PMK 132 TAHUN 2023

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023, yang mengamanatkan Kementerian Keuangan sebagai instansi pembina untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis Jabatan Fungsional (JF) di bidang Keuangan Negara. Tujuannya adalah untuk mengatur pelaksanaan, pengelolaan, dan pembinaan JF di bidang Keuangan Negara agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan efektif dan profesional.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Jenis Jabatan Fungsional

• JF di bidang Keuangan Negara terdiri dari: Analis Keuangan Negara (AKN), Pengawas Keuangan Negara (PKN), Penilai, dan Pelelang.
• JF dikategorikan sebagai jabatan keahlian dan keterampilan dengan jenjang mulai dari Terampil hingga Ahli Utama.
• Karakteristik JF ada yang terbuka (bisa ditempatkan di instansi pembina atau pengguna) dan tertutup (hanya di instansi pembina).

2. Ruang Lingkup Tugas dan Kegiatan

• Setiap JF memiliki ruang lingkup tugas dan kegiatan yang rinci sesuai jenjang jabatan, meliputi analisis fiskal, pengawasan pajak, penilaian aset negara, lelang, pengelolaan anggaran, investasi pemerintah, dan lain-lain.
• Ruang lingkup dan cakupan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan dapat diperluas dengan persetujuan pejabat berwenang.

3. Pengelolaan Kinerja

• Pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut.
• Penilaian kinerja dilakukan secara periodik dan tahunan dengan predikat kinerja (sangat baik sampai sangat kurang).
• Predikat kinerja dikonversi menjadi angka kredit yang mempengaruhi kenaikan pangkat dan jabatan.
• Tambahan angka kredit diberikan untuk pendidikan formal lebih tinggi dan penugasan di daerah terpencil atau berisiko.

4. Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Jabatan

• Pengangkatan JF dapat melalui pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian, dan promosi.
• Kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada angka kredit dan hasil uji kompetensi.
• Uji kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, dan wajib untuk promosi dan perpindahan antar JF.

5. Sertifikasi dan Tim Penilai Kinerja

• Sertifikasi diperlukan sesuai ketentuan untuk pelaksanaan tugas tertentu.
• Tim Penilai Kinerja dibentuk untuk membantu proses penilaian dan pengembangan karier JF.

6. Analisis Jabatan dan Nomenklatur

• Analisis jabatan dilakukan untuk menentukan kebutuhan JF di instansi.
• Nomenklatur JF disesuaikan dan diatur ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas.

7. Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional

• Pengelolaan meliputi perencanaan, pembinaan, dan evaluasi.
• Pembinaan dilakukan oleh unit teknis di Kementerian Keuangan dan instansi pengguna.
• Evaluasi dan penyesuaian dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas dan profesionalisme.

8. Rincian Tugas JF (Lampiran)

• Rincian tugas dan kegiatan JF Analis Keuangan Negara, Pengawas Keuangan Negara, Penilai, dan Pelelang dijabarkan secara rinci sesuai jenjang jabatan dan bidang tugas.
• Contoh tugas AKN meliputi analisis fiskal, perencanaan anggaran, kajian kebijakan, dan advokasi.
• PKN bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pajak, bea cukai, dan pengelolaan keuangan negara.
• Penilai melakukan penilaian aset negara, properti, dan pajak.
• Pelelang melaksanakan kegiatan lelang dan penggalian potensi lelang.

9. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan

• Peraturan ini mencabut sejumlah peraturan sebelumnya terkait JF di bidang Keuangan Negara.
• Penyesuaian nomenklatur dan jabatan dilakukan paling lambat 7 Agustus 2025.
• Pegawai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan wajib melengkapinya paling lambat 7 Agustus 2027, jika tidak akan diberhentikan dari JF.

10. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

• Setiap pengangkatan JF wajib dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan.

---

Peraturan ini mengatur secara komprehensif tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional di bidang Keuangan Negara, termasuk tugas, jenjang, kinerja, sertifikasi, dan mekanisme karier untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.