PMK 115 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2025 merupakan Peraturan Menteri yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara. Perubahan ini dikeluarkan untuk memberikan fleksibilitas terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sisa Surplus Bank Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam konsideran Menimbang. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme permintaan penyetoran sebagian Sisa Surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir dan kaitannya dengan kebutuhan penerimaan negara dan pendanaan APBN, termasuk tata koordinasi dengan Bank Indonesia.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan

• Peraturan ini secara tegas mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022, sebagaimana tercantum dalam Pasal I, dengan tujuan utama menyesuaikan ketentuan pengelolaan Sisa Surplus Bank Indonesia yang dipisahkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
• Perubahan terbatas pada penyesuaian judul bagian dan penyisipan ketentuan baru antara Pasal 22 dan Pasal 23 untuk mengatur penyetoran sebagian Sisa Surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir.

Perubahan Judul Bagian Keempat Bab IV

• Judul Bagian Keempat Bab IV diubah sehingga berbunyi 'Tambahan Setoran Dividen, Dividen Interim, dan Sisa Surplus BI', menandakan perluasan pengaturan termasuk Sisa Surplus BI dalam subbab yang sama.

Permintaan Penyetoran Sisa Surplus BI Sementara

• Pasal 22A ayat (1) menetapkan bahwa dalam hal tertentu Menteri dapat meminta Bank Indonesia untuk menyetorkan sebagian Sisa Surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir, sehingga memungkinkan realisasi penerimaan sebelum laporan keuangan tahunan BI selesai.
• Ketentuan 'hal tertentu' menurut ayat (2) dipersempit menjadi dua alasan kumulatif/alternatif: a. pertimbangan capaian penerimaan negara; dan/atau b. pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN; kedua alasan ini menjadi dasar objektif bagi permintaan penyetoran sementara.

Koordinasi dengan Bank Indonesia

• Pasal 22A ayat (3) mewajibkan bahwa setiap permintaan Menteri kepada BI untuk penyetoran sebagian Sisa Surplus BI sementara harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Bank Indonesia, sehingga ada proses komunikasi dan sinkronisasi antara Pemerintah dan BI sebelum penyetoran dilakukan.

Kompensasi Berdasarkan Perhitungan Akhir Audited

• Pasal 22A ayat (4) mengatur mekanisme rekonsiliasi setelah laporan keuangan tahunan BI yang diaudit tersedia: apabila jumlah Sisa Surplus BI sementara yang disetor lebih kecil daripada perhitungan akhir Sisa Surplus BI audit, maka Bank Indonesia wajib menyetor kekurangan Sisa Surplus BI kepada Pemerintah.
• Sebaliknya, apabila jumlah Sisa Surplus BI sementara yang disetor lebih besar daripada perhitungan akhir Sisa Surplus BI audit, Pemerintah wajib mengembalikan kelebihan setoran Sisa Surplus BI kepada Bank Indonesia, dan seluruh penyesuaian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya