PMK 26 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Kementerian Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok yang ditetapkan pada 22 April 2026 dan diundangkan pada 12 Mei 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 dan diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pemungutan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok serta menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan pengelolaan pajak rokok. Penerbitan juga didasari pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Undang?Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi istilah kunci termasuk Menteri, Pajak Rokok, Cukai Rokok, SPPR (Surat Pemberitahuan Pajak Rokok), CK?1 (Permohonan Pemesanan Pita Cukai), Wajib Pajak Rokok (pabrik/produsen dan importir dengan NPPBKC), RKUN, RKUD Provinsi, Kantor/Pejabat Bea dan Cukai, KPPN, PPA BUN, KPA BUN, PPK, PPSPM, Collecting Agent, BPN, NTPN, SKTB, SKP?KP2R, BPJS Kesehatan, serta Pemerintah Daerah; dan menyatakan bahwa petunjuk teknis pemungutan tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemungutan Pajak Rokok

• Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai Rokok yang ditetapkan Pemerintah; ruang lingkup mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai Cukai Rokok termasuk rokok elektrik, sementara tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lain (mis. molasses, hirup, kunyah) dikecualikan.
• Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok dan besarnya pokok Pajak Rokok terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif tersebut; pemungutan dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok dan berpedoman pada petunjuk teknis di Lampiran.
• Penerimaan Pajak Rokok terdiri atas bagian untuk penegakan hukum oleh Pemerintah Pusat dan bagian bagi Pemerintah Daerah; mekanisme penggunaan bagian untuk penegakan hukum mengacu pada ketentuan undang?undang tentang anggaran dan peraturan terkait.

Penghitungan, Dokumen, dan Penyampaian SPPR

• Pajak Rokok dipungut berdasarkan penghitungan sendiri (self assessment) oleh Wajib Pajak Rokok dan penghitungan tersebut dituangkan dalam SPPR yang disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan CK?1 melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
• Jika sistem aplikasi mengalami gangguan atau belum diterapkan, SPPR dapat disampaikan secara tertulis sesuai format Lampiran huruf B; Lampiran juga mengatur contoh format SPPR, nota penolakan, tanda bukti kelebihan pembayaran (PR?4), nota penolakan (PR?2), dan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran (PR?3).
• Lampiran menetapkan pula bahwa bila sistem aplikasi tidak dapat digunakan dalam kurun waktu 4 (empat) jam, pelayanan manual dapat dilaksanakan untuk kelancaran pelayanan.

Penelitian dan Verifikasi SPPR serta Pembayaran

• Pejabat Bea dan Cukai meneliti SPPR meliputi kelengkapan, kesesuaian antara SPPR dan CK?1, serta kebenaran penghitungan; SPPR yang dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar diberi nomor dan tanggal pendaftaran, sedangkan yang tidak memenuhi syarat diterbitkan nota penolakan sehingga wajib pajak dapat memperbaiki dan menyampaikan kembali.
• Penelitian atas pembayaran meliputi pemeriksaan kelengkapan/ kebenaran BPN, kecocokan data antara SPPR dan BPN, dan pengecekan NTPN secara elektronik melalui aplikasi DJBC dan DJP; bila terdapat gangguan aplikasi atau ketidaksesuaian, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat meminta konfirmasi ke Kepala KPPN setempat.
• Apabila berdasarkan penelitian pembayaran Pajak Rokok belum dilunasi, permohonan penyediaan pita cukai berikutnya tidak dilayani; jika sesuai, proses pelayanan CK?1 dilanjutkan.

Mekanisme Pembayaran dan Peran Collecting Agent

• Wajib Pajak Rokok yang memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran melakukan pembayaran Pajak Rokok dan Cukai Rokok ke RKUN secara tunai melalui Collecting Agent menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui portal biller.
• Pembayaran Pajak Rokok dicatat dengan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) dan akun penerimaan non anggaran; Collecting Agent menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang memuat teraan NTPN dan nomor transaksi bank/pos/lembaga persepsi lainnya.
• Collecting Agent bertanggung jawab meneliti jatuh tempo kode billing, menolak pembayaran bila tidak sesuai, mengkreditkan ke RKUN bila sesuai, menerbitkan BPN, dan menjawab permintaan konfirmasi dari Kantor Bea dan Cukai.

Penagihan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok

• Jika ditemukan kekurangan pembayaran Pajak Rokok karena kekurangan cukai, kesalahan hitung, kenaikan golongan, penggolongan harga jual, atau kesalahan lain, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok (PR?3) yang berfungsi sebagai surat tagihan dan disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan.
• Penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung, melalui pos/ekspe­disi/kurir dengan bukti pengiriman, atau melalui media elektronik/sistem aplikasi; Wajib Pajak wajib melunasi kekurangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penerimaan surat.
• Apabila tidak dilunasi, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyerahkan surat penyerahan kekurangan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditindaklanjuti oleh gubernur sesuai ketentuan penagihan pajak daerah.

Rekapitulasi dan Pelaporan Penerimaan Pajak Rokok

• Direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok setiap bulan berdasarkan data penerimaan bulan sebelumnya dan menyusunnya dalam daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok.
• Daftar realisasi penerimaan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya dalam bentuk arsip data digital yang disimpan pada media penyimpanan digital.

Pejabat Perbendaharaan Negara, Penetapan Tugas, dan Alur Penyetoran

• Menteri selaku BUN menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Penerimaan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok; Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan; dan Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagai KPA BUN Penyetoran; pengganti sementara ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bila berhalangan.
• KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan menerbitkan SKP?PR dan SKP?KP2R, menyampaikan rekomendasi penyetoran/pemotongan kepada KPA BUN Penyetoran, serta memberitahukan penyetoran kepada gubernur dan Kepala BPJS Kesehatan; KPA BUN Penyetoran menetapkan staf pengelola keuangan, PPK, PPSPM, melaksanakan penyetoran/pemotongan/penundaan/penghentian/penyetoran kembali, mengawasi penatausahaan dokumen, dan menyusun laporan keuangan atas BA 999.99.
• Penetapan PPK dan PPSPM dilakukan untuk keperluan pengajuan SPP dan pengujian SPM atas penyetoran/pemotongan dan tidak terikat tahun anggaran; tugas PPK/PPSPM dilaksanakan sesuai peraturan tentang pencairan anggaran bagian BUN pada KPPN.

Penetapan Proporsi, Estimasi, dan Jadwal Penyetoran ke RKUD Provinsi

• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing?masing provinsi setiap tahun paling lambat pada bulan November tahun anggaran sebelumnya, berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan Cukai Rokok.
• Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilakukan triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya; untuk penerimaan bulan Oktober dan November penyetoran dilaksanakan pada bulan Desember; penyetoran untuk penerimaan sampai dengan Desember dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran triwulan I tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan hasil rekonsiliasi antar DJPK, DJBC, dan DJP.
• Sebelum penyetoran ke RKUD Provinsi, gubernur wajib menyalurkan seluruh bagi hasil kepada kabupaten/kota atas realisasi triwulan sebelumnya dan menyampaikan laporan penyaluran kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; penyetoran dilakukan setelah ketentuan tersebut dipenuhi.

Penerbitan SKP?PR, Alur SPP/SPM/SP2D, dan Pemberitahuan

• Berdasarkan data realisasi dan penetapan proporsi/estimasi, KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan menerbitkan SKP?PR rangkap 3 sesuai peruntukan; SKP?PR disampaikan kepada KPA BUN Penyetoran sehingga PPK dapat menerbitkan SPP untuk penyetoran Pajak Rokok.
• PPSPM memeriksa dan menguji SPP; bila memenuhi persyaratan PPSPM menerbitkan SPM yang disampaikan kepada KPPN Jakarta II yang kemudian menerbitkan SP2D; berdasarkan SP2D KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan menyampaikan surat pemberitahuan penyetoran Pajak Rokok kepada gubernur paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SP2D diterbitkan.

Penyaluran Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota

• Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota dengan keputusan gubernur setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi dan menyalurkan bagi hasil kepada kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi.
• Penyaluran didasarkan pada realisasi penerimaan di RKUD Provinsi; apabila realisasi berbeda dari anggaran atau belum dianggarkan, penyaluran tetap dilaksanakan sesuai realisasi; ketentuan teknis dan variabel penghitungan bagi hasil diatur dalam peraturan daerah provinsi dan formula serta tata cara penyaluran diatur dalam peraturan gubernur.

Pemotongan sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

• Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib merencanakan dan menganggarkan dukungan untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan setiap tahun, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan bersumber dari alokasi Pajak Rokok bagian Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 4 ayat (4) huruf a.
• Besaran kontribusi ditetapkan sesuai alokasi pada Pasal 4 ayat (4) huruf a yaitu 75% dari 50% (ekuivalen 37,5% dari total penerimaan Pajak Rokok bagian daerah) yang digunakan untuk kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan; perhitungan kontribusi didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Rokok masing?masing provinsi/kabupaten/kota dan memperhitungkan Jaminan Kesehatan daerah yang diintegrasikan ke program BPJS Kesehatan.

Rekonsiliasi Data dengan BPJS Kesehatan dan Berita Acara

• Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data perencanaan dan realisasi kontribusi dengan BPJS Kesehatan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan (format huruf E) dan berita acara rekonsiliasi (format huruf F) yang memuat rencana penerimaan, anggaran Jaminan Kesehatan terintegrasi, realisasi pembayaran dari RKUD ke BPJS, realisasi potongan Pajak Rokok, serta selisih lebih/kurang.
• Berita acara yang telah ditandatangani disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada gubernur, dan gubernur membuat kompilasi berita acara paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahun anggaran berkenaan; Menteri dapat menetapkan perpanjangan batas waktu penyampaian kompilasi jika provinsi/kabupaten/kota mengalami bencana.

Pemotongan Mekanisme dan Penyetoran ke BPJS

• Pemotongan Pajak Rokok dilakukan apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dukungan Jaminan Kesehatan: bila alokasi/realisa­si kontribusi kurang dari 37,5% dilakukan pemotongan sebesar selisih kurang; apabila provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan, dikenakan pemotongan sebesar 37,5% dari penerimaan.
• Hasil pemotongan disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan dan diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

• Wajib Pajak Rokok dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk alasan kesalahan penghitungan, pembayaran atas objek bukan objek Pajak Rokok, pembayaran yang tidak terutang, atau pengembalian Cukai Rokok; pengembalian terkait pengembalian cukai dapat diajukan sepanjang dokumen dasar pengembalian cukai tidak melebihi 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitan.
• Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan tanda bukti kelebihan pembayaran (PR?4) yang dapat digunakan sebagai dasar pengembalian selama tidak melebihi 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitan; pengembalian dapat dilakukan dengan kompensasi pada pembayaran berikutnya atau restitusi tunai sesuai ketentuan, dengan alur permintaan SKTB, SKP?KP2R, SPP, SPM, dan penerbitan SP2D melalui KPPN Jakarta II sebagaimana diatur.

Pelaporan, Pemantauan, dan Rekonsiliasi Antarlembaga

• Gubernur wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari provinsi ke kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran dan dalam format Lampiran huruf K; jika laporan tidak lengkap, laporan dianggap belum disampaikan dan penyetoran triwulan berikutnya dapat ditunda sampai laporan diterima lengkap.
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan atas penerimaan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok kepada Menteri paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya; Menteri melakukan pemantauan atas penetapan alokasi, penggunaan, dan penyaluran bagi hasil, sementara DJP/DJBC/DJPB dapat melakukan rekonsiliasi.

Ketentuan Lain dan Penggunaan Dana

• Penyetoran untuk provinsi baru dilaksanakan pertama kali setelah provinsi baru menetapkan APBD sesuai ketentuan pembentukan provinsi; penggunaan penerimaan alokasi Pajak Rokok harus berpedoman pada keputusan Menteri mengenai penandaan rincian belanja daerah.
• Kegiatan penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah minimal berupa sosialisasi ketentuan cukai dan operasi pemberantasan rokok ilegal, dapat bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui dokumen kerja sama (format huruf L), serta dana yang tersisa pada akhir tahun untuk alokasi yang telah ditentukan penggunaannya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau penegakan hukum pada tahun berikutnya.

Pelimpahan Kewenangan dan Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Menteri melimpahkan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menerima laporan gubernur, melaksanakan pemantauan, menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan untuk provinsi sebagai dasar penyusunan APBD, serta menetapkan perpanjangan batas waktu penyampaian kompilasi berita acara.
• Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 12 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya