PMK 113 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pengembalian Cukai merupakan penggantian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 yang dicabut. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang cukai sebagaimana dipertimbangkan dalam konsideran Menimbang. Selain itu, peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, sehingga mengatur tata cara, dokumen, dan mekanisme pengembalian cukai dalam berbagai keadaan.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Menetapkan definisi kunci termasuk Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir Barang Kena Cukai, Pihak Yang Berhak, Pejabat Bea dan Cukai, Kepala Kantor, Direktur, dan Tim Pengawas; definisi ini menjadi dasar penerapan tata cara pengembalian cukai.
• Menetapkan SPKPC sebagai Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor dan menjadi salah satu dokumen dasar pengembalian cukai.

Ruang Lingkup Pengembalian Cukai

• Pengembalian cukai diberikan dalam hal: kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan; barang kena cukai diekspor; barang kena cukai yang dibuat di Indonesia diolah kembali di Pabrik; barang kena cukai dimusnahkan (baik yang dibuat di Indonesia maupun yang tidak jadi diimpor dan masih berada dalam kawasan pabean); barang kena cukai mendapatkan pembebasan cukai; pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai; dan kelebihan pembayaran akibat putusan Pengadilan Pajak (Pasal 2 ayat (1)).
• Pengembalian atas kasus pelekatan pita cukai berlaku untuk pesanan pita cukai yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan dan/atau pada satu tahun anggaran sebelumnya; untuk pembayaran berlaku apabila cukai dibayar pada tahun anggaran berjalan dan/atau satu tahun anggaran sebelumnya (Pasal 2 ayat (2)).
• Pengembalian karena kelebihan pembayaran akibat putusan Pengadilan Pajak dilaksanakan sesuai putusan Pengadilan Pajak dan putusan tersebut menjadi dokumen dasar pengembalian (Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 15).

Kelebihan Pembayaran Karena Kesalahan Penghitungan

• Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang menemukan kesalahan penghitungan (perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan; penerapan tarif dan/atau harga; atau kesalahan pada waktu pencacahan) wajib memberitahukan hasil temuan kepada Kepala Kantor yang mengawasi (Pasal 3 ayat (1)-(5)).
• Kepala Kantor melakukan penelitian; jika pemberitahuan memenuhi syarat Kepala Kantor/Pejabat Bea dan Cukai membuat nota pembetulan sesuai format Lampiran huruf A dan berdasarkan nota pembetulan Kepala Kantor menerbitkan SPKPC menggunakan format Lampiran huruf B paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah nota pembetulan diterbitkan (Pasal 3 ayat (6)-(9)).
• SPKPC yang diterbitkan digunakan sebagai dokumen dasar untuk pengembalian cukai oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir (Pasal 3 ayat (10)).

Pengembalian Karena Ekspor

• Untuk barang yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai, pengembalian diberikan kepada Pengusaha Pabrik setelah Pengusaha menyampaikan pemberitahuan ekspor (PBCK-2, Lampiran huruf C) kepada Kepala Kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan mengikuti pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai serta penyusunan berita acara pemeriksaan (Lampiran huruf D) (Pasal 4 ayat (1)-(2)).
• Setelah pemeriksaan dilakukan Pejabat Bea dan Cukai merusak pita cukai yang melekat dan membuat berita acara perusakan pita cukai (Lampiran huruf E); Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik menerbitkan tanda bukti perusakan pita cukai (Lampiran huruf F) atau surat pemberitahuan tidak diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima; tanda bukti dan bukti pembayaran biaya pengganti dipergunakan sebagai dasar pengembalian (Pasal 4 ayat (2), (6)-(8)).
• Untuk barang yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran, pengembalian atas ekspor diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan dengan prosedur serupa pemberitahuan ekspor (Lampiran huruf C), pemeriksaan (Lampiran huruf D), dan penyampaian berita acara dan pemberitahuan pabean lengkap kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan; Kepala Kantor menyampaikan berita acara dan dokumen lengkap paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima (Pasal 5 ayat (1)-(6)).
• Pengusaha yang menerima tanda bukti perusakan pita cukai wajib membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai; besaran biaya mengikuti Lampiran huruf L (Pasal 4 ayat (7)-(9)).

Pengolahan Kembali dan Pemusnahan Barang Kena Cukai di Pabrik

• Pengembalian untuk barang yang diolah kembali di Pabrik atau dimusnahkan di Pabrik diberikan kepada Pengusaha Pabrik apabila barang merupakan BKC yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai dan/atau BKC yang berasal dari peredaran bebas sesuai ketentuan (Pasal 6 ayat (1)-(2)).
• Pengolahan kembali atau pemusnahan harus dilakukan di dalam Pabrik dengan persetujuan Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, dilaksanakan oleh Pengusaha Pabrik di bawah pengawasan Tim Pengawas yang dibentuk Kepala Kantor, dan pita cukai yang melekat harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 6 ayat (3)-(7)).
• Pengusaha Pabrik wajib menyediakan sarana/prasarana pemeriksaan dan pengawasan serta mengemas barang berdasarkan merek, tahun pita cukai, seri, HJE, dan tarif; menyampaikan pemberitahuan pemusnahan/pengolahan kembali dan perusakan pita cukai menggunakan format Lampiran huruf G sebelum pelaksanaan; Tim Pengawas membuat berita acara sesuai Lampiran huruf H (Pasal 6 ayat (5)-(7)).
• Pemusnahan dapat juga dilakukan di luar Pabrik dengan persetujuan Kepala Kantor; jika pemusnahan dilakukan di luar Pabrik ketentuan pengawasan dan berita acara sama serta Kepala Kantor menerbitkan tanda bukti perusakan pita cukai atau surat pemberitahuan tidak diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara (Pasal 7 dan Pasal 8).

Pemusnahan Barang yang Tidak Jadi Diimpor dan Masih di Kawasan Pabean

• Pengembalian untuk BKC yang dimusnahkan karena tidak jadi diimpor dan masih berada dalam kawasan pabean diberikan kepada Importir Barang Kena Cukai apabila pelunasan dilakukan melalui pelekatan pita cukai (Pasal 12 ayat (1)).
• Importir melakukan pemusnahan di bawah pengawasan Tim Pengawas, menyediakan sarana pemeriksaan, menyampaikan pemberitahuan pemusnahan menggunakan format Lampiran huruf I sebelum pemusnahan, dan Tim Pengawas membuat berita acara sesuai Lampiran huruf H serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor yang mengawasi Tempat Usaha Importir (Pasal 12 ayat (2)-(5)).
• Kepala Kantor yang mengawasi Tempat Usaha Importir menerbitkan tanda bukti perusakan pita cukai (Lampiran huruf F) atau surat pemberitahuan tidak diterbitkan disertai alasan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima; tanda bukti dan bukti pembayaran biaya pengganti merupakan dasar pengembalian (Pasal 12 ayat (6)-(8)).

Pembebasan Cukai

• Pengembalian cukai atas BKC yang mendapatkan pembebasan cukai (sesuai undang-undang cukai) dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir apabila pelunasan cukai telah dilakukan dan barang telah dikeluarkan dalam jangka waktu berlakunya keputusan pembebasan (Pasal 13 ayat (1)-(2)).
• Keputusan pemberian pembebasan cukai, dokumen pengeluaran barang, dan dokumen bukti pelunasan cukai digunakan sebagai dokumen dasar pengembalian; penerbitan keputusan mengikuti tata cara peraturan menteri keuangan tentang pembebasan cukai (Pasal 13 ayat (4)-(5)).

Pita Cukai Dikembalikan Karena Rusak atau Tidak Dipakai

• Pengembalian atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir jika pita belum dilekatkan dan masih dalam bentuk lembaran utuh sesuai kiriman dari pencetak pita cukai (Pasal 14 ayat (1)-(2)).
• Pengusaha menyampaikan pemberitahuan menggunakan format Lampiran huruf J; Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara (Lampiran huruf D) lalu Kepala Kantor memberikan pendapat kepada Direktur; Direktur melakukan pemeriksaan akhir dan menerbitkan tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai (Lampiran huruf K) atau surat pemberitahuan tidak diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemeriksaan selesai (Pasal 14 ayat (3)-(8)).
• Berdasarkan tanda bukti penerimaan, Pengusaha wajib membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai sesuai Lampiran huruf L; untuk pita cukai yang rusak besaran biaya pengganti dinyatakan Rp0,00 per keping menurut Lampiran (Pasal 14 ayat (9)-(11) dan Lampiran L).

Kelebihan Pembayaran Akibat Putusan Pengadilan Pajak

• Pengembalian karena kelebihan pembayaran sebagaimana akibat putusan Pengadilan Pajak diberikan kepada Pihak Yang Berhak; putusan Pengadilan Pajak digunakan sebagai dokumen dasar pengembalian (Pasal 15 ayat (1)-(2)).

Penggunaan dan Pembayaran Pengembalian Cukai

• Pengembalian diberikan kepada Pihak Yang Berhak berdasarkan dokumen dasar apabila setoran cukai telah dibukukan di kas negara dan pengajuan tidak melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkannya dokumen dasar pengembalian cukai (Pasal 16 ayat (1)).
• Pengembalian dikompensasikan dengan utang cukai; bila tidak ada utang, Pihak Yang Berhak dapat menggunakan pengembalian untuk pelunasan cukai berikutnya dan/atau pengembalian secara tunai, dengan ketentuan pengembalian dari huruf a-f Pasal 2 dapat digunakan untuk pelunasan berikutnya dan/atau tunai sedangkan pengembalian akibat putusan Pengadilan Pajak hanya untuk pengembalian secara tunai (Pasal 16 ayat (2)-(4)).
• Penggunaan untuk pelunasan berikutnya harus diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilaksanakan sesuai peraturan menteri keuangan mengenai pelunasan cukai; pengembalian secara tunai dilaksanakan sesuai peraturan menteri keuangan tentang pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai (Pasal 16 ayat (5)-(7)).

Mekanisme Elektronik

• Seluruh proses pengembalian cukai dilaksanakan secara elektronik melalui sistem komputer pelayanan (Pasal 17 ayat (1)).
• Apabila sarana pada sistem belum tersedia atau sistem mengalami gangguan, proses dapat dilakukan dalam bentuk tulisan pada formulir atau salinan digital sebagai pengecualian sementara (Pasal 17 ayat (2)).

Dokumen, Lampiran, dan Biaya Pengganti

• Lampiran A sampai L merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan memuat format-formal dokumen seperti Nota Pembetulan (Lampiran A), SPKPC (Lampiran B), Pemberitahuan Ekspor PBCK-2 (Lampiran C), Berita Acara/Back-1/2/3 (Lampiran D/E/H), Tanda Bukti CK-2/CK-3 (Lampiran F/K), Pemberitahuan Pemusnahan PBCK-3/PBCK-5 (Lampiran G/I), Pemberitahuan Pita Rusak PBCK-4 (Lampiran J) serta ketentuan biaya pengganti pada Lampiran L.
• Lampiran L menetapkan besaran biaya pengganti per keping untuk pita cukai yang telah dilekatkan dan kemudian dirusak atau untuk pengembalian pita: HT Seri I Rp25,00 per keping; HT Seri II Rp40,00 per keping; HT Seri III tanpa perekat Rp25,00 per keping; HT Seri III dengan perekat Rp300,00 per keping; MMEA Rp300,00 per keping; dan untuk pengembalian pita cukai yang rusak besaran biaya pengganti Rp0,00 per keping.

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan

• Dokumen dasar pengembalian cukai yang diterbitkan sebelum tanggal 26 Februari 2024 (termasuk SPKPC, tanda bukti perusakan pita cukai beserta bukti pembayaran, berita acara dan pemberitahuan pabean ekspor yang telah dilengkapi dokumen realisasi ekspor, tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai, dan putusan Pengadilan Pajak) tetap berlaku dan dapat digunakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal dokumen tersebut diterbitkan (Pasal 18 ayat (a)).
• Proses pengembalian cukai yang masih dalam proses penerbitan dokumen dasar pada saat peraturan ini mulai berlaku diselesaikan menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008; pada saat peraturan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 18 ayat (b) dan Pasal 19).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya