonan tidak diproses.
• Menentukan bahwa Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri berlaku sampai dengan 31 Desember tahun diterbitkannya, dan contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan.

Permohonan Pengesahan Formulir Khusus oleh Wajib Pajak Dalam Negeri

• Menetapkan bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah memperoleh Surat Keterangan Domisili dapat mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala kantor pelayanan pajak tempat terdaftar; permohonan harus dilampiri Formulir Khusus yang dimohonkan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
• Formulir Khusus harus menggunakan bahasa Inggris dan memuat minimal nama dan NPWP Wajib Pajak, status Wajib Pajak, nama Mitra sumber penghasilan, serta Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sesuai Surat Keterangan Domisili; contoh format permohonan dan petunjuk tercantum dalam Lampiran.

Pengesahan, Penolakan, dan Batas Waktu Keputusan

• Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap wajib menerbitkan pengesahan atau surat penolakan pengesahan Formulir Khusus; penolakan dapat diajukan kembali apabila persyaratan dipenuhi.
• Contoh surat penolakan dan petunjuk pengisian tersedia dalam Lampiran.

Persyaratan dan Isi Form DGT untuk Wajib Pajak Luar Negeri

• Mengatur bahwa Wajib Pajak Luar Negeri menyampaikan Formulir DGT kepada Pemotong/Pemungut pajak yang menyatakan terpenuhinya syarat tidak menjadi subjek pajak dalam negeri, merupakan penduduk mitra untuk tujuan perpajakan, dan tidak melakukan penyalahgunaan persetujuan; pernyataan meliputi aspek economic substance, kesesuaian legal form, manajemen dan kewenangan, aset dan pegawai yang memadai, aktivitas usaha selain hanya menerima dividen/bunga/royalti, tidak adanya tujuan utama memperoleh manfaat treaty, dan status beneficial owner.
• Menetapkan bahwa Formulir DGT harus diisi benar, ditandatangani sesuai praktik mitra, disahkan oleh Pejabat yang Berwenang, digunakan untuk periode yang tercantum, dan periode paling lama 12 (dua belas) bulan; format tercantum dalam Lampiran.

Alternatif Pengesahan Dengan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri

• Menyatakan bahwa pengesahan Formulir DGT dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri sepanjang menggunakan bahasa Inggris dan memuat minimal nama wajib pajak, tanggal penerbitan, serta nama dan tanda tangan/pejabat yang berwenang; Surat Keterangan tersebut berlaku sesuai periode yang tercantum atau untuk Masa Pajak bulan penerbitan jika tidak ada periode.

Kewajiban Pemeriksaan Pemotong/Pemungut Pajak

• Memerintahkan Pemotong/Pemungut Pajak untuk melakukan pengecekan pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) terhadap Formulir DGT atau Surat Keterangan Domisili berdasarkan buku, catatan, dan/atau dokumen dasar pemotongan/pemungutan; pengecekan ini menjadi dasar untuk menentukan pemotongan/pemungutan sesuai ketentuan Persetujuan atau sesuai UU PPh bila persyaratan tidak terpenuhi.
• Mengharuskan Pemotong/Pemungut untuk mengunggah Formulir DGT secara elektronik melalui portal wajib pajak, menerima dan menyampaikan tanda terima kepada Wajib Pajak Luar Negeri, serta memotong/memungut pajak sesuai hasil pengecekan; jika tidak ada pemotongan berdasarkan Persetujuan, Pemotong wajib tetap melaporkan dan membuat bukti pemotongan sesuai ketentuan.

Penyimpanan Dokumen, Pelaporan Elektronik, dan Kewajiban Pemotong

• Mengatur kewajiban pemotong untuk menyimpan Formulir DGT, Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri atau surat keterangan pejabat, tanda terima Formulir DGT, serta buku/ catatan/dokumen dasar pemotongan sesuai ketentuan KUP; informasi yang memenuhi ketentuan wajib disampaikan secara elektronik melalui portal wajib pajak.
• Menegaskan kewajiban pemotong untuk menyetor dan melaporkan PPh yang dipotong atau dipungut serta membuat bukti pemotongan/pemungutan; pemotong yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perpajakan.

Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penggunaan Formulir dalam Proses Pemeriksaan

• Memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk meminta dokumen yang wajib disimpan dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan, serta menetapkan bahwa Formulir DGT yang disampaikan pada saat pemeriksaan, keberatan, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengenaan PPh sesuai Persetujuan sepanjang Wajib Pajak Luar Negeri memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4).
• Menetapkan bahwa berdasarkan hasil pengujian kepatuhan, bila ketentuan tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang sesuai UU PPh dan dapat menerbitkan NPWP secara jabatan atas bentuk usaha tetap.

Ketentuan Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan

• Menjabarkan kewenangan dan kriteria pencegahan penyalahgunaan termasuk pengujian beneficial owner, persentase dan periode minimum kepemilikan saham untuk tarif dividen yang lebih rendah, ambang batas persentase harta tidak bergerak (>50%) untuk hak pemajakan atas keuntungan pengalihan saham, pencegahan penghindaran penentuan bentuk usaha tetap, pembatasan penerima manfaat (limitation on benefits), dan uji tujuan utama (principal purpose test).
• Menguraikan bahwa penyalahgunaan meliputi upaya mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran PPh yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Persetujuan, termasuk pemanfaatan melalui Perusahaan Conduit, Agen, atau Nomine.

Kriteria Beneficial Owner dan Persyaratan Substansi

• Menetapkan kriteria pihak yang sebenarnya menerima manfaat (beneficial owner): untuk orang pribadi bukan agen/nomine; untuk badan bukan agen/nomine/Perusahaan Conduit dan tambahan persyaratan substansi seperti pengendalian penggunaan dana, tidak menggunakan >50% penghasilan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain (kecuali kompensasi karyawan dan biaya wajar), menanggung risiko atas aset/ modal/ kewajiban, dan tidak mempunyai kewajiban meneruskan penghasilan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat treaty.

Ketentuan Khusus untuk Dividen, Pengalihan Saham, dan Bentuk Usaha Tetap

• Mengatur penerapan manfaat tarif lebih rendah atas dividen dengan syarat persentase kepemilikan tertentu dan kepemilikan minimum selama paling singkat 365 hari termasuk hari pembayaran dividen; jika tidak terpenuhi, dikenakan tarif lebih tinggi sesuai Persetujuan.
• Menetapkan bahwa hak pemajakan atas keuntungan pengalihan saham berada di Indonesia apabila nilai harta tidak bergerak melebihi ambang batas persentase tertentu (contoh >50%) kapan pun dalam 365 hari sebelum pengalihan; serta menjelaskan definisi bentuk usaha tetap termasuk agregasi periode proyek konstruksi/instalasi yang melebihi 30 hari dan penghitungan periode proyek (menjumlahkan proyek sendiri dan proyek orang/badan erat terkait) untuk menentukan status BUT, serta ambang batas 120 hari dalam contoh tertentu yang tercantum dalam Persetujuan.

Pembatasan Penerima Manfaat (Limitation On Benefits) dan Uji Tujuan Utama

• Menerangkan kriteria LoB yang dapat tercantum dalam Persetujuan seperti kepemilikan >50% oleh penduduk mitra, saham diperdagangkan secara reguler di bursa tertentu, dan bahwa penghasilan tidak digunakan secara substansial untuk memenuhi kewajiban kepada pihak di luar kategori yang diatur; contoh perhitungan proporsi pembayaran (mis. 75%) disajikan dalam Lampiran.
• Mengatur penerapan principal purpose test (PPT) yang menyatakan manfaat treaty tidak diberikan apabila tujuan utama transaksi atau pengaturan adalah memperoleh manfaat treaty, kecuali apabila pemberian manfaat sesuai dengan maksud dan tujuan Persetujuan, dan bahwa PPT dijalankan melalui analisis skema, kontrak, substansi ekonomi, waktu, pihak terlibat, manfaat yang diperoleh, dan fakta relevan lainnya.

Sanksi, Penetapan NPWP Atas Bentuk Usaha Tetap, dan Tindakan Korektif

• Menetapkan bahwa apabila berdasarkan pengujian kepatuhan ditemukan penyalahgunaan atau pemotong/pemungut tidak memenuhi kewajiban penyetoran/laporan/pembuatan bukti, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan pajak terutang sesuai UU PPh, menerapkan sanksi sesuai peraturan perpajakan, dan menerbitkan NPWP jabatan atas bentuk usaha tetap sesuai ketentuan KUP.

Pengembalian Atas Kelebihan Pemotongan

• Mengatur bahwa kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

Lampiran, Format, dan Contoh Penerapan

• Mencantumkan Lampiran yang memuat contoh format Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri, format permohonan pengesahan Formulir Khusus, surat penolakan, Form DGT beserta petunjuk pengisian, serta contoh-contoh penyalahgunaan dan penerapan ketentuan pencegahan (beneficial owner, LoB, PPT, agregasi proyek, dan contoh perhitungan) yang semuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan berfungsi sebagai pedoman praktis pelaksanaan ketentuan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya