PMK 38 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2026 merupakan Peraturan Menteri yang menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP, sebagaimana dicantumkan dalam konsideran Menimbang. Konteks pengaturan adalah penetapan jenis PNBP untuk pelatihan teknis, sertifikasi, dan layanan kriptografi di lingkungan BSSN serta penetapan tarifnya yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup dan Klasifikasi Jenis PNBP

• Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Siber dan Sandi Negara meliputi pelatihan teknis keamanan siber dan persandian; sertifikasi teknis keamanan siber dan persandian; dan layanan kriptografi. Pelatihan teknis dan sertifikasi diklasifikasikan sebagai PNBP dengan tarif bersifat volatil, sedangkan layanan kriptografi diklasifikasikan sebagai PNBP kebutuhan mendesak. Jenis dan tarif atas setiap jenis PNBP ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tarif Pelatihan Teknis Metode Tatap Muka

• Tarif untuk pelatihan tatap muka ditetapkan per peserta dan tercantum dalam Lampiran, antara lain: Level 1 SOC Analyst Rp4.500.000,00; Level 2 SOC Analyst Rp5.400.000,00; Level 3 SOC Analyst Rp6.300.000,00; Incident Response Analyst Rp4.500.000,00. Untuk penguji/penetration tester: Junior (JPT) Rp5.400.000,00; Penetration Tester (PT) Rp6.300.000,00; Senior (SPT) Rp6.300.000,00; Analis Modul Kriptografi (CMA) dan Analis Kriptografi (CA) masing-masing Rp6.300.000,00 per peserta. Tarif lain untuk tatap muka mencakup Asisten Auditor Keamanan Informasi Rp5.400.000,00; Auditor Keamanan Informasi Rp5.400.000,00; Penangan Pertama Bukti Digital (ADEFR/DEFR) masing-masing Rp4.500.000,00; Fundamental Keamanan Siber dan Cyber Security for Decision Makers masing-masing Rp3.600.000,00; Teknis Dasar Persandian dan Teknik Keamanan Siber masing-masing Rp4.500.000,00 per peserta.

Tarif Pelatihan Teknis Metode Jarak Jauh

• Tarif untuk pelatihan jarak jauh ditetapkan per peserta dan tercantum dalam Lampiran, antara lain: Level 1 SOC Analyst Rp2.700.000,00; Level 2 SOC Analyst Rp3.200.000,00; Level 3 SOC Analyst Rp3.800.000,00; Incident Response Analyst Rp2.700.000,00. Tarif untuk penguji/penetration tester secara jarak jauh adalah: JPT Rp3.200.000,00; PT Rp3.800.000,00; SPT Rp3.800.000,00; Analis Modul Kriptografi dan Analis Kriptografi masing-masing Rp3.800.000,00 per peserta. Tarif jarak jauh lainnya adalah Asisten Auditor dan Auditor Keamanan Informasi Rp3.200.000,00; ADEFR/DEFR Rp2.700.000,00; Fundamental Keamanan Siber dan Cyber Security for Decision Makers Rp2.200.000,00; Teknis Dasar Persandian dan Teknik Keamanan Siber Rp2.700.000,00 per peserta.

Tarif Sertifikasi Teknis

• Tarif sertifikasi teknis keamanan siber dan persandian ditetapkan per peserta sebesar Rp800.000,00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Sertifikasi ini termasuk dalam jenis PNBP dengan tarif bersifat volatil sesuai klasifikasi di Peraturan ini.

Tarif Layanan Kriptografi

• Tarif layanan kriptografi tercantum dalam Lampiran dan ditetapkan Rp1.000.000,00 per transaksi kriptografi (satuan: per transaksi kriptografi); layanan kriptografi diklasifikasikan sebagai jenis PNBP kebutuhan mendesak. Ketentuan teknis dan satuan pengenaan layanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang melekat pada Peraturan ini.

Pembebanan Biaya Operasional Peserta dan Fasilitator

• Untuk pelatihan tatap muka yang dilaksanakan di kantor BSSN, tarif yang tercantum tidak termasuk biaya transportasi peserta; untuk pelatihan yang dilaksanakan di luar kantor BSSN, tarif tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta serta biaya perjalanan dinas fasilitator, dan biaya tersebut dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa ini menegaskan bahwa komponen-komponen biaya operasional di luar tarif dasar pelatihan harus ditanggung oleh peserta/wajib bayar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kemungkinan Pengenaan Tarif Nol dan Tata Cara Penerapannya

• Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif nol tersebut ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keringanan atau pengenaan tarif khusus.

Penyetoran PNBP dan Kepatuhan Administratif

• Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Siber dan Sandi Negara wajib disetor ke Kas Negara, sesuai ketentuan pengelolaan penerimaan negara. Selain itu Peraturan ini menegaskan bahwa jenis dan tarif yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi dasar pemungutan serta penyetoran PNBP di lingkungan BSSN.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 12 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya