PMK 117 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Perubahan ini diterbitkan untuk menata organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system). Dalam konsideran disebutkan bahwa penataan organisasi tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Perubahan ini memuat ketentuan khusus mengenai pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan jabatan baru pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan

• Peraturan ini merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan memuat penyisipan 1 (satu) pasal baru antara Pasal 1839 dan Pasal 1840, yaitu Pasal 1839A.
• Perubahan dimaksud khusus mengatur ketentuan terkait pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari penataan organisasi untuk mendukung implementasi sistem inti administrasi perpajakan.

Pengecualian Terhadap Ketentuan Pasal 1839

• Pasal 1839A menetapkan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 1839 dikecualikan untuk pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada Direktorat Jenderal Pajak.
• Pengecualian ini hanya berlaku bagi Direktorat Jenderal Pajak dan untuk tujuan penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam konsideran peraturan ini.

Pembentukan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Jabatan Baru

• Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk dalam pengecualian Pasal 1839 dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang disisipkan dalam Pasal 1839A.
• Pelaksanaan tindakan tersebut diwajibkan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2026, sehingga seluruh proses penataan jabatan baru pada Direktorat Jenderal Pajak harus selesai pada atau sebelum tanggal tersebut.

Persetujuan Dan Dasar Pelaksanaan

• Penataan organisasi dan pengecualian terhadap Pasal 1839 sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilandasi oleh pertimbangan untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.
• Dalam konsideran ditegaskan bahwa penataan organisasi tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penempatan Perubahan Dalam Peraturan Eksisting

• Pasal baru yang memuat pengecualian dan batas waktu pelaksanaan diberi nomor Pasal 1839A dan disisipkan di antara Pasal 1839 dan Pasal 1840 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024.
• Dengan penyisipan pasal ini, ketentuan Pasal 1839 pada PMK 124/2024 tetap ada namun tidak berlaku untuk pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan jabatan baru di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur.

Pengundangan Dan Penetapan

• Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Keuangan.
• Perintah pengundangan memerintahkan penempatan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia agar setiap orang mengetahuinya.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya