PMK 139 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Selain itu, peraturan ini menyederhanakan regulasi dengan menggabungkan ketentuan pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ke dalam satu peraturan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup dan Definisi

   • Mengatur tata cara pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, termasuk pembayaran kembali PPN/PPnBM, DMO Fee, imbalan penjualan minyak/gas bagian negara, serta pajak daerah seperti Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Air Tanah (PAT), dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT).
   • Definisi istilah penting seperti SKK Migas, BPMA, Kontraktor, Badan Usaha, Wilayah Kerja, FTP, DMO, Over/Under Lifting, dan Rekening Minyak dan Gas Bumi.

2. Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN/PPnBM

   • Kontraktor/Operator berhak mengajukan pembayaran kembali PPN/PPnBM atas perolehan barang/jasa kena pajak setelah setoran bagian negara diterima.
   • Pengajuan paling lama 5 tahun sejak kontrak berakhir dan tidak melebihi jumlah bagian negara yang telah disetor.
   • Prosedur pengajuan, verifikasi oleh SKK Migas/BPMA, konfirmasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan penelitian oleh Direktorat Jenderal Anggaran diatur secara rinci.

3. Pembayaran Domestic Market Obligation (DMO) Fee dan Under Lifting

   • Kontraktor yang melaksanakan DMO berhak menerima DMO Fee yang dihitung oleh SKK Migas/BPMA.
   • SKK Migas/BPMA melakukan perhitungan lifting dan mengelola penagihan Over Lifting serta pembayaran Under Lifting.
   • Prosedur pengajuan tagihan, verifikasi, dan penyelesaian pembayaran diatur dengan ketentuan perhitungan dan prosedur yang ditetapkan oleh SKK Migas/BPMA.

4. Pembayaran Imbalan (Fee) Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi Bagian Negara

   • Kepala SKK Migas atau BPMA dapat menunjuk Badan Usaha sebagai penjual dan memberikan imbalan (fee) yang dibebankan pada bagian negara.
   • Imbalan dihitung berdasarkan formula dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
   • Prosedur pengajuan tagihan, verifikasi bersama Badan Usaha dan Menteri ESDM, serta penyelesaian pembayaran diatur secara rinci.

5. Pembayaran Pajak Daerah (PAP, PAT, PBJT atas Tenaga Listrik)

   • Pemerintah pusat membayar pajak daerah atas pemanfaatan air permukaan, air tanah, dan tenaga listrik yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
   • Kontraktor wajib menyampaikan data realisasi volume pemanfaatan kepada Pemerintah Daerah dan SKK Migas/BPMA untuk divalidasi dan dibuat berita acara.
   • Pemerintah Daerah menyampaikan surat tagihan kepada SKK Migas/BPMA yang melakukan verifikasi dan mengajukan permintaan pembayaran ke Direktorat Jenderal Anggaran.
   • Prosedur penyampaian, verifikasi, dan penyelesaian pembayaran diatur secara rinci.

6. Proses Penyelesaian Pembayaran

   • Permintaan pembayaran disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan ketersediaan dana.
   • Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
   • Bank Indonesia memindahbukukan dana ke rekening penerima sesuai ketentuan.
   • Monitoring transaksi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran.

7. Sistem Informasi

   • Permintaan pembayaran disampaikan melalui sistem aplikasi yang dikelola Kementerian Keuangan.
   • Dalam kondisi kahar atau gangguan sistem, proses dapat dilakukan secara non-aplikasi sesuai mekanisme persuratan.

8. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan

   • Proses pembayaran yang belum selesai berdasarkan peraturan sebelumnya diselesaikan sesuai ketentuan lama.
   • Beberapa peraturan Menteri Keuangan terkait pembayaran tagihan di bidang hulu minyak dan gas bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Lampiran

   • Contoh format berita acara pemanfaatan air permukaan, air tanah, tenaga listrik.
   • Contoh format surat tagihan pajak daerah dan surat tagihan permintaan pembayaran.
   • Petunjuk pengisian dokumen terkait.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.