PMK 35 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024. Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan alur proses bisnis pengelolaan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi DBH dan DAU serta karena ketentuan sebelumnya dinilai belum sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara. Penerbitan didasarkan pada konsideran yang merujuk antara lain Pasal 106 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dan ketentuan terkait pelaksanaan APBN. Peraturan ini menjadi rujukan teknis bagi Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga terkait, KPPN, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan transfer ke daerah.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi istilah pokok seperti APBN, APBD, BA BUN, BUN, DBH (dibedakan DBH Pajak dan DBH SDA), DAU, DIPA BUN, RKA-BUN, RKP, LRP, RKUN, RKUD, Indikasi Kebutuhan Dana BUN, SPTJM, SPM, SP2D dan istilah lainnya untuk penerapan seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
• Menetapkan jenis-jenis DBH yang diatur: DBH Pajak (DBH PPh, DBH PBB, DBH CHT) dan DBH SDA (DBH Migas, DBH Minerba, DBH Pabum, DBH Kehutanan, DBH Perikanan), serta komposisi DAU yang terdiri atas bagian yang ditentukan penggunaannya dan yang tidak ditentukan penggunaannya (Pasal 2).

Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelola TKD

• Menetapkan struktur penanggungjawab pengelolaan TKD: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD; Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum; Direktur Pelaksanaan Anggaran (Ditjen Perbendaharaan) sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD; dan Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum (Pasal 3).
• Mengatur tugas dan fungsi KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan Kepala KPPN termasuk penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, RKA Satker BUN dan DIPA BUN, rekomendasi penyaluran/pemotongan/penundaan/penghentian penyaluran, penyampaian laporan keuangan dan kinerja, serta penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk pelaporan (Pasal 4 dan Pasal 4 ayat 2-3).
• Mengatur mekanisme pengisian sementara (pelaksana tugas) jika pejabat KPA BUN berhalangan, serta penetapan perubahan pejabat melalui Keputusan Menteri (Pasal 3 ayat 3-8).

Indikasi Kebutuhan Dana dan Perencanaan Anggaran BUN

• KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum menyusun dan mengajukan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan DAU kepada Pemimpin PPA BUN dan penyampaian Indikasi oleh Pemimpin PPA BUN (Dirjen Perimbangan Keuangan) ke Dirjen Anggaran paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari (Pasal 6 ayat 1-3).
• Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH harus mempertimbangkan alokasi DBH tahun sebelumnya, perkembangan realisasi 1 tahun terakhir, perkiraan penerimaan pajak dan PNBP sampai akhir tahun sebelumnya, serta Kurang/Lebih Bayar DBH tahun sebelumnya; untuk DAU memperhatikan prakiraan maju anggaran BUN, evaluasi kinerja DAU tahun sebelumnya, kebutuhan pelayanan publik, kemampuan keuangan negara, pagu TKD, dan target pembangunan nasional (Pasal 6 ayat 4-5).
• Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana dan RKA-BUN berpedoman pada peraturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pelaporan keuangan (Pasal 6 ayat 6-7).

Penghitungan dan Pengalokasian DBH Pajak PPh

• Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan data dasar perhitungan realisasi penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29, dan indikator capaian kinerja optimalisasi penerimaan pajak yang dirinci menurut Daerah paling lambat 15 Juli; verifikasi dan konfirmasi dilakukan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dan dituangkan dalam berita acara (Pasal 7 ayat 1, 5-8).
• Alokasi DBH PPh ditetapkan sebesar 20% dari yang dibagihasilkan untuk Daerah, dibagi: provinsi 7,5%; kabupaten/kota penghasil 8,9%; kabupaten/kota lainnya dalam provinsi 3,6% (Pasal 9).
• Perhitungan alokasi DBH PPh terdiri atas 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan 10% berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah; alokasi kinerja dihitung menurut nilai capaian kinerja optimalisasi (kategori kinerja dengan rentang nilai dan persentase kontribusi: x=0?0%; 0<x<20?20%; 20<x<40?40%; 40<x<60?60%; 60<x<80?80%; x>80?100%) dan jika nilai tidak tersedia digunakan ketersediaan perjanjian kerja sama (Pasal 10-11).
• Hasil penghitungan disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan RUU APBN dan alokasi menurut Daerah ditetapkan dalam Perpres rincian APBN; informasi alokasi dipublikasikan melalui laman Dirjen Perimbangan Keuangan (Pasal 12).

Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pajak

• Dirjen Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan untuk masing?masing Daerah paling lama 1 bulan sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final; Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi dan berita acara konfirmasi menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH PPh dan DBH PBB (Pasal 13 dan Pasal 21).
• Dalam perhitungan Kurang Bayar/Lebih Bayar digunakan data terkonfirmasi dan proses konfirmasi melibatkan Dirjen Pajak/Perbendaharaan dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu sesuai ketentuan waktu (Pasal 13 ayat 2-4; Pasal 21 ayat 3-5).

Pengalokasian dan Perhitungan DBH PBB

• Dirjen Pajak menyampaikan realisasi penerimaan PBB dan indikator kinerja paling lambat 15 Juli; realisasi PBB diuraikan menurut sektor (perkebunan, perhutanan, migas, panas bumi, minerba, lainnya) dan data dapat dilengkapi dengan perkiraan sampai akhir tahun jika belum tersedia (Pasal 14).
• Alokasi DBH PBB 100% untuk Daerah dibagi: provinsi 16,2%; kabupaten/kota penghasil 73,8%; kabupaten/kota lainnya dalam provinsi 10% (Pasal 16).
• Pembagian 90% persentase bagi hasil dan 10% alokasi kinerja (sama mekanisme kategori nilai kinerja dan penggunaan perjanjian kerja sama bila data kinerja tidak tersedia); khusus PBB migas/offshore/body digunakan formula yang melibatkan rasio jumlah penduduk (20%), luas wilayah (15%) dan rasio lifting Migas (65%) serta pembagian 10%/90% proporsional sebagaimana diatur (Pasal 17-19).

Pengalokasian dan Mekanisme DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

• Unit penyedia data (Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan) menyampaikan data realisasi dan capaian kinerja serta rata?rata produksi tembakau (3 tahun) paling lambat 15 Juli; capaian kinerja diberi nilai 0-5 menurut kategori (Pasal 22 ayat 1-4).
• Pagu DBH CHT nasional ditetapkan sebesar 3% dari penerimaan CHT dalam negeri; alokasi se?provinsi dihitung dengan formula Alokasi se-provinsi = {(60%×Bobot Cukai)+(40%×Bobot Tembakau)} × Pagu Nasional, di mana bobot dihitung dari agregat realisasi dan rata?rata produksi tembakau (Pasal 23 ayat 1-4).
• Alokasi per provinsi terdiri 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan 10% berdasarkan kinerja se?provinsi; alokasi kinerja dihitung menurut peringkat kuintil provinsi (kuintil pertama 20%, kedua 40%, ketiga 60%, keempat 80%, kelima 100%) serta mekanisme penanganan selisih lebih untuk perubahan alokasi atau penyelesaian Kurang Bayar (Pasal 24-25).
• Gubernur membagi alokasi se-provinsi kepada kabupaten/kota penghasil menggunakan formula proporsional {(60%×Bobot Cukai)+(40%×Bobot Tembakau)} dan pembagian untuk provinsi/ kabupaten penghasil/ lainnya ditetapkan sebagai 0,8% / 1,2% / 1% dalam ketentuan teknis; tenggat penyampaian dan evaluasi diatur secara berjenjang dan Peraturan Menteri rincian alokasi ditetapkan paling lambat bulan Januari (Pasal 26-28).

Periode Penyaluran DBH Pajak dan CHT

• DBH PPh dan DBH PBB disalurkan dalam tujuh periode: Januari 7,5%; Februari 7,5%; April 10%; Juni 15%; Agustus 20%; Oktober 20%; dan November sebesar selisih pagu alokasi dengan penyaluran sebelumnya, dengan kemungkinan penundaan/pemotongan/penghentian sesuai peraturan (Pasal 31).
• DBH CHT disalurkan tahap I-V dengan ketentuan: tahap I 20% (paling cepat Januari), tahap II 15% (paling cepat 30 hari setelah tahap I), tahap III 20% (paling cepat Maret), tahap IV 15% (paling cepat 30 hari setelah tahap III), tahap V selisih pagu (paling cepat Juni); tahap I/III/V mensyaratkan dokumen persyaratan (LRP, RKP, realisasi minimal 25% untuk tahap III, 40% untuk tahap V) dan RKP/LRP disampaikan secara elektronik lewat SIKD (Pasal 32-33).
• Jika alokasi per Daerah kurang dari Rp100.000.000,00 maka DBH PPh/PBB disalurkan sekaligus pada Januari tanpa syarat salur; untuk DBH CHT < Rp100.000.000 disalurkan sekaligus setelah memenuhi SPTJM dan LRP tahun sebelumnya atau RKP bagi yang tidak menerima alokasi tahun sebelumnya (Pasal 34).

Pengalokasian DBH Sumber Daya Alam: Data, Perhitungan Umum dan Kriteria

• Untuk setiap jenis DBH SDA (Migas, Minerba, Pabum, Kehutanan, Perikanan) diatur data dasar yang harus disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait paling lambat 15 Juli atau 1 bulan sejak nota kesepakatan angka asersi final untuk perhitungan Kurang/Lebih Bayar; data meliputi realisasi PNBP, penetapan Daerah Penghasil/Pengolah, Daerah Berbatasan Langsung, luas wilayah/ lifting/ kapasitas pengolahan, dan indikator kinerja pemeliharaan lingkungan (Pasal 35,45,55,65,74 dan ketentuan terkait).
• Untuk semua DBH SDA penghitungan alokasi dilakukan menurut tingkat (provinsi penghasil, provinsi yang bersangkutan, kab/kota penghasil, pengolah, berbatasan langsung, lainnya) dan komposisi umum alokasi adalah 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan 10% berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah; apabila data kinerja tidak tersedia, digunakan indikator atau metode tahun sebelumnya atau ketersediaan perjanjian kerja sama (berbagai pasal: 38,48,58,68,77).
• Disyaratkan verifikasi wali data di Dirjen Perimbangan Keuangan, konfirmasi antar?instansi, dan berita acara konfirmasi/rekonsiliasi sebagai dasar penghitungan; bila data belum diterima dalam batas waktu tertentu, dapat digunakan data perhitungan alokasi tahun sebelumnya (Pasal 36,37,46,47,56,57,66,67,76).

Ketentuan Spesifik DBH Migas

• Penghitungan DBH Migas melibatkan realisasi PNBP migas, penetapan Daerah Penghasil/Pengolah, Daerah Berbatasan Langsung, data lifting dan perkiraan distribusi revenue tiap KKKS yang disampaikan oleh instansi terkait paling lambat minggu pertama/15 Juli sesuai kewenangan (Pasal 35-36).
• Alokasi DBH Migas mengikuti pembagian menurut tingkat daerah dan perhitungan 90% bagi hasil / 10% kinerja; alokasi berdasarkan kinerja dapat dihitung menggunakan indeks pemeliharaan lingkungan atau kinerja lainnya, dengan kategori nilai kinerja dan rentang persentase (0-100% sesuai rentang) serta ketentuan penggunaan selisih lebih untuk perubahan alokasi atau penyelesaian Kurang Bayar (Pasal 38,42).
• Dalam rangka otonomi khusus diberikan tambahan DBH Migas untuk provinsi tertentu: Provinsi Aceh menerima 70% dari PNBP migas tiap Daerah Penghasil; Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menerima tambahan sehingga mencapai total 70% dengan rincian tambahan 54,5% (minyak) dan 39,5% (gas) atau sebagaimana dimaksud untuk mencapai 70% sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan (Pasal 39 ayat 3-6).
• Penghitungan untuk kabupaten/kota berbatasan langsung dapat memperhitungkan tingkat eksternalitas negatif; jika belum tersedia data eksternalitas, digunakan indeks lingkungan atau dibagikan merata (Pasal 40).

Ketentuan DBH Minerba, Pabum, Kehutanan, dan Perikanan

• Untuk DBH Minerba, Pabum (panas bumi), Kehutanan, dan Perikanan diberlakukan mekanisme serupa: data dasar PNBP, penetapan Daerah Penghasil/Pengolah, Daerah Berbatasan Langsung, indikator kinerja lingkungan, verifikasi dan konfirmasi atas data, serta penggunaan data perkiraan jika realisasi belum tersedia (Pasal 45-46,55-56,65-66,74-75).
• Alokasi tiap jenis DBH SDA dihitung menurut tingkatan daerah yang relevan dan menggunakan komposisi 90% persentase bagi hasil dan 10% kinerja; perhitungan DBH pada daerah pengolah didasarkan pada kapasitas terpasang fasilitas pengolahan atau data lain yang disampaikan oleh kementerian teknis dan jika tidak tersedia dibagi merata (Pasal 48-52,58-62,68-71,77-79).
• Penghitungan untuk kabupaten/kota berbatasan langsung memperhitungkan eksternalitas negatif yang dihitung oleh kementerian/lembaga terkait; jika tidak tersedia, dapat menggunakan data indeks lingkungan atau pembagian merata (Pasal 50,60,70).
• Hasil penghitungan dan alokasi tiap jenis DBH disampaikan dalam pembahasan nota keuangan/RUU APBN dan ditetapkan dalam Perpres rincian APBN; informasi dipublikasikan melalui laman Dirjen Perimbangan Keuangan (Pasal 53,63,72,80).

Periode Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dan DBH DR

• Periode penyaluran DBH SDA (umum) dilaksanakan tujuh kali dalam setahun: Januari 7,5%; Februari 7,5%; Maret 10%; Mei 15%; Juli 20%; September 20%; November selisih pagu alokasi (Pasal 82).
• Penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus dan penyaluran DBH DR untuk provinsi diatur melalui mekanisme tahap I-V (20% / 15% / 20% / 15% / sisa) dengan ketentuan dokumen persyaratan (RKP, LRP, realisasi minimal 25% untuk periode I dan 40% untuk periode II) dan format laporan gabungan provinsi?kabupaten/kota sesuai ketentuan otonomi khusus; penyaluran tahap I/III/V menunggu dokumen persyaratan (Pasal 83-86).
• Untuk DBH DR, penyaluran tahap I (20%) Januari, tahap II 15% paling cepat 30 hari setelah tahap I, tahap III 20% Maret, tahap IV 15% 30 hari setelah tahap III, dan tahap V selisih paling cepat Juni; RKP/LRP DBH DR disusun elektronik melalui SIKD dan format diatur dalam peraturan penggunaan DBH DR (Pasal 85-86).
• Jika alokasi DBH jenis tertentu kurang dari Rp100.000.000,00 maka penyaluran dilakukan sekaligus pada Januari tanpa syarat salur untuk sebagian jenis, atau dengan syarat tertentu untuk Kehutanan/DR sebagaimana diatur (Pasal 87).

Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Secara Umum

• Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH berdasarkan data realisasi penerimaan negara yang telah dikonfirmasi melalui berita acara konfirmasi sebagaimana dipersyaratkan pada pasal?pasal terkait (Pasal 88 ayat 1).
• Kurang Bayar DBH ditetapkan apabila realisasi penerimaan negara lebih besar daripada DBH yang telah disalurkan ke RKUD, sedangkan Lebih Bayar DBH ditetapkan apabila realisasi penerimaan negara lebih kecil; penghitungan memperhitungkan alokasi kinerja, pemotongan/penghentian penyaluran, dan belanja Pemerintah yang manfaatnya diterima Daerah (Pasal 88-90).
• Proses konfirmasi data realisasi penerimaan membandingkan data nota kesepakatan angka asersi final dengan laporan hasil pemeriksaan BPK; konfirmasi dilakukan paling lama 14 hari setelah laporan BPK diterima dan berita acara konfirmasi menjadi acuan jika terdapat perbedaan (Pasal 91).
• Alokasi Kurang Bayar/Lebih Bayar menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri; penyaluran Kurang Bayar memperhatikan kemampuan keuangan negara dan dapat mempertimbangkan penyelesaian Lebih Bayar (Pasal 92).

Penghitungan Pengalokasian DAU: Data Dasar dan Batas Waktu

• Daftar data dasar untuk penghitungan DAU harus disampaikan oleh kementerian/lembaga teknis terkait paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni (data penduduk, luas wilayah, jumlah kelurahan, formasi ASN calon PPPK, jumlah ASN, panjang jalan, peserta didik, capaian SPM, indeks pariwisata, indeks tutupan hutan, indeks pertanian, indeks perikanan, indeks kemahalan konstruksi, PDRB, luas wilayah perairan) disertai metode perhitungan dan penjelasan perubahan signifikan (Pasal 93 ayat 1-4).
• Jika data belum diterima pada hari kerja terakhir Juli digunakan data terakhir yang tersedia; Dirjen Perimbangan Keuangan menyiapkan data tambahan (belanja urusan, potensi PAD, alokasi DBH, alokasi DAK nonfisik, belanja pegawai) paling lambat 16 Agustus (Pasal 93-94).

Metode Perhitungan DAU dan Formula Celah Fiskal

• Pagu DAU nasional ditetapkan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, pagu TKD, target pembangunan nasional, dan kemampuan keuangan negara; rincian alokasi per Daerah dihitung dari pagu nasional dan/atau ditetapkan menurut undang?undang APBN (Pasal 96).
• DAU untuk setiap Daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal per tahun dengan formula DAU = Celah Fiskal, dan Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Potensi Pendapatan Daerah; Kebutuhan Fiskal terdiri dari kebutuhan urusan (satuan biaya × target layanan × faktor penyesuaian) ditambah kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan (belanja pegawai termasuk formasi calon ASN/PPPK) (Pasal 98 ayat 1-5).
• Potensi pendapatan Daerah dihitung sebagai penjumlahan potensi PAD, DBH yang tidak ditentukan penggunaannya, dan alokasi DAK nonfisik pendidikan/kesehatan dengan bobot variabel sesuai formula; bobot provinsi/kabupaten dalam kelompok wilayah (Sumatera; Jawa & Bali; Kalimantan & Sulawesi; Nusa Tenggara, Maluku & Papua) menentukan pembagian pagu provinsi/kabupaten (Pasal 98-99, Pasal 97).

Komponen, Faktor Penyesuaian, dan Pembagian DAU

• Satuan biaya untuk tiap urusan memperhitungkan biaya investasi dengan perhitungan rerata 3 tahun belanja dibagi rerata 3 tahun target layanan; perubahan perhitungan investasi mengikuti undang?undang APBN dan peraturan menteri lebih lanjut (Pasal 99).
• Faktor penyesuaian adalah indeks komposit yang memperhitungkan indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, ciri kepulauan/luas laut, daerah pariwisata, tutupan hutan, ketahanan pangan, dan indeks karakteristik lainnya; indeks dinormalisasi pada rentang 1 sampai 2 untuk setiap kelompok perhitungan (Pasal 101).
• Alokasi DAU tiap Daerah terdiri atas bagian yang ditentukan penggunaannya dan bagian yang tidak ditentukan penggunaannya; bagian yang ditentukan penggunaannya dibagi lagi ke dalam bidang (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, layanan umum) (Pasal 102-103).

Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya: Pemanfaatan dan RKP

• Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk layanan umum dapat digunakan untuk mendukung penggajian PPPK Daerah, pembangunan sarana/prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, serta kegiatan lainnya yang ditetapkan Menteri; dukungan penggajian PPPK dihitung berdasarkan proyeksi formasi, gaji pokok/tunjangan dan jumlah bulan pembayaran (Pasal 104).
• Bagian DAU untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dihitung berdasarkan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM; capaian dikelompokkan dalam kategori SPM dan persentase bagian DAU per kategori ditetapkan oleh Menteri (Pasal 105-106).
• Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan kegiatan/subkegiatan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya; RKP DAU dan RKP Perubahan disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rincian alokasi dan harus disampaikan sesuai jadwal (paling lambat hari kerja terakhir November tahun sebelumnya untuk RKP dan paling lambat Juli untuk RKP Perubahan) serta direviu oleh kementerian/pimpinan lembaga terkait (Pasal 110-111).

Penyaluran DAU: Mekanisme Bulanan dan Ketentuan PPPK

• Penyaluran bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu alokasi DIPA dengan ketentuan tanggal penyaluran paling cepat hari kerja pertama Januari dan paling cepat 1 hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk Februari-Desember; penyaluran bulan Juni-Agustus mensyaratkan laporan realisasi belanja pegawai (periode 2 bulan sebelumnya) disampaikan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan penyaluran (Pasal 112-113).
• Penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK dilaksanakan berdasarkan rencana pembayaran gaji yang dilaporkan; penyaluran dapat dilaksanakan setiap bulan paling cepat 1 hari kerja sebelum bulan pembayaran gaji dan mensyaratkan dokumen persyaratan (laporan rencana penggunaan sisa DAU penggajian dan laporan rencana pembayaran bulanan) dengan batas waktu penyampaian tertentu (Pasal 114).
• Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan rekonsiliasi pembayaran gaji PPPK dengan Pemerintah Daerah paling lambat September, menghasilkan berita acara rekonsiliasi; penyaluran selisih kurang dilakukan pada November/Desember dan selisih lebih harus dikembalikan ke RKUN atau dapat dipotong dari penyaluran DAU berikutnya (Pasal 115).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 25 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya