PMK 27 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri yang mengatur tata cara pengelolaan anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 serta mengatur mekanisme penyetoran dan pelaporan pungutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025. Didasarkan pada konsideran Menimbang, tujuan utamanya adalah mengatur koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, persyaratan pengajuan Rupiah Murni, serta ketentuan PPA BUN dan KPA BUN sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan anggaran Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini menjadi pedoman operasional bagi penyusunan RKA Otoritas Jasa Keuangan dan pengelolaan PNBP yang diserahkelolakan kepada OJK.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup

• Menetapkan definisi kunci seperti Rupiah Murni (alokasi dana APBN yang bukan berasal dari PNBP, pinjaman/hibah, hibah langsung, atau surat berharga syariah negara berbasis proyek), PNBP, RKA Otoritas Jasa Keuangan, BUN, PPA BUN, KPA BUN, DIPA, PPK, PPSPM, serta Pungutan di sektor jasa keuangan.
• Menegaskan ruang lingkup pengaturan meliputi koordinasi penyusunan RKA Otoritas Jasa Keuangan, pejabat perbendaharaan, anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang bersumber dari Rupiah Murni, Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola PNBP, dan pertanggungjawaban.

Koordinasi Penyusunan RKA Otoritas Jasa Keuangan

• Dewan Komisioner menyusun RKA setiap tahun untuk membiayai operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung, dan harus meminta persetujuan DPR sebelum penetapan anggaran; koordinasi awal dengan Menteri dilaksanakan pada awal tahun perencanaan untuk gambaran rencana kerja, kebutuhan anggaran, dan sumber dana untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
• Pelaksanaan koordinasi dimulai pada bulan Januari tahun sebelum tahun yang direncanakan; OJK menyampaikan gambaran umum rencana kerja dan prakiraan kebutuhan untuk 3 tahun ke depan serta data rencana dan realisasi anggaran 3 (tiga) tahun terakhir kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
• Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan melakukan penilaian atas dokumen yang disampaikan, dapat berkoordinasi dengan unit terkait, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri; berdasarkan hasil penilaian diselenggarakan koordinasi Menteri dan Dewan Komisioner paling lambat akhir Februari tahun sebelum yang direncanakan, kecuali untuk RKA tahun 2027 yang dilaksanakan paling lambat sebelum penyusunan pagu anggaran 2027.
• Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh Menteri dan Ketua Dewan Komisioner dan digunakan sebagai salah satu bahan pembahasan RKA dengan DPR.

Penetapan Pejabat Perbendaharaan (PPA BUN, KPA BUN, PPK, PPSPM)

• Menteri sebagai Pengguna Anggaran BUN menetapkan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sebagai PPA BUN Transaksi Khusus (kode 999.99) dan Sekretaris Direktorat Jenderal tersebut sebagai KPA BUN Transaksi Khusus (kode 999.99); perubahan KPA BUN ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
• Jika pejabat KPA BUN berhalangan berupa lowongan jabatan atau ketidakmampuan pelaksanaan tugas lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender, pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal melaksanakan tugas sebagai KPA BUN.
• KPA BUN menetapkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal sebagai PPK dan PPSPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; tugas PPK meliputi penyusunan rencana penarikan dana, pengujian dokumen tagihan, pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN, dan penerbitan SPP-LS, sedangkan PPSPM menguji kebenaran dan kelengkapan administrasi SPP-LS dan menerbitkan SPM-LS.

Perencanaan Kebutuhan Anggaran Bersumber dari Rupiah Murni

• Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan kebutuhan anggaran bersumber dari Rupiah Murni untuk pengembangan, yaitu kegiatan pengadaan aset yang mendukung operasional OJK, dan pengajuan tersebut disampaikan dalam mekanisme koordinasi sebagaimana diatur untuk RKA.
• Indikasi kebutuhan dana untuk pengembangan disampaikan kepada KPA BUN dan harus dilampiri kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan dokumen relevan yang dapat dipertanggungjawabkan; indikasi ini menjadi dasar perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan perencanaan anggaran.
• Pengajuan Rupiah Murni untuk selain pengembangan (mis. menutup kebutuhan operasional) hanya dapat diajukan setelah memperoleh persetujuan Menteri dan hanya jika pada tahun berjalan Pungutan dan penerimaan lainnya tidak mencukupi akibat penurunan kinerja sektor keuangan yang menyebabkan industri tidak mampu memenuhi kewajiban membayar Pungutan; pengajuan untuk selain pengembangan wajib dilampiri dokumen pendukung mengenai penyebab, dampak, urgensi, dan dokumen lain sesuai ketentuan.

Penyaluran Rupiah Murni dan Prosedur Pembayaran

• Penyaluran Rupiah Murni dilakukan oleh KPA BUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara sekaligus; KPA BUN menerbitkan surat keputusan penyaluran berdasarkan DIPA BUN.
• OJK mengajukan surat pengajuan penyaluran yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner dan melampirkan nomor rekening serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (format contoh lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini).
• Berdasarkan pengajuan, PPK melakukan pengujian terhadap kesesuaian jumlah tagihan, kelengkapan dokumen pengajuan, kesesuaian kode akun, dan ketersediaan dana dalam DIPA BUN; setelah itu PPK menerbitkan SPP-LS dan menyerahkan kepada PPSPM disertai surat keputusan penyaluran dan surat tagihan, lalu PPSPM menguji kebenaran SPP-LS dan ketersediaan dana dan menerbitkan SPM-LS untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Perubahan Peruntukan Anggaran Bersumber dari Rupiah Murni

• Perubahan peruntukan anggaran Rupiah Murni memerlukan persetujuan Menteri dan merupakan perubahan terhadap peruntukan yang tercantum pada saat pengajuan indikasi kebutuhan dana; perubahan dilaksanakan pada tahun berjalan.
• Perubahan peruntukan tidak diperkenankan antara pengembangan dan selain pengembangan (tidak dapat diubah dari pengembangan ke selain pengembangan dan sebaliknya).
• Permohonan perubahan disampaikan OJK kepada Menteri c.q. KPA BUN disertai kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, matriks perubahan (semula-menjadi), hasil reviu fungsi pengendalian kualitas OJK, dan dokumen relevan lainnya; KPA BUN melakukan analisis (dapat melibatkan unit terkait) dan menyampaikan hasil analisis kepada Menteri yang kemudian menyetujui atau menolak dan memberitahukan keputusan kepada OJK.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Rupiah Murni

• Sisa anggaran Rupiah Murni yang tidak digunakan harus disetorkan kembali ke kas negara oleh OJK menggunakan kode satuan kerja KPA BUN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan keuangan tahunan OJK yang telah diaudit diterima oleh OJK.
• OJK wajib menyusun laporan penggunaan Rupiah Murni yang memuat realisasi penggunaan, peruntukan, dan sisa Rupiah Murni, serta menyampaikan laporan secara periodik setiap semester kepada KPA BUN paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya periode pelaporan; jika hari terakhir bertepatan hari libur, penyampaian dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP

• OJK ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola PNBP dan PNBP tersebut terdiri atas Pungutan dan penerimaan lainnya yang diserahkelolakan kepada OJK; jenis penerimaan lainnya meliputi penerimaan denda administratif, hasil pengelolaan/penyimpanan pungutan, denda terkait pengadaan barang dan jasa, hasil pemanfaatan aset, dan penerimaan lain yang sah.
• Pungutan dan penerimaan lainnya dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh OJK untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung serta untuk meningkatkan kualitas layanan; hasil yang tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran dapat digunakan pada tahun berikutnya, namun sisa yang tetap tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berikutnya harus disetorkan ke kas negara.

Pelaporan dan Penyetoran PNBP Mitra Instansi

• OJK menyusun pertanggungjawaban PNBP melalui laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang setiap semester yang disampaikan kepada KPA BUN paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah periode laporan berakhir; laporan minimal memuat periode laporan, jumlah realisasi Pungutan dan penerimaan lainnya, realisasi anggaran bersumber Pungutan, realisasi penyetoran PNBP, dan jumlah PNBP terutang.
• Berdasarkan laporan OJK, KPA BUN menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan setiap semester paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan; format laporan realisasi PNBP dan PNBP terutang disusun sesuai contoh format dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dan jika tenggat bertepatan dengan hari libur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

• KPA BUN melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan atas: (a) anggaran dan realisasi yang bersumber dari Pungutan dan penerimaan lainnya OJK sebagai mitra pengelola PNBP, (b) anggaran dan realisasi yang bersumber dari Rupiah Murni, (c) setoran sisa anggaran Rupiah Murni, dan (d) setoran sisa hasil Pungutan dan penerimaan lainnya, sesuai ketentuan PMK mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus.
• Laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disampaikan kepada PPA BUN; akuntansi dan pelaporan atas anggaran yang bersumber dari Pungutan dan penerimaan lainnya dilaksanakan setelah ditetapkannya cakupan anggaran OJK sebagai bagian dari bagian anggaran BUN dan berlaku mulai periode pelaporan anggaran tahun 2027, sedangkan sampai saat itu pengungkapan dilakukan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
• Mengatur perlakuan historis khusus: hasil Pungutan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang tidak digunakan sampai akhir 2024 menjadi penerimaan tahun 2025 dan dicatat sebagai PNBP BUN tahun 2025, diserahkelolakan kepada OJK, mekanisme penggunaannya mengikuti ketentuan Pasal 26/27, dan sisa yang tidak digunakan sampai akhir 2026 harus disetorkan sebagai PNBP dengan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan BUN periode pelaporan 2025.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 24 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya