PMK 18 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menetapkan penataan struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020. Peraturan ini diterbitkan untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Menimbang. Penerbitan didasari wewenang Menteri Keuangan menurut Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan ini menjadi acuan pelaksanaan tugas di daerah dan pengaturan rinci organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Definisi

• Peraturan mengatur organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak termasuk kantor wilayah, kantor pelayanan pajak, dan kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan; istilah utama dirumuskan dalam Pasal 1.
• Instansi Vertikal didefinisikan sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di daerah dan Direktorat Jenderal Pajak adalah unit eselon I yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pajak.

Komposisi Instansi Vertikal

• Instansi Vertikal terdiri atas: (a) kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak; (b) kantor pelayanan pajak; dan (c) kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (Pasal 2).
• Peraturan memuat pembagian jenis kantor pelayanan pajak (wajib pajak besar, khusus, madya, pratama) dan pengelompokan kantor wilayah sebagaimana dirinci dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis, Tugas, Dan Fungsi Kantor Wilayah

• Jenis kantor wilayah meliputi Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan kantor wilayah selain kedua jenis tersebut (Pasal 4).
• Kantor wilayah mempunyai tugas koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan evaluasi di bidang pajak dalam wilayah kerjanya serta menyelenggarakan fungsi teknis seperti penggalian potensi perpajakan, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyuluhan, layanan, penanganan sengketa, dan urusan SDM, keuangan, advokasi hukum, pelaporan, kepatuhan internal, tata usaha, dan rumah tangga (Pasal 5-6).

Struktur Organisasi Kantor Wilayah (Bagian, Bidang, Seksi)

• Kantor wilayah terdiri atas Bagian Umum, Bidang-Bidang teknis (mis. Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan; Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; Keberatan dan Banding) serta jabatan fungsional dan pelaksana sesuai jenis kantor wilayah (Pasal 7, 12, 16, 20, 24).
• Bagian Umum dibagi menjadi Subbagian Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, serta Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dengan tugas rinci termasuk bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan urusan SDM, keuangan, advokasi hukum, manajemen risiko, perencanaan strategis, tata usaha dan pengelolaan BMN (Pasal 8-11).
• Setiap Bidang dijabarkan ke dalam seksi-seksi khusus (mis. Seksi Data dan Potensi; Seksi Bimbingan Pengawasan; Seksi Dukungan Teknis Komputer; Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan; Seksi Intelijen; Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan) dengan tugas teknis spesifik seperti pemeliharaan aplikasi perpajakan, penelaahan sejawat, forensik digital, dan pengelolaan benda sitaan (Pasal 13-19, 33-37, 44-45).

Jenis Dan Susunan Kantor Pelayanan Pajak

• Jenis kantor pelayanan pajak terdiri atas: kantor pelayanan pajak wajib pajak besar (4 kantor: Wajib Pajak Besar Satu s.d. Empat), kantor pelayanan pajak khusus (9 kantor jenis disebutkan, termasuk Penanaman Modal Asing dan Minyak dan Gas Bumi), kantor pelayanan pajak madya (38 disebutkan dalam Pasal 87), dan kantor pelayanan pajak pratama (301 disebutkan dalam Pasal 87) (Pasal 55, Pasal 87).
• Kantor pelayanan pajak bertugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penagihan, dan penjaminan kualitas data di wilayah wewenangnya; untuk kantor wajib pajak besar dan khusus fungsi organisasi termasuk analisis target penerimaan, manajemen risiko, penjaminan kualitas data, pengelolaan penerimaan, pemeriksaan/penagihan, dan produksi monografi fiskal (Pasal 56-57, 58).
• Susunan kantor pelayanan wajib pajak besar dan khusus meliputi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; Seksi Penjaminan Kualitas Data; Seksi Pelayanan; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; dan beberapa Seksi Pengawasan (I-V atau lebih) sesuai penugasan, serta ketentuan bahwa Direktur Jenderal menetapkan pembagian wilayah kerja dan jumlah seksi pengawasan (Pasal 58-59).

Kantor Pelayanan Madya Dan Pratama: Fungsi Dan Susunan

• Kantor pelayanan pajak madya dan pratama menyelenggarakan fungsi serupa dengan penekanan pada cakupan regional atau lokal seperti pencapaian target penerimaan pajak strategis regional/nasional, evaluasi wajib pajak terdaftar, penjaminan kualitas data, pemeriksaan/penagihan, pengawasan kepatuhan PBB, produksi basis data perpajakan dan penyusunan monografi fiskal (Pasal 60, 63).
• Susunan meliputi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, serta sejumlah Seksi Pengawasan (jumlah seksi pengawasan berbeda: Madya sampai Seksi VI; Pratama diklasifikasikan kelompok I atau II dengan komposisi seksi pengawasan sesuai pasal terkait) dan pembagian wilayah kerja/objek ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Pasal 61-68).

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan

• Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan berada di bawah kepala kantor pelayanan pajak pratama dan dipimpin oleh kepala kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (Pasal 69-71).
• Tugas meliputi pelayanan dan pendaftaran wajib pajak, penyuluhan dan konsultasi perpajakan, pengawasan dan ekstensifikasi, pengumpulan dan pengolahan data, pengadministrasian dokumen dan penerimaan SPT serta dukungan administrasi kantor; struktur organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana (Pasal 70-72).

Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana

• Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diangkat menurut jenis, jenjang, dan penghitungan kebutuhan yang didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja (Pasal 73, 75).
• Jabatan fungsional melaksanakan pekerjaan berdasarkan keahlian khusus secara individu atau tim; ketentuan kedudukan pejabat fungsional ditetapkan Menteri dan tugas pelaksanaan serta pembinaan diatur sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 73-75).

Ketentuan Tata Kerja, Akuntabilitas, Dan Proses Bisnis

• Setiap unsur Instansi Vertikal wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 76).
• Direktorat Jenderal Pajak wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja antarunit organisasi; proses bisnis antarunit tersebut ditetapkan oleh Menteri, dan Direktorat Jenderal harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja untuk seluruh jabatan di lingkungan Instansi Vertikal (Pasal 77-78).

Jumlah, Nama, Lokasi, Wilayah Kerja, Dan Lampiran

• Peraturan menetapkan jumlah instansi vertikal: 34 kantor wilayah, 4 kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, 9 kantor pelayanan pajak khusus, 38 kantor pelayanan pajak madya, 301 kantor pelayanan pajak pratama, dan 204 kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (Pasal 87 ayat (1)).
• Nama, lokasi, jenis, kelompok dan wilayah kerja diatur secara rinci dalam Lampiran I, II, III dan bagan susunan organisasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 87 ayat (2)-(4), (6)).

Pembagian Wajib Pajak

• Pembagian wajib pajak yang diadministrasikan pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak khusus, dan kantor pelayanan pajak madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal; penentuan kriteria dan/atau pemilihan wajib pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Pasal 88).
• Perubahan pembagian tempat administrasi wajib pajak dapat dilakukan apabila terdapat perubahan beban kerja yang signifikan (Pasal 88 ayat (2)).

Klasifikasi Jabatan Dan Kewenangan Penetapan

• Kepala kantor wilayah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a; kepala bagian dan kepala bidang pada kantor wilayah adalah jabatan administrator atau eselon III.a; kepala kantor pelayanan pajak dan kepala subbagian/seksi adalah eselon III.a atau IV.a sesuai Pasal 89.
• Perubahan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; rincian eselon III ke bawah ditetapkan oleh Menteri dan kewenangan itu dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal (Pasal 90-91).

Ketentuan Pelaksanaan, Rincian Teknis, Dan Hak Akses Data

• Ketentuan mengenai penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya Instansi Vertikal ditetapkan oleh Direktur Jenderal; proses penyelesaian pekerjaan yang telah berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 dan perubahan 184/PMK.01/2020 sebelum saat mulai operasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Pasal 92).
• Pejabat yang melaksanakan tugas kepatuhan internal berhak meminta dan memperoleh data serta informasi dari unit organisasi terkait, dan unit/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi tersebut (Pasal 84-85).

Ketentuan Peralihan

• Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dibentuk jabatan baru serta diangkat dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini (Pasal 93 ayat (1)).
• Bagi pegawai yang sedang dalam proses mutasi dan/atau promosi, pengangkatan dan pelantikan tetap dapat dilakukan berdasarkan peraturan lama dan kemudian diangkat serta dilantik dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini (Pasal 93 ayat (2)).

Pencabutan, Ketentuan Penutup, Dan Jangka Waktu Pelaksanaan

• Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari PMK Nomor 210/PMK.01/2017 dan Perubahan Nomor 184/PMK.01/2020 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini (Pasal 94).
• Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 pada saat Peraturan ini mulai berlaku; pembentukan jabatan baru, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini diundangkan (Pasal 94-96, Pasal 95).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 1 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya