PMK 15 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Desa untuk mendukung percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP/KDMP). Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang menginstruksikan Menteri Keuangan melakukan penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan tersebut dan untuk memberikan pedoman tata kelola penyaluran dana. Peraturan ini merupakan pengaturan tersendiri yang menetapkan pejabat perbendaharaan, mekanisme permohonan dan penyaluran, serta ketentuan akuntansi dan pelaporan terkait pelaksanaan pembiayaan melalui bank dan PT Agrinas, serta mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 dan Nomor 63 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ketentuan penutup.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi istilah penting termasuk Menteri, Bank sebagai BUMN, Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kelurahan, DAU, DBH, Dana Desa, Bendahara Umum Negara (BUN), PA BUN, PPA BUN, Pemimpin PPA BUN, KPA BUN, KPPN, KDMP/KKMP, Pembiayaan (kredit oleh Bank kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (persero)), Menteri Koperasi, dan PT Agrinas; KDMP/KKMP didefinisikan sebagai koperasi beranggotakan warga yang berdomisili di desa/kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan KTP.
• Menetapkan bahwa Pembiayaan adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada PT Agrinas untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP sesuai perikatan kontrak atau kesepakatan dengan Menteri Koperasi.

Penempatan Dana dan Ketentuan Pembiayaan

• Menteri melakukan penempatan dana sebagai sumber likuiditas Pembiayaan oleh Bank secara bertahap dengan memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara.
• Pembiayaan diberikan dengan limit maksimal Rp3.000.000.000,00 per unit gerai KKMP/KDMP, tingkat suku bunga/margin/bagi hasil 6% per tahun, jangka waktu 72 bulan, dan masa tenggang 6 bulan atau paling lama 12 bulan untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil.
• Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan untuk penyaluran melalui DAU/DBH atau sekaligus atas angsuran tahun berjalan untuk pembayaran melalui Dana Desa; perubahan skema pada tingkat bunga/margin atau masa tenggang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
• Gerai, pergudangan, dan kelengkapan yang dihasilkan dari Pembiayaan menjadi aset Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa; unit gerai dapat mencakup KKMP/KDMP yang dibentuk oleh beberapa kelurahan/desa.

Prinsip Penyaluran

• Penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk pembayaran kewajiban Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan performance based sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pejabat Perbendaharaan dan Tanggung Jawab

• Menteri selaku PA BUN menetapkan pejabat perbendaharaan: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola Transfer ke Daerah; Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum; Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa; Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa dan/atau Penyaluran Dana Transfer Umum; serta Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah.
• Kepala KPPN yang ditunjuk adalah yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten/kota penerima DAU/DBH untuk penyaluran DAU/DBH atau Kepala KPPN Jakarta I untuk penyaluran Dana Desa; apabila pejabat berhalangan, Menteri menunjuk pelaksana tugas harian, dan perubahan atas pejabat perbendaharaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
• Pejabat yang ditetapkan sebagai Pemimpin PPA BUN, KPA BUN, KPA BUN Penyaluran, dan koordinator tidak bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP.

Prosedur Permohonan Penyaluran Dana oleh Bank

• Bank menyampaikan surat permohonan penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk membayar angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil kepada KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum untuk KKMP dan/atau KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk KDMP setelah menerima dokumen serah terima pekerjaan dari Menteri Koperasi yang telah direviu oleh BPKP dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah dengan pedoman dari BPKP.
• Surat permohonan minimal memuat besaran jumlah penyaluran (termasuk pokok dan bunga/margin/bagi hasil), nomor rekening penampung penyaluran dana, serta rincian kode dan nama Kelurahan/Desa serta nomor induk dan nama koperasi; format surat permohonan dan lampiran rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Permohonan disampaikan paling lambat tanggal 12 pada bulan periode jatuh tempo pembayaran angsuran Pembiayaan; untuk penyaluran DAU pada bulan Desember, permohonan disampaikan paling lambat tanggal 12 November; apabila tanggal 12 jatuh pada hari libur, penyampaian dilakukan pada hari kerja berikutnya; Bank bertanggung jawab atas kebenaran isi permohonan, dan apabila satu KDMP dimiliki lebih dari satu Desa, permohonan harus mencantumkan besaran penyaluran masing-masing Desa.

Rekomendasi dan Batas Waktu Proses

• Berdasarkan surat permohonan, KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum atau KPA BUN Pengelola Dana Desa menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum atau KPA BUN Penyaluran Dana Desa melalui koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah.
• Rekomendasi penyaluran didasarkan pada kelengkapan permohonan sebagaimana diatur dan wajib disampaikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

Mekanisme Pemotongan DAU/DBH dan Penyaluran Dana Desa

• Atas rekomendasi penyaluran DAU/DBH, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melakukan pemotongan penyaluran DAU/DBH ke RKUD dan menyalurkan dana hasil pemotongan tersebut ke rekening penampung penyaluran dana.
• Atas rekomendasi penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum negara ke rekening penampung penyaluran dana; besaran penyaluran menjadi dasar penyesuaian penganggaran dalam APBD dan APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata cara pemotongan serta penyaluran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik

• Mekanisme tata cara permohonan dan penyaluran sebagaimana diatur antara Pasal 6 sampai Pasal 8 diselenggarakan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik untuk mendukung kelancaran proses permohonan, rekomendasi, dan penyaluran.

Akuntansi dan Pelaporan

• Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan atas penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran: Format Surat Permohonan dan Rincian Permohonan

• Lampiran memuat formulir Surat Permohonan Penyaluran Dana yang harus diisi Bank, mencantumkan nomor surat, periode, tanggal, alamat KPA BUN tujuan, nominal permohonan (angka dan huruf), nomor rekening penampung, nama rekening dan nama Bank, serta rincian per Kelurahan/Desa dan per KKMP/KDMP termasuk nominal pokok dan bunga/margin/imbal hasil.
• Terdapat tabel rincian permohonan yang meminta kode Kelurahan/Desa, nama Kelurahan/Desa, nomor induk KKMP/KDMP, nama KKMP/KDMP, besar jumlah penyaluran pokok dan besar bunga/margin/imbah hasil; serta petunjuk pengisian yang merinci minimal 19 item wajib diisi (mis. nomor surat, periode, rekening penampung, kode dan nama desa, nominal pokok dan bunga) dan catatan pilihan antara DAU/DBH atau Dana Desa pada formulir.

Ketentuan Penutup dan Pencabutan

• Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan penutup.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 1 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya