PMK 12 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026 menetapkan rincian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini bukan merupakan perubahan atau pencabutan terhadap Peraturan Menteri sebelumnya dan diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang telah menetapkan rincian APBN 2026 menurut total per provinsi. Penerbitan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang mengamanatkan bahwa Gubernur membagi DBH CHT kepada bupati/wali kota dengan persetujuan Menteri Keuangan, serta ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 yang menetapkan persetujuan pembagian DBH CHT oleh Menteri Keuangan dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan ini disusun dalam konteks penetapan jumlah dan distribusi DBH CHT untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2026.

Pokok Pengaturan

Definisi

• DBH CHT didefinisikan sebagai dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri; istilah "Menteri" merujuk pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pasal 1).

Penetapan Jumlah Nasional DBH CHT Tahun Anggaran 2026

• Menteri menetapkan jumlah DBH CHT tahun anggaran 2026 sebesar Rp3.283.562.123.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) (Pasal 2 ayat (1)).
• Rincian alokasi menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 2 ayat (2)).

Isi Lampiran Rincian Per Provinsi/Kabupaten/Kota

• Lampiran memuat tabel rincian alokasi DBH CHT menurut provinsi dan turunannya (kabupaten/kota) dengan angka yang dinyatakan dalam satuan ribuan rupiah; Lampiran mencantumkan nilai per provinsi dan nilai tiap kabupaten/kota sebagai dasar distribusi teknis.
• Dalam Lampiran tercantum nilai per provinsi antara lain contoh: Jawa Timur 1.857.306.250 (ribuan), Jawa Tengah 764.870.938 (ribuan), Jawa Barat 290.202.997 (ribuan), Nusa Tenggara Barat 312.628.695 (ribuan), serta pada akhir Lampiran tercantum Selisih Lebih 1.815.071 (ribuan) dan JUMLAH 3.283.562.123 (ribuan) yang sesuai dengan jumlah nasional yang ditetapkan dalam Pasal 2.

Mekanisme Pembagian dan Penyaluran

• Pembagian DBH CHT kepada pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau dan hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (Menimbang huruf b).
• Penyaluran DBH CHT sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme pengelolaan dan pelaporan yang diatur dalam peraturan terkait (Pasal 3).

Kedudukan Hukum dan Rujukan Normatif

• Peraturan ini ditetapkan berdasarkan dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026 serta mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Menimbang dan Mengingat).
• Penetapan rincian alokasi oleh Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan instrumen administrasi yang menjadi dasar bagi Gubernur dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembagian dan penggunaan DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2026.

Penetapan, Penandatanganan, dan Pengundangan

• Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; perintah pengundangan tercantum untuk penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
• Peraturan ini dilampiri tabel rincian yang dicantumkan sebagai Lampiran dan setelah pengundangan menjadi acuan resmi untuk alokasi dan penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2026 (Penetapan dan Lampiran).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 16 Maret 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya