PMK 34 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai dengan menambahkan ketentuan pada Pasal 8. Perubahan ini dimotivasi oleh konsideran Menimbang yang menyatakan kebutuhan mendukung program ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih melalui kegiatan pencampuran barang kena cukai berupa etil alkohol dengan produk hasil kilang minyak bumi. Perubahan diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan untuk memperjelas tata cara pendaftaran serta persyaratan fisik dan administratif terkait pembebasan cukai.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan

• Peraturan ini mengubah Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 dengan menambahkan ayat (6) yang memperluas pengertian "jenis usaha industri manufaktur atau industri pengolahan" pada ayat (5) huruf a angka 6 untuk termasuk kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan barang kena cukai berupa etil alkohol.

Pendaftaran Dan Persyaratan Umum

• Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan apabila pemohon memenuhi persyaratan fisik dan administratif; persyaratan fisik meliputi memiliki tempat khusus untuk menimbun BKC dengan Pembebasan Cukai di tempat atau lokasi usaha/kegiatannya dan memenuhi persyaratan pemisahan fisik serta ketentuan perizinan cukai, terutama untuk penggunaan dalam Proses Produksi Terpadu (Pasal 2 ayat (1) huruf b).

Pengecualian Ketentuan Tempat Khusus Dan Ketentuan Penyimpanan Bersama

• Dikecualikan dari kewajiban memiliki tempat khusus apabila satu orang atau lebih akan menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk menimbun etil alkohol dan membuat BHA Bukan BKC dalam satu tempat atau lokasi usaha yang telah memperoleh izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
• Pengusaha yang mengelola tempat penimbunan bagi lebih dari satu pengguna wajib melakukan pencatatan atas penerimaan, penggunaan, pengeluaran, dan persediaan etil alkohol untuk setiap orang pengguna serta mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat dimonitor dan diakses secara realtime dan daring oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Persyaratan Administratif Untuk Pembuatan BHA Bukan BKC

• Untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan dalam pembuatan BHA Bukan BKC (Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b) persyaratan administratif minimal meliputi 11 dokumen/ketentuan, yaitu: (1) NPWP; (2) hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid; (3) dokumen kuesioner mengenai sistem pengendalian internal sesuai format Lampiran huruf A; (4) bukti kepemilikan atau penguasaan atas tempat atau lokasi usaha; (5) gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha terkait tempat penimbunan dan produksi; (6) perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan komersial dengan jenis usaha industri manufaktur atau pengolahan; (7) daftar BHA Bukan BKC yang memuat jenis, komposisi bahan baku/penolong, dan kapasitas produksi sesuai format Lampiran huruf B; (8) uraian alur proses produksi dan penggunaan BKC dalam pembuatan BHA Bukan BKC; (9) contoh BHA Bukan BKC; (10) izin atau rekomendasi dari kementerian ESDM khusus untuk penggunaan tempat menurut ayat (3); dan (11) surat pernyataan alasan dan penjelasan teknis penggunaan Etil Alkohol Murni untuk BHA Bukan BKC sesuai contoh Lampiran huruf C.

Persyaratan Administratif Untuk Penelitian Dan Pengembangan

• Untuk Pembebasan Cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 2 ayat (1) huruf c) persyaratan administratif minimal meliputi: (1) NPWP; (2) gambar denah lokasi dan/atau bangunan tempat penimbunan BKC; (3) dokumen uraian kegiatan, tujuan penggunaan BKC, dan manfaat kegiatan bagi kemajuan ilmu pengetahuan; dan (4) surat pernyataan alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang membutuhkan Etil Alkohol Murni.

Persyaratan Administratif Untuk Tujuan Sosial

• Untuk jenis Pembebasan Cukai tujuan sosial (Pasal 2 ayat (1) huruf g) persyaratan administratif minimal meliputi: (1) NPWP; (2) surat pernyataan uraian keperluan penggunaan BKC; (3) surat pernyataan bahwa BKC tidak untuk diperjualbelikan; (4) gambar denah lokasi dan/atau bangunan terkait tempat penimbunan khusus untuk keperluan pelayanan kesehatan; dan (5) surat pernyataan alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni untuk tujuan pelayanan kesehatan dan bantuan bencana yang membutuhkan Etil Alkohol Murni.

Persyaratan Untuk Etil Alkohol Yang Dirusak

• Untuk Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (Pasal 2 ayat (2) huruf a) persyaratan administratif minimal meliputi: (1) NPWP; (2) hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid; (3) perizinan berusaha yang berlaku; (4) gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha; dan (5) rencana distribusi dan penjualan etil alkohol yang dirusak.

Persyaratan Untuk Minuman Dan Hasil Tembakau Yang Dikonsumsi Di Sarana Pengangkut

• Untuk Pembebasan Cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau asal pabrik atau impor yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean (Pasal 2 ayat (2) huruf b) persyaratan administratif minimal meliputi: (1) NPWP; (2) hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid; (3) perizinan berusaha yang berlaku yang dimiliki oleh orang selaku pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan; dan (4) gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha terkait tempat penimbunan BKC.

Kewajiban Pengelola Tempat Penimbunan Dan Ketentuan Teknis Lain

• Pengelola tempat penimbunan yang digunakan untuk menampung etil alkohol bagi lebih dari satu pengguna wajib melakukan pencatatan rinci atas penerimaan, penggunaan, pengeluaran, dan persediaan etil alkohol untuk setiap pengguna serta menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat dipantau dan diakses secara realtime dan online oleh Pejabat Bea dan Cukai.
• Perubahan ayat (6) menegaskan bahwa kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan etil alkohol termasuk dalam kategori jenis usaha industri manufaktur atau pengolahan yang menjadi salah satu dasar verifikasi administratif dan perizinan sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf a angka 6.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 25 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya