PMK 129 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T). Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 ini bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan optimalisasi pengelolaan ABMA/T demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Lingkup

   • ABMA/T adalah aset yang dikuasai negara berdasarkan sejumlah peraturan dan keputusan presiden terkait.
   • Definisi berbagai pihak terkait seperti Menteri, Direktorat Jenderal, Tim Penyelesaian, Tim Asistensi Daerah, Pihak Ketiga, dan Pihak Lain diatur secara rinci.

2. Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah

   • Tim Penyelesaian terdiri dari unsur kementerian dan lembaga pusat, diketuai oleh Direktur.
   • Tim Asistensi Daerah terdiri dari unsur instansi daerah dan diketuai oleh kepala Kantor Wilayah terkait.
   • Tugas Tim Asistensi Daerah meliputi sosialisasi, inventarisasi, pengawasan, pengamanan, dan pelaporan penyelesaian ABMA/T.

3. Cara Penyelesaian ABMA/T

   • Penyelesaian dapat dilakukan dengan:
     a. Pemantapan status hukum menjadi Barang Milik Negara/Daerah/Desa.
     b. Pelepasan penguasaan kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain dengan pembayaran kompensasi.
     c. Pengembalian kepada Pihak Ketiga yang sah.
     d. Penyelesaian karena keadaan tertentu.

4. Persyaratan dan Prosedur Pelepasan Penguasaan

   • Pihak Ketiga harus menempati atau menggunakan ABMA/T minimal 5 tahun dan memenuhi kriteria non-organisasi eksklusif rasial.
   • Pihak Lain harus memperoleh surat pelepasan hak dari Pihak Ketiga dan memenuhi kriteria serupa.
   • Permohonan diajukan ke Tim Asistensi Daerah.

5. Penilaian dan Kompensasi

   • Penilaian Nilai Wajar dilakukan untuk menentukan besaran kompensasi, berlaku selama satu tahun dan dapat dinilai ulang jika ada perubahan signifikan.
   • Kompensasi ditetapkan 100% dari Nilai Wajar, dengan keringanan tertentu berdasarkan penggunaan ABMA/T (misal untuk pendidikan, sosial, rumah ibadah).
   • Pembayaran kompensasi dapat dilakukan sekaligus atau berkala dengan ketentuan dan sanksi jika tidak dipenuhi.

6. Pengamanan Aset

   • Tim Asistensi Daerah bertanggung jawab atas pengamanan administrasi, fisik, dan hukum ABMA/T.
   • Pengamanan hukum meliputi pencatatan penguasaan dan koordinasi advokasi hukum.

7. Status Hukum dan Pengelolaan

   • ABMA/T yang telah dimantapkan status hukumnya dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
   • ABMA/T yang persetujuan kompensasinya batal dapat dimantapkan kembali sebagai Barang Milik Negara/Daerah/Desa.

8. Penyelesaian karena Keadaan Tertentu

   • ABMA/T dapat dinyatakan selesai jika tidak ditemukan, hilang karena bencana, sudah dipertukarkan, dikembalikan, atau merupakan tanah khusus seperti tanah grant sultan.

9. Pelaporan dan Evaluasi

   • Direktur Jenderal melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas penyelesaian ABMA/T.
   • Pemutakhiran data ABMA/T dilakukan berdasarkan perubahan status dan hasil inventarisasi.

10. Ketentuan Lain

    • Larangan pengalihan atau perubahan peruntukan ABMA/T tanpa persetujuan.
    • Pengaturan mengenai pengembalian pembayaran kompensasi jika terjadi pembatalan persetujuan.
    • Pengaturan pelaksanaan dan tata cara pembayaran kompensasi serta sanksi atas ketidakpatuhan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan mengatur penyelesaian permohonan pelepasan penguasaan ABMA/T yang telah diajukan sebelumnya sesuai ketentuan baru.